Restorasi Meiji: Tokoh, Penyebab, dan Dampak
Kompas.com, 29 Oktober 2021, 15:00 WIB

Penulis: Widya Lestari Ningsih | Editor: Nibras Nada Nailufar
KOMPAS.com - Restorasi Meiji adalah suatu peristiwa pada abad ke-19 yang menunjukkan berakhirnya kekuasaan shogun dan dimulainya kekuasaan kaisar di Jepang.

Sejak restorasi ini terjadi, Jepang yang semula menutup diri dari pengaruh asing, berubah menjadi terbuka terhadap segala bentuk kehadiran asing.

Bahkan Restorasi Meiji menjadi titik balik, di mana Jepang segera tumbuh dan berkembang menjadi negara yang maju dan kuat.

Sejak saat itu pula, Jepang berhasil mengikuti jejak Inggris, Perancis, Amerika Serikat, Jerman, dan Rusia, sebagai negara imperialis.

Penyebab Restorasi Meiji

Jepang merupakan negara dengan bentuk pemerintahan kekaisaran, sehingga secara teoretis pemegang kekuasaan tertinggi adalah kaisar.

Namun dalam praktiknya, sejak abad ke-12, yang memiliki peran dan kekuatan besar dalam menjalankan pemerintahan adalah panglima militer atau shogun.

Sementara kaisar memiliki peran terbatas dalam aktivitas sosial politik, bahkan hanya menjadi semacam simbol.


Selama shogun berkuasa, tidak jarang terjadi peperangan dan pemberontakan yang berupaya memulihkan peran kaisar. Konflik semakin memanas saat Keshogunan Tokugawa mulai berkuasa pada 1633.

Pasalnya, dinasti ini menjalankan kebijakan baru yang dikenal dengan nama "sakuku", di mana orang Jepang tidak boleh pergi ke luar negeri, begitu pula sebaliknya.

Upaya menutup diri juga dilakukan dengan melarang peredaran buku-buku berbahasa asing.

Alasan utama penerapan kebijakan sakuku adalah, Tokugawa khawatir Jepang akan mendapatkan pengaruh buruk dan dikuasai oleh pihak asing.

Kebijakan ini terbukti mematikan ekonomi Jepang. Memasuki abad ke-18, timbul kemerosotan ekonomi akibat bencana alam dan korupsi.

Untuk menyiasati kondisi itu, pemerintahan Tokugawa lantas menaikkan pajak kepada petani, yang kemudian menyulut penolakan serta kerusuhan di berbagai daerah.

Dari pihak asing, muncul tekanan agar Jepang kembali membuka diri dan menormalkan hubungan perdagangan dengan negara-negara Barat.

Jepang baru bersedia membuka hubungan ketika armada militer Amerika Serikat yang dipimpin oleh Komodor Matthew Perry berlabuh di negaranya pada 1853.

Namun, masuknya kembali bangsa-bangsa asing ke Jepang membuat Tokugawa kehilangan wibawanya dan dianggap mengingkari janji oleh rakyatnya.

Dikombinasikan dengan faktor-faktor internal, yakni krisis ekonomi dan pemerintahan Tokugawa yang goyah, tuntutan agar kekuasaan pemerintahan dikembalikan ke tangan kaisar terus bergaung.

Alhasil, kelompok anti-shogun pun bermunculan di Jepang, utamanya di Satsuma dan Choshu.


Perang Boshin

Dalam perkembangannya, kelompok anti-shogun di Satsuma dan Choshu mulai menjalin kontak dengan Inggris dan Amerika agar mau membantu memodernisasi pasukan mereka.

Upaya modernisasi militer yang dilakukan kelompok anti-shogun mulai membuahkan hasil pada 1866.

Keberuntungan kembali berpihak kepada mereka saat Kaisar Komei meninggal dan digantikan oleh putranya, Matsuhito, yang nantinya dikenal sebagai Kaisar Meiji.

Menyadari kekuatannya semakin rapuh dan tekanan terus berdatangan, Tokugawa akhirnya setuju untuk mundur dari posisinya sebagai shogun pada November 1867.

Kendati demikian, mereka masih memiliki pengaruh kuat dalam aktivitas pemerintahan Jepang.

Hal inilah yang berakibat pada pecahnya Perang Boshin antara pasukan Tokugawa melawan pasukan pro-kekaisaran.

Perang Boshin menjadi titik awal dari gerakan Restorasi Meiji dan kemajuan Jepang.

Pada 1868, pasukan kekaisaran berhasil menguasai tiga dari empat pulau utama di Jepang, yakni Kyushu, Shikoku, dan Honshu.

Dalam perang ini, perlawanan pasukan dan pendukung Tokugawa akhirnya dapat dihentikan pada Mei 1869.

Tokoh Restorasi Meiji

Restorasi Meiji diprakarsai oleh Kaisar Jepang Matsuhito atau Kaisar Meiji dan berlangsung antara tahun 1866-1869.

Pada periode ini, Jepang memasuki era baru, yang dimulai dengan penghapusan politik isolasi oleh Kaisar Meiji.

Kaisar Meiji mereformasi Jepang secara mendasar dan menekankan pada pembaharuan kehidupan manusia melalui pembangunan industri serta teknologi.

Hal ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Jepang dari negara-negara Barat sekaligus menaikkan posisinya di mata internasional.


Salah satu kebijakan Restorasi Meiji adalah mengirimkan para pemuda untuk belajar ke luar negeri.

Mereka dikirim ke Amerika dan Eropa untuk mempelajari bidang teknologi yang dapat diterapkan di negaranya.

Di saat yang sama, Jepang juga mengundang para pakar dan ahli dari luar negeri untuk mengajar di negaranya.

Hasilnya, dalam waktu relatif singkat, Jepang tumbuh menjadi sebuah negara industri yang maju.

Selain Kaisar Meiji, berikut ini beberapa tokoh penting selama Restorasi Meiji.

Saigo Takamori (pemimpin Satsuma)
Kido Takayoshi (pemimpin Choshu)
Sakamoto Ryoma (pencetus aliansi Satsuma dan Choshu)
Fukuzawa Yukichi (modernisasi pendidikan)
Dampak Restorasi Meiji

Dampak Restorasi Meiji bagi pemerintahan Jepang adalah berakhirnya kekuasaan shogun setelah tujuh abad dan dimulainya kekuasaan kaisar.

Selain itu, berikut ini beberapa dampak positif Restorasi Meiji dalam berbagai bidang.

Sistem feodalisme dihapuskan dan diganti dengan sistem daerah administrasi (prefektur).
Jepang berhasil merumuskan undang-undang yang konsepnya menyerupai UU di negara-negara Eropa.
Jepang yang awalnya negara agraris menjadi negara industri.
Jepang yang awalnya dikenal sebagai negara terbelakang, berubah menjadi salah satu negara maju di Asia bahkan dunia.
Modernisasi fasilitas transportasi dan komunikasi untuk memperlancar aktivitas sosial ekonomi dalam negeri.
Jepang tumbuh menjadi salah satu negara di Asia dengan militer terkuat dan termodern pada awal abad ke-20.
Terlepas dari dampak positif yang ditimbulkan, Restorasi Meiji juga memiliki pengaruh negatif, sebagai berikut.

Hilangnya hak-hak istimewa dari golongan-golongan tradisional di Jepang, seperti daimyo (tuan tanah) dan samurai.
Munculnya Jepang sebagai negara imperialis pada Perang Dunia II.
Jepang mampu menduduki China pada 1931, Korea pada 1930, kemudian Hong Kong dan Indonesia pada 1942.


Referensi:

A.Z, L. Santoso. (2017).