Kondisi global yang masih belum keluar dari berbagai krisis dan konflik membuat pemerintah Indonesia terus berusaha mengantisipasi situasi tersebut tidak merembet ke dalam negeri. Kepastian stok dan ketersediaan pangan, peningkatan produksi, pengamanan rantai pasok, diversifikasi, penggunaan teknologi hingga peningkatan kualitas produk menjadi satu kaitan dalam upaya mempertahankan kondisi dalam negeri yang relatif tetap stabil. Seluruh rangkaian persoalan tersebut menjadi satu kesatuan dari kebijakan pemerintah dalam strategi menjaga ketahanan pangan nasional. Meski secara umum kondisi masih berjalan sesuai perencaan, namun pemerintah tetap berhati-hati dengan gejolak dan perkembangan geopolitik yang suka atau tidak sangat berpengaruh ke dalam negeri. Karena untuk mengantisipasi dan menghadapi masalah saat kondisi eksternal yang memburuk, tidak bisa dilakukan jika persiapan yang dibuat secara apa adanya.

Atas dasar itulah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar rapat koordinasi terbatas (rakortas) tentang kebijakan pangan yang dihadiri sejumlah menteri. Para pimpinan kementerian yang hadir di rapat yang dipimpin Airlangga tersebut adalah Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala BNPB, Dirut BULOG, serta sejumlah Pimpinan Kementerian dan Lembaga. “Rapat kali ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden terkait dengan ketersediaan pangan strategis, yang sampai bulan Juli ini relatif aman, baik dari sisi pasokan maupun stabilitas harga” kata Menko Airlangga dalam pembukaan Rakortas di Kantor Kemenko Perekonomian.

Dari rapat tersebut keluar sejumlah kesimpulan antara lain bahwa  ketersediaan pangan  hingga tahun  2024 mencukupi, alias tidak perlu lagi melakukan impor. Bahkan sebaliknya, Indonesia berencana melakukan ekspor. Rencana tersebut muncul karena hingga Desember 2021 stok pangan nasional tercatat sebesar 7 juta ton ditambah stok Bulog lebih dari 1 juta ton. Sehingga jika ada rencana ekspor dengan jumlah 200.000 ton, hal itu tidak menganggu cadangan yang ada.  Dengan cadangan  di BULOG sebesar itu, direncananakan akan ada bantuan besar kepada  19,14 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan revisi regulasi (Perpres 48 Tahun 2016) untuk penguatan penugasan BULOG. 

Tak cuma soal beras, Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Partai Golkari ini menyebut, jika saat ini tengah dirancang  juga program penyaluran Jagung untuk Peternak Mikro Kecil sebesar 50 ribu ton, dengan melakukan perpanjangan penugasan BULOG hingga 31 Juli 2022. Selain itu, juga dibahas terkait dengan transformasi kebijakan Pupuk Bersubsidi mulai dari refocusing target subsidi menjadi 2 jenis pupuk dan 9 komoditas prioritas strategis, transformasi digital dan revisi beberapa regulasi yang diperlukan.

Langkah dan upaya tersebut tidak lain adalah bagian dari strategi pemerintah menekan potensi krisis pangan yang muncul sebagai dampak krisis geopolitik yang secara langsung berpengaruhi kepada ketersediaan pangan dan rantai pasok yang ada.