Hai GanSis semuanya, beberapa waktu lalu sempat tersiar kabar mantan Ketum PSSI yang kini menjabat Gubernur Sumatera Utara, mengaku tidak tahu apa tugasnya setelah hampir 4 tahun menjabat sebagai Gubernur Sumut. Begini screenshot beritanya:



"Yang saya bawahi jumlahnya 15 juta. Ada 33 kabupaten/kota, kelola pemerintahan luar biasa tuntutan kinerja. Saya tidak tahu siapa yang melakukan assessment untuk saya selaku Gubernur Sumatera Utara," tuturnya.

"Saya jobdiscroption saya ini apa? Saya tak pernah tahu. Udah 4 tahun, hampir 4 tahun," jelasnya.


Sebagai warga Sumatera Utara, tentu saya menaruh perhatian pada berita tersebut. Sekaligus mencoba berprasangka baik, dan saya pikir dari ucapan beliau tersebut sebenarnya ada maksud lain dibaliknya.


Saya tunggu-tunggu berita tersebut seberapa jauh tingkat ke-viralannya. Ternyata biasa-biasa saja reaksi publik, gak seperti gubernur di pulau Jawa, terlebih Gubernur Jakarta yang setiap gerak-geriknya selalu disorot. Apa gak ada yang mau mengawasi seorang Edy Rahmayadi?


Apakah karena Gubernur Edy Rahmayadi tidak ada potensi di 2024? makanya media nasional tidak memperdulikannya. Andai saja jika seorang Anies Baswedan yang mengeluarkan statement tersebut, tentu bakal geger sejagat Indonesia Raya ini.


Padahal sebagai warga Sumatera Utara, saya tunggu statement Pak Edy ini disorot dan diulas banyak media dan pengamat. Pengen tahu saja maksud di baliknya apa.



Alhamdulillah belakang saya tahu maksudnya, ya sedikit banyaknya mengerti. Mungkin ini sedikit asumsi pribadi, bisa saja salah.


Saya baca artikel berita lainnya yang terkait. Ada kritik dari anggota DPRD Sumut. Mirisnya ini SATU-SATUNYA kritik yang saya temui sejauh ini.

"Bila dinyatakan tidak memiliki pengawas maka secara sadar sesungguhnya selama hampir 4 tahun ini Edy Rahmayadi menzirokan DPRD Sumut dan mengabaikan semua rekomendasi dan catatan-catatan dari DPRD Sumut," jelasnya.

"Maka pantas (Edy Rahmayadi) tidak memahami apa yang harus dikerjakannya," kata Wakil Ketua DPD PDIP Sumut Aswan Jaya kepada detikSumut.


Dari sini yang saya tangkap, maksud Gubernur Edy Rahmayadi ini meminta agar ada yang mengawasi kinerjanya. Dengan kata lain menyentil para anggota dewan daerah selaku Legislatif agar lebih "bertenaga" untuk  mengontrol eksekutif.


Sentilan tersebut sebenarnya juga berlaku pada 15 juta lebih warga Sumatera Utara. Gimana mau ikut kontrol pemerintah daerah? Jika pemberitaan hanya fokus ke Jawa, sementara daerah lain sekedarnya saja. Jadi mau cari data kemana?


Suatu yang jarang terjadi belakangan kini, kemitraan antara pemerintah dan oposisi yang seimbang dan membangun. Dimana di pemerintah pusat juga kondisi demikian. Para anggota dewan di Senayan terasa kurang bertaji menghadapi Istana.


Bukan maksud mengadu domba antar institusi pemerintah. Tapi saya selaku masyarakat biasa juga ingin jalannya pemerintahan itu berlangsung transparan. Sesuatu yang jarang ditemui di daerah. Maksudnya ini soal media. Sorotan hanya terfokus pada Jakarta dan Jawa. Sementara yang di daerahnya seperti dianak tirikan


Apakah masyarakat daerah tidak berhak tahu gerak-gerik pemimpin di daerahnya? Yang sudah-sudah, jika ada kejadian geger luar biasa viral, baru media sibuk memberitakan. Misalnya yang kejadian dengan Bupati Langkat belum lama ini.


Beda banget sama di Jakarta, masuk got saja jadi berita, masuk headline pula.



Jika GanSis dan Anda-anda semua sudah membaca tulisan saya ini dari awal sampai titik ini. Sejujurnya tidak ada kritik ataupun pembelaan terhadap siapapun. Jika pun ada, sesungguhnya itu sebuah harapan.


Harapan agar keadilan ditegakkan di negeri ini. Gak muluk-muluk minta keadilan sosial, tapi keadilan dalam porsi pemberitaan nasional. Jangan terlalu Jawa sentris, jangan yang disorot hanya Jakarta dan sekitarnya saja.


Sorot lah juga pemimpin di daerah. Jangan hanya ketika ditangkap KPK baru diberitakan. Justru disitu celahnya.


Setahu saya Gubernur Jakarta gak pernah ditangkap KPK. Jelas saja bisa begitu, karena di Jakarta pengawasannya lebih ketat. Baru desas-desus saja media sudah geger.


Mengapa hal yang sama gak diterapkan di daerah lain? seperti di Aceh, Sumut, Riau dan daerah lainnya yang gubernurnya bolak-balik ditangkap KPK. Seharusnya daerah-daerah yang begitu dapat perhatian lebih. Tapi kenyataannya gak begitu.


Oke, saya hanya netizen biasa, yang suaranya tidak didengar luas. Saya juga sebelumnya sudah nulis thread dengan pesan yang sama disini: Beruntung Warga Jakarta Punya Gubernur Anies


Tapi ya begitulah...

Rianda Prayoga
2 Agustus 2022