- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Jelang Idul Adha Pemerintah Harus Pro Aktif Tangani PMK Hewan Ternak.
TS
.barbarian.
Jelang Idul Adha Pemerintah Harus Pro Aktif Tangani PMK Hewan Ternak.
Kamis, 23 Juni 2022 20:52 WIB
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah harus pro aktif dalam penanganan penyakit mulut dan kuku(PMK) pada hewan ternak.
Apalagi saat ini menjelang Idul Adha, kalau bisa pemerintah menangani PMK seperti pandemi covid-19.
"Kerja Satgas Penanganan PMK ini terus terang saja kita belum tahu. Nah sebisa mungkin ini kayak pandemi, pemerintah harus proaktif, kalau perlu real-time setiap hari ada komunikasi ke publik apakah menggunakan media televisi punya pemerintah atau apa," kata Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah dalam pernyataannya, Kamis(23/6/2022) malam.
Terutama peternak kecil yang masih jauh ya dari akses misalnya perbantuan dan seterusnya.
"Saya kira perlakuannya mirip dengan Covid-19. Saya setuju dengan (perintah Jokowi) itu, karena ini sama," tambahnya.
Sebab, Luluk, kerugian ekonomi yang disebabkan oleh wabah PMK itu sangat besar. "Apalagi, para peternak kita masih banyak peternak kecil hidup mereka berakhir ketika kena PMK ini," ujarnya.
Dia menjelaskan penanganan wabah PMK seperti menangani pandemi covid-19 di antaranya tidak saling lempar tanggung jawab, koordinasi bagus dan cepat.
"Dan harus efektif dan efisien. Kemudian ada sistem yang memonitor kerja-kerja ini sudah sampai mana nih," ujarnya. Kemudian, kata dia, vaksinnya sudah sampai mana.
"Di tingkat desa kan ada pemerintah daerah, ada bupati, memimpin koordinasi dengan kepala desa dan seterusnya sampai tingkat RT RW, bikinlah brosur pengumuman disebar ditempel di balai desa, libatkan kalau perlu organisasi pemuda kemasyarakatan atau apalah," pungkasnya.
https://www.tribunnews.com/bisnis/20...k-hewan-ternak
Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menilai Kementerian Pertanian (Kementan) tidak serius mengatasi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak. Sebab jumlah hewan ternak yang mati saat ini akibat PMK terus bertambah dan meluas ke berbagai daerah di Indonesia.
"Ada problem besar tapi dianggap kecil," tutur Dedi dalam keterangan tertulis, Rabu (8/6/2022).
Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Eselon 1 Kementan di Gedung DPR RI, Rabu (8/6).
Pria yang akrab disapa kang Dedi ini menuturkan langkah pertama yang seharusnya dilakukan oleh Kementan adalah memusnahkan hewan yang terinfeksi PMK. Tujuannya agar tidak terjadi penularan ke hewan ternak lainnya. Selanjutya hewan ternak milik masyarakat tersebut diganti oleh Kementan.
Ia menjelaskan bahwa butuh waktu lama jika menunggu vaksin. Sementara tidak semua orang adalah peternak besar yang bisa mengasuransikan hewan. Banyak peternak yang hanya memiliki satu hingga empat ekor dan itu disiapkan untuk kebutuhan Idul Adha mendatang.
"Saya katakan dari awal seharusnya negara merumuskan kebijakan awal dulu untuk memusnahkan dan mengganti, kedua mengkoordinasikan tanya seluruh gubernur panggil seluruh wali kota/bupati sampaikan bahwa ada ancaman pada rakyat kita," ucapnya.
Lebih lanjut, Dedi menyebut Kementan tidak memiliki data sebaran dokter hewan di daerah. Padahal dokter tersebut bisa sangat membantu ternak di daerah yang terkena PMK.
"Saya setiap hari bertemu dengan peternak tidak ada mereka pengetahuan soal PMK. Saya pastikan tidak ada dokter hewan yang ke kandang, tidak ada desinfektan ke kandang, tidak ada suntik vitamin, kalaupun ada itu sampel. Turun instruksi, datang tiga orang, foto selfie kemudian balik lagi. Ini problem," ujar Dedi.
Tak hanya itu, di tengah wabah virus PMK pada hewan ternak di Indonesia ini, Dedi juga mempertanyakan rasa nasionalisme para pejabat di Kementan yang belum lama ini pergi ke Brazil.
"Negara lalai, pemimpin yang lebih memilih ke luar negeri dibanding tengok rakyat kita. Saya secara pribadi miris hati kebangsaan saya, di tengah rakyat bergulat dengan ancaman kematian dan kemiskinan bapak (pejabat Kementan) malah ke luar negeri dengan berbagai argumentasi. Kalau hanya diplomasi cukup satu orang gak usah semua. Apakah bapak kalau tidak ikut ke luar negeri akan diberhentikan jadi Dirjen? Di mana nurani bapak? Lebih baik mundur saja," ungkap Dedi.
Dedi juga bersikap tegas dengan sikap Kementan yang terus berargumentasi menunggu vaksin PMK dari luar negeri yang baru akan datang pada Juli. Sementara kita tahu bahwa virus PMK terus menyebar dan meluas. Oleh sebab itu ia berharap penanganan PMK bisa dilakukan sama dengan COVID-19. Keduanya sama-sama memiliki dampak kematian serta kemiskinan pada masyarakat khususnya petani dan peternak.
"Ini yang harus menjadi perhatian ada langkah konkret jangka pendek apa yang mau dilakukan sambil nunggu vaksin. Jangan sampai vaksin ada sapi sudah tidak ada. Nanti siapin vaksin 18 juta ekor pas divaksin sapi tinggal 100 ribu. Harus ada kebijakan tepat karena ini bicara ekonomi rakyat kecil," tuturnya.
Di akhir, Dedi meminta Kementan untuk mampu menjelaskan asal usul wabah PMK yang tiba-tiba menyebar di Indonesia.
Sebelumnya pada Kamis (2/6), Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengungkap jika Kementan berencana memproduksi vaksin mandiri lewat Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) di Surabaya. Sebagai langkah darurat hadapi Idul Adha, Kementan akan mengimpor vaksin dari beberapa negara. Yasin menekankan jika vaksin PMK sudah mulai masuk sebelum Idul Adha.
https://finance.detik.com/berita-eko...k-hewan-ternak
Salah satu peternak yang bernama Bunadi, dirinya berujar jika hewan ternaknya selama ini hanya sebagai bahan percobaan untuk menemukan vaksin virus PMK saja.
“Ya masak sunlight, garam, air cabai itu sebagai obat sih pak, dan tolonglah pak, kita ini yang bermata pencaharian sebagai pengembala ternak, dengan adanya wabah ini, sungguh sangat kerepotan pak. Selama ini kita hanya mengandalkan dari ramuan tradisional saja,” terangnya.
Diketahui saat ini hewan ternak yang terdampak wabah virus PMK hanya mendapat penanganan suntik vaksin saja, namun beberapa warga yang hendak menyuntik vaksin hewan ternaknya harus membayar sebesar Rp40 ribu.
”Kan wabah ini sama halnya seperti Covid 19, namun kali ini yang terserang adalah hewan ternak. Oleh sebab itu, kita kesulitan sekali pak jika harus membayar dengan jumlah segitu, kan belum tentu juga sehari kita mendapatkan uang segitu,” tambahnya
https://www.tvonenews.com/daerah/jat...ng-memberatkan
Semua menteri nya gak ada yg beres satupun bayangin.
Era kemunduran pun bisa menular dari satu orang ke orang lain nya tanpa disadari selain wabah covid dan PMK.
Bukan kan begitu????
Vaksin PMK aja berbayar 40ribu.
Tapi jangan khawatir ntar hewan ternak yg jadi korban PMK bakalan di ganti pemerintah kok..
Duitnya ada? Ada...
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah harus pro aktif dalam penanganan penyakit mulut dan kuku(PMK) pada hewan ternak.
Apalagi saat ini menjelang Idul Adha, kalau bisa pemerintah menangani PMK seperti pandemi covid-19.
"Kerja Satgas Penanganan PMK ini terus terang saja kita belum tahu. Nah sebisa mungkin ini kayak pandemi, pemerintah harus proaktif, kalau perlu real-time setiap hari ada komunikasi ke publik apakah menggunakan media televisi punya pemerintah atau apa," kata Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah dalam pernyataannya, Kamis(23/6/2022) malam.
Terutama peternak kecil yang masih jauh ya dari akses misalnya perbantuan dan seterusnya.
"Saya kira perlakuannya mirip dengan Covid-19. Saya setuju dengan (perintah Jokowi) itu, karena ini sama," tambahnya.
Sebab, Luluk, kerugian ekonomi yang disebabkan oleh wabah PMK itu sangat besar. "Apalagi, para peternak kita masih banyak peternak kecil hidup mereka berakhir ketika kena PMK ini," ujarnya.
Dia menjelaskan penanganan wabah PMK seperti menangani pandemi covid-19 di antaranya tidak saling lempar tanggung jawab, koordinasi bagus dan cepat.
"Dan harus efektif dan efisien. Kemudian ada sistem yang memonitor kerja-kerja ini sudah sampai mana nih," ujarnya. Kemudian, kata dia, vaksinnya sudah sampai mana.
"Di tingkat desa kan ada pemerintah daerah, ada bupati, memimpin koordinasi dengan kepala desa dan seterusnya sampai tingkat RT RW, bikinlah brosur pengumuman disebar ditempel di balai desa, libatkan kalau perlu organisasi pemuda kemasyarakatan atau apalah," pungkasnya.
https://www.tribunnews.com/bisnis/20...k-hewan-ternak
Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menilai Kementerian Pertanian (Kementan) tidak serius mengatasi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak. Sebab jumlah hewan ternak yang mati saat ini akibat PMK terus bertambah dan meluas ke berbagai daerah di Indonesia.
"Ada problem besar tapi dianggap kecil," tutur Dedi dalam keterangan tertulis, Rabu (8/6/2022).
Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Eselon 1 Kementan di Gedung DPR RI, Rabu (8/6).
Pria yang akrab disapa kang Dedi ini menuturkan langkah pertama yang seharusnya dilakukan oleh Kementan adalah memusnahkan hewan yang terinfeksi PMK. Tujuannya agar tidak terjadi penularan ke hewan ternak lainnya. Selanjutya hewan ternak milik masyarakat tersebut diganti oleh Kementan.
Ia menjelaskan bahwa butuh waktu lama jika menunggu vaksin. Sementara tidak semua orang adalah peternak besar yang bisa mengasuransikan hewan. Banyak peternak yang hanya memiliki satu hingga empat ekor dan itu disiapkan untuk kebutuhan Idul Adha mendatang.
"Saya katakan dari awal seharusnya negara merumuskan kebijakan awal dulu untuk memusnahkan dan mengganti, kedua mengkoordinasikan tanya seluruh gubernur panggil seluruh wali kota/bupati sampaikan bahwa ada ancaman pada rakyat kita," ucapnya.
Lebih lanjut, Dedi menyebut Kementan tidak memiliki data sebaran dokter hewan di daerah. Padahal dokter tersebut bisa sangat membantu ternak di daerah yang terkena PMK.
"Saya setiap hari bertemu dengan peternak tidak ada mereka pengetahuan soal PMK. Saya pastikan tidak ada dokter hewan yang ke kandang, tidak ada desinfektan ke kandang, tidak ada suntik vitamin, kalaupun ada itu sampel. Turun instruksi, datang tiga orang, foto selfie kemudian balik lagi. Ini problem," ujar Dedi.
Tak hanya itu, di tengah wabah virus PMK pada hewan ternak di Indonesia ini, Dedi juga mempertanyakan rasa nasionalisme para pejabat di Kementan yang belum lama ini pergi ke Brazil.
"Negara lalai, pemimpin yang lebih memilih ke luar negeri dibanding tengok rakyat kita. Saya secara pribadi miris hati kebangsaan saya, di tengah rakyat bergulat dengan ancaman kematian dan kemiskinan bapak (pejabat Kementan) malah ke luar negeri dengan berbagai argumentasi. Kalau hanya diplomasi cukup satu orang gak usah semua. Apakah bapak kalau tidak ikut ke luar negeri akan diberhentikan jadi Dirjen? Di mana nurani bapak? Lebih baik mundur saja," ungkap Dedi.
Dedi juga bersikap tegas dengan sikap Kementan yang terus berargumentasi menunggu vaksin PMK dari luar negeri yang baru akan datang pada Juli. Sementara kita tahu bahwa virus PMK terus menyebar dan meluas. Oleh sebab itu ia berharap penanganan PMK bisa dilakukan sama dengan COVID-19. Keduanya sama-sama memiliki dampak kematian serta kemiskinan pada masyarakat khususnya petani dan peternak.
"Ini yang harus menjadi perhatian ada langkah konkret jangka pendek apa yang mau dilakukan sambil nunggu vaksin. Jangan sampai vaksin ada sapi sudah tidak ada. Nanti siapin vaksin 18 juta ekor pas divaksin sapi tinggal 100 ribu. Harus ada kebijakan tepat karena ini bicara ekonomi rakyat kecil," tuturnya.
Di akhir, Dedi meminta Kementan untuk mampu menjelaskan asal usul wabah PMK yang tiba-tiba menyebar di Indonesia.
Sebelumnya pada Kamis (2/6), Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengungkap jika Kementan berencana memproduksi vaksin mandiri lewat Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) di Surabaya. Sebagai langkah darurat hadapi Idul Adha, Kementan akan mengimpor vaksin dari beberapa negara. Yasin menekankan jika vaksin PMK sudah mulai masuk sebelum Idul Adha.
https://finance.detik.com/berita-eko...k-hewan-ternak
Salah satu peternak yang bernama Bunadi, dirinya berujar jika hewan ternaknya selama ini hanya sebagai bahan percobaan untuk menemukan vaksin virus PMK saja.
“Ya masak sunlight, garam, air cabai itu sebagai obat sih pak, dan tolonglah pak, kita ini yang bermata pencaharian sebagai pengembala ternak, dengan adanya wabah ini, sungguh sangat kerepotan pak. Selama ini kita hanya mengandalkan dari ramuan tradisional saja,” terangnya.
Diketahui saat ini hewan ternak yang terdampak wabah virus PMK hanya mendapat penanganan suntik vaksin saja, namun beberapa warga yang hendak menyuntik vaksin hewan ternaknya harus membayar sebesar Rp40 ribu.
”Kan wabah ini sama halnya seperti Covid 19, namun kali ini yang terserang adalah hewan ternak. Oleh sebab itu, kita kesulitan sekali pak jika harus membayar dengan jumlah segitu, kan belum tentu juga sehari kita mendapatkan uang segitu,” tambahnya
https://www.tvonenews.com/daerah/jat...ng-memberatkan
Semua menteri nya gak ada yg beres satupun bayangin.
Era kemunduran pun bisa menular dari satu orang ke orang lain nya tanpa disadari selain wabah covid dan PMK.
Bukan kan begitu????
Vaksin PMK aja berbayar 40ribu.
Tapi jangan khawatir ntar hewan ternak yg jadi korban PMK bakalan di ganti pemerintah kok..
Duitnya ada? Ada...
Diubah oleh .barbarian. 25-06-2022 02:29
straightgene memberi reputasi
-1
730
2
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan