Indonesia merupakan negara hukum yang semuanya berjalan sesuai dengan aturan dan hukum  yang berlaku. Siapapun di hadapan hukum adalah sama, tidak ada perbedaan atau  perlakuan  khusus  dan semuanya  sama tanpa ada pandang bulu.

Tentu, dengan  perlindungan dan penegakan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, makmur, tanpa pelanggaran HAM atau hukum. Bagi para pelaku tindak kejahatan atau pelanggar hukum seperti: penipuan, pembunuhan, penganiayaan, dan lainnya ditindak sesuai hukum.

Jadi, tidak bisa orang seenaknya sendiri melakukan sesuatu tanpa menghargai hak orang lain dan ada batasan yang mengaturnya. Mereka yang sudah jelas-jelas melakukan tindak kejahatan dikenakan pasal dan dijebloskan kurungan penjara setelah putusan pengadilan.

Meski sebagai negara hukum dan adanya ancaman penjara, namun ada saja orang atau oknum dari salah satu institusi yang melanggar hukum. Apalagi, dalam sebuah institusi Pemerintahan hukum harus ditegakkan tanpa ada upaya untuk menutupi atau melindungi oknum yang salah.

Seperti pada institusi TNI yang  terus berupaya menjunjung tinggi dan  menegakkan keadilan. Sikap Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dalam mengawal kasus tindakan hukum yang menimpa anggotanya.

Tentu, dengan sikap tersebut justru meningkatkan citra yang baik dan menjunjung tinggi  profesionalime  di tubuh  TNI. Perlu dicatat, TNI sebagai penjaga kedaulatan Indonesia akan semakin kuat dan TNI akan semakin dicintai rakyat.

Sebagaimana diketahui, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menegaskan bahwa pihaknya mengawal kasus tindakan hukum yang melibatkan anggota TNI agar tidak ada potensi pelaku dapat keringanan hukum. "Kawal seluruh perkembangan kasus, kenakan pasal yang terkait, jangan sampai ada potensi meringankan hukum terhadap pelaku," kata Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa lewat kanal YouTube resminya di Jakarta.

Andika terus menggelar Rapat Internal Hukum Tentara Nasional Indonesia secara rutin guna mengawal dan membahas kasus tindakan hukum yang melibatkan anggota TNI.  Rapat internal rutin  digelar dengan seluruh jajaran Polisi Militer TNI dan Tim Hukum TNI untuk membedah dan memberi laporan perkembangan hukum kasus militer.

"Kami juga harus punya kewajiban moral  untuk menempatkan dan menangani masalah ini sesuai dengan porsinya, ingat ini dikawal," kata Andika.

Dia sudah menerima laporan dari Oditur Jenderal (Orjen) TNI Marsda TNI Reki Irene Lumme terkait keseluruhan perkembangan perkara hukum yang telah berlangsung, di antaranya perkembangan kasus yang terus menjadi perhatian Panglima TNI, yakni kasus penganiayaan anggota TNI yang mengakibatkan korban meninggal. 

Andika dengan tegas mengatakan untuk selalu responsif dengan seluruh barang bukti sekecil apa pun barang bukti yang ditemukan. Panglima TNI mengimbau agar setiap kasus yang dilaporkan terus dikawal perkembangannya secara teliti agar pasal yang dikenakan bisa maksimal dan tidak ada potensi meringankan hukuman kepada oknum pelaku kejahatan. 



Sumber: Bisnis.com