JAKARTA, KOMPAS.com - Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode Juni 2022 mengalami penurunan 6,8 persen jika dibandingkan pada survei Litbang Kompas pada Januari 2022.

Pada Januari 2022, tingkat kepuasan publik mencapai angka tertinggi sejak 2015 yakni 73,9 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 5 Masalah Politik Keamanan Belum Mampu Dikendalikan Jokowi-Maruf

Angka itu turun pada periode Juni 2022 ke level 67,1 persen.

Penurunan cukup dalam terjadi di bidang ekonomi dan penegakan hukum. Masing-masing mengalami penurunan 14,3 persen dan 8,4 persen.


Isu bidang ekonomi yang paling banyak menjadi sorotan dan berkontribusi terhadap turunnya tingkat kepuasan publik adalah soal pengendalian harga barang dan jasa (64,5 persen) dan penyediaan lapangan kerja (54,2 persen).

Sementara di bidang hukum, ketidakpuasan tertinggi yang disorot publik terkait pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum (44,7 persen) sera pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (43,2 persen).





Turunnya tingkat kepuasan publik tersebut selaras dengan menurunnya angka keyakinan publik kepada kinerja pemerintahan Jokowi-Amin.

Jika pada survei Januari 2022 angka keyakinan sebesar 70,5 persen, pada survei Juni ini turun menjadi 63,5 persen.



Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 26 Mei-4 Juni 2022. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi Indonesia.

Tingkat kepercayaan survei ini 95 persen dengan margin of error lebih kurang 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.


Respons pemerintah

Dikutip dari Kompas, pihak istana meminta masyarakat memahami situasi global yang terjadi saat ini. Hal tersebut membuat krisis pangan dan energi yang membuat harga terus melambung.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pada Sabtu (16/6/2022), mengungkapkan pemerintah masih mencari keseimbangan akibat perkembagan geopolitik global.

Oleh karena ketidakpastian global itu, Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro mengelak jika penurunan angka kepuasan publik dianggap sebagai kegagalan pemerintah. Apalagi jika melihat sejumlah negara lain justru telah mengalami resesi.


sumbernyaa