Merdeka.com - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni melaporkan hingga April 2022, sebanyak Rp191,57 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tertahan di bank. Dia pun menyayangkan hal ini karena uang pemerintah daerah yang tersimpan di perbankan ini sejatinya telah memiliki peruntukan dalam APBD.

"Oleh karena itu, diharapkan pemerintah daerah dapat segera melaksanakan pengeluaran, sebagaimana yang telah diatur peraturan perundang-undangan," kata Agus dalam siaran video Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD, Senin (20/6).

Secara angka, DKI Jakarta menempati urutan pertama Pemda dengan dana endapan terbesar di bank, mencapai Rp 7,85 triliun pada April 2022. "Kalau kita lihat dana simpanan di bank, yang tertinggi itu DKI Jakarta untuk provinsi. Kemudian Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur dan Papua, karena ini adalah daerah-daerah dengan anggaran yang tinggi," papar Agus.

Sementara untuk tingkat kabupaten, yang tertinggi adalah Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp 3,03 triliun. Dilanjutkan Kabupaten Bengkalis (Rp 1,19 triliun), Kabupaten Kutai Timur (Rp 1,128 triliun), Kabupaten Mimika (Rp 1,12 triliun), dan Kabupaten Bekasi (Rp 1,02 triliun).

Sedangkan untuk kota, Cimahi jadi yang terbesar dengan Rp 1,64 triliun dana APBD yang ngendon di bank. Diikuti Medan (Rp 1,40 triliun), Kota Malang (Rp 1,25 triliun), Makassar (Rp 1,09 triliin).

Dia menjelaskan, kondisi dana yang tersimpan di bank ini adalah saldo simpanan yang didasarkan pada di mana lokasi bank itu berada.

"Sehingga saldo simpanan pemerintah daerah di perbankan pada suatu daerah, bisa jadi tidak hanya dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, namun juga bisa dimiliki pemerintah daerah lain yang membuka/memiliki rekening pada bank-bank daerah tersebut," tuturnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber :
https://m.merdeka.com/uang/dana-pemd...ing-besar.html