Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menyoroti keterlibatan Komnas HAM dalam penyelidikan kasus penembakan Brigadir J atau Nofriansyah Yoshua Hutabarat. Hasanuddin meminta Komnas HAM menunggu kesimpulan akhir tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Menarik sekali ketika Komnas HAM ikut heboh dalam penyelidikan dan penyidikan kasus ini," kata Hasanuddin melalui keterangan tertulis, Minggu (31/7/2022)

Hasanuddin menegaskan kasus baku tembak di rumah Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo merupakan pidana murni, di mana ada seseorang yang tertembak dan kemudian meninggal dunia. Kejadian tersebut, kata dia, bukanlah pelanggaran HAM atau belum diidentifikasikan sebagai pelanggaran HAM.

"Lalu mengapa Komnas HAM lebih aktif dibandingkan tim khusus yang dibentuk Kapolri yang ditugaskan untuk menuntaskan kasus tersebut?" ujarnya.

Hasanuddin juga menyoroti soal pemeriksaan CCTV dan pemanggilan saksi-saksi oleh Komnas HAM. Padahal, menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari penyelidikan dan penyidikan yang seharusnya dilakukan oleh penyidik Polri.

"Apakah nanti tak mengganggu bila Komnas HAM kemudian membuka hasil temuan CCTV atau keterangan saksi-saksi yang baru sebagian. Padahal penyidik harus membuat kesimpulan akhir terkait kasus tersebut," tutur Hasanuddin.

Hasanuddin mengatakan, bila Komnas HAM menyampaikan informasi kepada publik secara tidak utuh, ini akan membingungkan masyarakat. Sebab, penyidikan kasus Brigadir J ini belum tuntas sampai akhir dan pelaku sesungguhnya belum ditemukan.

Ia juga mempertanyakan kinerja dari tim khusus bentukan Kapolri yang hingga saat ini belum pernah menyampaikan progres penyidikannya, malahan didahului oleh Komnas HAM.

"Saran saya kita tunggu saja hasil penyelidikan polisi. Jangan membuat analisa-analisa liar, percayakan pada yang berwenang," ungkapnya.

Pimpinan DPR Minta Komnas HAM Fokus Kesimpulan Akhir
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Komnas HAM berfokus menyusun kesimpulan akhir dari penyelidikan kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J. Juga untuk menyusun rekomendasi yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh pemerintah.

"Kesimpulan akhir dari penyelidikan atas kejadian kematian brigadir J itu yang ditunggu publik. Apakah ada dugaan pelanggaran HAM atas kejadian tersebut dan siapa yang diduga melakukan pelanggaran HAM. Kemudian, apa rekomendasi Komnas HAM untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah," kata Dasco melalui keterangan tertulis, Minggu (31/7/2022).

Ketua Harian Partai Gerindra ini juga mengingatkan bahwa dalam Undang-Undang tentang HAM menyebutkan bahwa proses pemeriksaan atau penyelidikan Komnas HAM bisa tidak ditindaklanjuti. Hal itu dilakukan jika ada upaya hukum lainnya atau dilakukan pemeriksaan di peradilan.

Respons Komnas HAM
Komnas HAM pun telah buka suara perihal kritik yang disampaikan kepada lembaganya. Komnas HAM mengatakan permintaan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad agar lembaganya fokus menyusun kesimpulan akhir dari penyelidikan kasus penembakan Brigadir J dijadikan bahan masukan dan perbaikan.

"Terima kasih atas atensi dan perhatian pimpinan DPR dalam hal ini Pak Sufmi Dasco, akan jadi masukan serta perbaikan langkah dan fokus kami ke depan," kata Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, kepada detikcom, Minggu (31/7).

Beka menjelaskan, saat ini Komnas HAM masih fokus pada permintaan keterangan para pihak serta mengumpulkan bukti. Dia memastikan langkah itu dilakukan Komnas HAM dengan mengedepankan prinsip independen hingga transparan.

"Saat ini kami masih fokus pada permintaan keterangan para pihak serta mengumpulkan data serta bukti pendukung dengan tetap mengedepankan prinsip independen, transparan, dan akuntabel sehingga kesimpulan akhir bisa segera diperoleh," tuturnya. (mae/imk)

KOMNAS HAM
ternyata banyak juga yang risih dengan statement komnas ham belakangan ini, seolaholah komnas ham untuk kasus brigadir j seperti pasang badan, ambil jatah humas timsus polri, umbar data raw material ke publik tapi setengahsetengah, hingga ujungnya membangun opini liar di masyarakat,