Telah dikonfirmasi oleh Gubernur BI Doni Primanto Joewono kalau negara kita sedang menjajaki kemungkinan mengintegrasikan kripto ke dalam sistem keuangan.
　　BI kini menjadi bagian dari lembaga global yang sudah atau sedang mengkaji kemungkinan peluncuran mata uang digital (CDBC). Joewono mengungkapkan pada tempo pada 12 Juli.
　　“Sejumlah bank sentral secara hati-hati terus mempelajari kemungkinan dampak CBDC, termasuk aset kripto Indonesia yang berpotensi membantu memunculkan risiko baru yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi, moneter, dan sistem keuangan,” kata Joewono.
　　Munculnya cryptocurrency telah menjadi pemicu bagi beberapa negara untuk melihat kelayakan CBDC. Menurut Joewon. Namun, dia memperingatkan bahwa cryptocurrency dapat menimbulkan risiko bagi sistem keuangan yang ada.

Whitepaper CBDC Indonesia
　　Gubernur BI yang berbicara di sela-sela KTT G20 ini juga mencatat bahwa cryptocurrency memiliki kualitas yang dapat bermanfaat bagi sistem keuangan saat ini seperti meningkatkan efisiensi dan inklusi
　　Diharapkan akan dirilis dalam waktu dekat. Saat ini, Indonesia adalah salah satu negara yang menjajaki opsi CBDC dengan whitepapernya.
　　.
Peraturan kripto di Indonesia
　　Meskipun Joewono menunjukkan pendekatan yang ramah terhadap mata uang kripto, negara ini sebelumnya telah menerapkan undang-undang yang ketat terhadap sektor ini.
　　Awal tahun ini contohnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia memperingatkan bahwa perusahaan keuangan di dalam negeri dilarang menawarkan dan memfasilitasi penjualan cryptocurrency.
　　“OJK telah melarang keras lembaga jasa keuangan untuk menggunakan, memasarkan, dan/atau memfasilitasi perdagangan aset kripto,” kata regulator.
　　Perlindungan konsumen juga menyatakan bahwa cryptocurrency memiliki risiko tinggi.
　　Khususnya, peringatan itu muncul ketika Bitcoin mengalami popularitas yang signifikan di tengah kenaikan pasar crypto yang lebih luas.
　　Selain itu, negara kitai juga sduah menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) pada transaksi cryptocurrency dan pajak penghasilan atas keuntungan modal dari investasi terkait. Dan perpajakan merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk meningkatkan penerimaan negara menyusul dampak ekonomi dari pandemi Covid-19.

Sumber lengkap: Wikibit.id