SIAGA - Suasana puluhan personel Polda Papua yang berjaga di Lingkaran Pendidikan Abepura, Kota Jayapura guna mengantisipasi aksi massa demo tolak DOB dan Otsus Papua.

Laporan wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Mengantisipasi aksi demonstrasi penolakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dan Otonomi Khusus (Otsus) yang bakal digelar Petisi Rakyat Papua (PRP), Jumat (29/7/2022) hari ini, puluhan polisi dari Polresta dan Polda Papua bersiaga di Lingkaran Pendidikan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Dari pantauan Tribun-Papua.com, puluhan personel itu telah disiagakan sekira pukul 07.00 WIT. Para personel yang bersiaga itu dilengkapi dengan tameng dan tongkat.

Selain itu, sejumlah kendaraan milik Polda Papua seperti 1 Water Canon Brimob Polda Papua, 3 Truk Brimob Polda Papua, 3 Mobil Brimob Polda Papua dan 6 sepeda motor juga telah terparkir rapi di lokasi.

Selain di Lingkaran Pendidikan Abepura, terpantau juga di beberapa titik seperti di Jembatan Penyebrangan Kampus Universitas Cenderawasih (Uncen bawah) dan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ).

Sementara itu, aktivitas lalu lintas, baik itu dari arah Kamkey, Waena dan Kotaraja terpantau lancar. Warga di sekitar wilayah Abepura pun melakukan aktivitas seperti biasa, ke pasar, mengantar ke sekolah maupun berangkat ke kantor. 

Sebelumnya, Polresta Jayapura Kota telah menyampaikan bakal menyiagakan 2.000 personel gabungan untuk mengamankan aksi demonstrasi dari Petisi Rakyat Papua (PRP) yang menolak Otonomi Khusus (Otsus) dan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Meskipun pihak kepolisian menolak izin yang disampaikan Petisi Rakyat Papua (PRP), karena mereka menggelar unjuk rasa dengan cara longmarch.


Namun, aparat keamanan dalam hal ini jajaran kepolisian tetap menyiagakan personel pengamanan agar tidak kecolongan dan sekaligus mengantisipasi terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

“Kami akan tetap melakukan pencegahan bila menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, tentunya melalui langkah preventif yang humanis,” kata Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Victor D Mackbon, Rabu (27/7/2022).

Sebelumnya, Petisi Rakyat Papua (PRP) telah melayangkan surat permohonan izin aksi unjuk rasa tersebut kepada pihak kepolisian.


Sayangnya, aksi tersebut bakal dilakukan dengan cara long march dengan tujuan akhir kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua.

Oleh sebab itu, pihak kepolisian juga berjanji akan membubarkan aksi unjuk rasa tersebut jika tetap dilakukan dengan cara yang tidak sesuai peraturan Undang-Undang.

“Bila tetap dilakukan longmarch, kami imbau untuk mengikuti aturan yang sudah ada. Kami tidak mau kecolongan pastinya,” ujar Kombes Victor D Mackbon.

Mantan Kapolres Jayapura itu mengaku, telah menawarkan opsi kepada Petisi Rakyat Papua (PRP) terkait pelaksanaan aksi unjuk rasa tersebut. (*)


https://papua.tribunnews.com/2022/07...n-otsus-papua.



TEGAS! Polisi Tolak Pemberitahuan Demo 29 Juli Petisi Rakyat Papua, Kombes Victor: Merusak Persatuan

Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Victor Dean Mackbon (kanan) saat berdiskusi bersama perwakilan Petisi Rakyat Papua dalam aksi demonstrasi pada Kamis (14/7/2022).
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Polresta Jayapura Kota kembali menolak permohonan izin aksi demonstrasi Petisi Rakyat Papua (PRP) yang akan digelar pada Jumat (29/7/2022) esok.

Pasalnya, aksi unjuk rasa penolakan otonomi khusus (otsus) dan daerah otonomi baru (DOB) itu bakal digelar dengan cara longmarch.

Untuk itu, Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Victor Mackbon, secara tegas tidak merestui aksi demontrasi PRP jilid 5 tersebut.

Menurut Kombes Victor Mackbon, aksi longmarch itu sangat berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat dan ketertiban umum.

“Jika berbicara tentang Undang-Undang menyampaikan pendapat di muka umum, ada poin tidak mengganggu atau merusak rasa persatuan dan kesatuan,” kata Kombes Victor, Rabu (27/7/2022).

Selain itu, mantan Kapolres Jayapura ini juga berkaca dari kasus kerusuhan yang terjadi di Papua pada 2019 lalu.

Karena itu, dirinya berulang kali menegaskan bakal menolak segala aksi unjuk rasa yang dilakukan dengan cara longmarch.


“Kami tidak ingin peristiwa yang sudah pernah terjadi kembali terulang, tentunya kami akan antisipasi,” ungkapnya.

Kendati menolak permohonan izin, tapi Kombes Victor Mackbon menyampaikan, aparat kepolisian sejatinya tetap bersedia memfasilitasi aksi unjuk rasa tersebut.

Namun, dengan catatan, aksi itu dilakukan dengan norma dan etika yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998.

“Bila hal tersebut terjadi, maka ini merupakan hal yang luar biasa dalam penyampaian aspirasi, baik untuk perorangan maupun kelompok,” jelasnya.

Sementara itu, demi mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, Polresta Jayapura Kota menyiapkan 2.000 personel gabungan mengawal aksi tersebut.


Dirinya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Jayapura agar tidak perlu khawatir terhadap aksi unjuk rasa itu nantinya.

“Kami juga berpesan kepada masyarakat untuk tetap beraktifitas seperti biasa dan tidak perlu khawatir,” pungkasnya. (*)

https://papua.tribunnews.com/2022/07...sak-persatuan.
Penulis: Raymond Latumahina | Editor: Paul Manahara Tambunan





PRP ajak masyarakat Papua turun terlibat dalam demonstrasi

Aksi demonstrasi penolakan pemekaran di Kota Jayapura, pada 14 Juli 2022. - Jubi/Theo Kelen Jayapura, Jubi – Petisi Rakyat Papua atau PRP mengajak seluruh lapisan masyarakat Papua agar terlibat dalam demonstrasi penolakan otonomi khusus dan pemekaran tiga provinsi baru di Papua yang akan dilaksanakan secara nasional pada Jumat 29 Juli 2022.

“Kami minta kepada seluruh rakyat Papua yang ada di Jayapura, Wamena, Mimika, Merauke, Kaimana, dan di se-Jawa-Bali untuk harus terlibat aksi besok,” kata Juru Bicara PRP, Jefry Wenda, kepada Jubi pada Rabu (27/7/2022).

Wenda menyatakan masyarakat Papua harus terlibat dalam aksi karena masyarakat Papua akan mempertanyakan nasib masa depan jaminan kehidupan yang pasti dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab Petisi Rakyat Papua menilai otonomi khusus dan pemekaran tidak akan memberikan kepastian hidup bagi orang asli Papua.

 “Dalam republik ini rakyat Papua tidak ada jaminan hidup. Sehingga solusi terbaik adalah referendum merupakan jalan demokratis terbaik untuk mengakhiri segala konflik di Papua,” ujarnya.


Juru Bicara Petisi Rakyat Papua, Jefry Wenda. – Jubi/Theo Kelen

Wenda menjelaskan aksi demonstrasi Petisi Rakyat Papua ini dilaksanakan secara nasional baik itu di Tanah Papua maupun di luar Papua. Antara lain di Papua, yakni akan berpusat di Jayapura, Merauke, Wamena, Mimika, Sorong, Kaimana. Sedangkan di luar Papua akan berpusat di Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Bali.

“Ini aksi nasional seperti sebelum-sebelumnya yang kami [PRP] telah lakukan,” katanya.

Ketua 1 Komite Nasional Papua Barat atau KNPB Pusat, Warpo Wetipo, menyatakan pemekaran tiga provinsi baru di Papua bukanlah keinginan dari masyarakat Papua. Menurutnya bahwa pemekaran merupakan kebijakan Jakarta dan elit-elit lokal di Papua.

“Daerah otonom baru ini untuk siapa? Orang Papua tidak perna meminta pemekaran itu sendiri,” ujarnya. (*
https://jubi.id/tanah-papua/2022/prp...demonstrasi/2/

Demo lagi... wajarlah ditolah selain long march juga membawa tuntutan referendum