Rusia Dituduh Adopsi Paksa Anak-Anak Ukraina, Inggris Jatuhkan Sanksi
22 Jun 2022, 15:00 WIB

Ilustrasi Foto: Anak-anak yang berjuang melawan kanker dipindahkan ke ruang bawah tanah pusat onkologi yang digunakan sebagai tempat perlindungan bom, di Kiev, Senin (28/2/2022). Tentara Rusia mengatakan, warga sipil Ukraina dapat meninggalkan ibu kota Kiev dengan bebas. (Aris Messinis / AFP)

Liputan6.com, London - Pemerintah Inggris kembali memberikan sanksi kepada Rusia akibat tuduhan adopsi paksa terhadap anak-anak Rusia. Disebutkan ada sekitar 2.000 anak yang dipindahkan dan diadopsi secara paksa di daerah separatis Luhansk dan Donetsk. 
Sanksi juga menarget Komisaris Hak-Hak Anak Rusia Maria Lvova-Belova atas dugaan keterlibatannya dalam pemindahan paksa dan adopsi anak-anak Ukraina.


"Kami menargetkan para pendukung dan pelaku perang Putin yang telah membawa penderitaan yang tak terhitung ke Ukraina, termasuk pemindahan paksa dan adopsi anak-anak," ujar Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss dalam rilis resmi Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, dikutip Rabu (22/6/2022). 
"Kami tidak akan lelah membela kebebasan dan demokrasi, dan meningkatkan tekanan terhadap Putin, sampai Ukraina menang," tegas Truss. 
Sanksi juga dijatuhkan ke Patriarch Kirill yang merupakan kepala Gereja Ortodoks Rusia. Selama ini, Kirill konsisten mendukung Putin, termasuk invasi Rusia terhadap Ukraina.
Sasaran sanksi lainnya adalah Sergey Savostyanov, wali kota Duma di Moskow dan anggota elit politik Putin, dijatuhi sanksi karena secara terbuka mendukung perang Putin di Ukraina.
Pebisnis Alexey Isaykin, Presiden dan Anggota Dewan Volga-Dnepr Group, sebuah perusahaan transportasi Rusia dengan  operasi udara signifikan yang dikontrak oleh pemerintah Rusia untuk membuat jembatan udara yang membawa barang-barang penting.
Empat Kolonel Militer dari Separate Motorised Rifle Brigade ke-64, sebuah unit yang diketahui telah membunuh, merudapaksa, dan menyiksa warga sipil di Bucha, juga telah dijatuhi sanksi atas keterlibatan mereka di Ukraina.
Anggota 'Komite Keselamatan untuk Perdamaian dan Ketertiban' - sebuah organisasi yang bekerja sama dengan tentara Rusia untuk mendukung pendudukan Oblast Kherson, juga telah dikenai sanksi.

https://m.liputan6.com/global/read/4...atuhkan-sanksi