Terkadang jalanan di Ibukota macetnya memang mengkhawatirkan, maka untuk pejabat tertentu bahkan mantan para pejabat tinggi di negeri ini masih mendapatkan fasilitas pengawalan dari negara.

Loh kok bisa begitu, darimana dasarnya?

Jadi begini juragan menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 59 tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.



Jadi kalau kita kupas lebih dalam lagi ada pada pasal 5 huruf D, yang berbunyi :

d. Kepolisian menyebutkan tindakan tegas terhadap penerobos konvoi presiden atau yang berstatus VVIP lainnya adalah kewenangan Paspampres atau pasukan pengamanan yang ditugaskan mengawal pasukan VVIP itu sendiri.

Jadi, tindakan tegas ini bisa macam-macam caranya dari cara mencegat agar si penerobos keluar dari iring-iringan pengawalan, kalau dianggap membahayakan bisa tembakan peringatan yang disesuaikan dengan prosedur dari tugas Paspampres.



Jadi kalau ada pengawalan VVIP, maka berlaku juga peraturan dimana mereka mendapatkan prioritas jalan atau utama sesuai aturan Pasal 134 dan Pasal 135 UU Nomor 22 Tahun 2009.

Duh, kalau gitu gak adil dong kan sama2 bayar pajak?

Ketika manusia hidup di bumi, tidak ada strata yang sama. Bahkan mereka sendiri yang memberikan status sosial yang berbeda-beda hingga terjadilah zaman perbudakan.

Walau zaman perbudakan saat ini sudah punah, tapi masalah status sosial tetap ada. Mau beda namanya tetap saja strata sosial akan berlaku dalam kehidupan manusia di bumi, ketika manusia ingin mengubah sistem itu dianggap utopia.



Terlebih hukum alam siapa yang kuat dialah pemenangnya, itu bukan isapan jempol belaka. Begitu juga dengan peraturan manusia yang dibuat dmuka bumi tentu lebih memihak pada sosok yang kuat dan berpangkat.

Jadi kalau bicarakan keadilan dalam hidup di bumi, bisa dibilang itu hanya angan-angan semu belaka.

Jadi kalau ada yang menerobos salah siapa?



Ketika ada seorang ibu bernama Francine Widjojo, yang merupakan juru bicara Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Bidang Ketenagakerjaan dan Perlindungan Hewan. Dirinya merasa dirugikan karena pengawalan bertindak arogan ketika sedang di jalan agak susah untuk menunjuk siapa yang salah.

Karena kronologi lengkap tidak terlihat di video, hanya cek cok dengan argument masing-masing semata.



Jadi kita tak bisa menentukan siapa yang salah, namun kalau si ibu menerobos pengawalan yang dilakukan jelas akan salah.

TS juga sering beberapa kali dilewati oleh pengawalan para pejabat tinggi, dan biasanya kalau kita terlalu tengah akan dipaksa dipepet ke pinggir. Terserah mau kita berhenti, jalan pelan-pelan atau melipir masuk jurang yang jelas itu memang prosedurnya.



Jadi, sikap kita yang hanya butiran debu alias nama kita tan dikenal dan terkenal di negeri ini lebih baik berhenti, sambil dadah-dadah bila perlu. Kembangkan senyum, dan nikmati perjalanan selanjutnya dengan aman.

Kalau ngotot kayak si ibu ini, mau diwolak walik ya tetep salah. Pengawalan VVIP ini bisa melakukan tindakan apa saja, bila dirasa membahayakan bisa melakukan tindakan tegas dan terukur dengan senjata.



Kalau kamu sendiri apa ada pendapat yang berbeda?

Terima kasih yang sudah membaca thread ini sampai akhir, bila ada kritik silahkan disampaikan dan semoga thread ini bermanfaat, tetap sehat dan merdeka. See u next thread.





"Nikmati Membaca Dengan Santuy"


Tulisan : c4punk@2022
referensi : 1, 2
Pic : google