Gubernur Papua Lukas Enembe menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian,Pertemuan itu berlangsung di Ruang Kerja Mendagri Gedung A, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat (17/6/2022).

INFO NASIONAL - Gubernur Papua, Lukas Enembe menyatakan mendukung penuh pemekaran di Papua. Pihaknya telah mengusulkan sejak 2015 agar Papua dimekarkan menjadi tujuh provinsi berdasarkan wilayah adat. Saat ini hanya dua provinsi, yakni Papua dan Papua Barat.

Demikian Lukas saat bertemu Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, Jumat, 17 Juni 2022. Pertemuan di Ruang Kerja Mendagri Gedung A, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri itu dalam rangka Rapat Khusus Terbatas Isu-Isu Strategis Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi Papua.

“Kalau kita dimekarkan pasti diikuti dengan kemauan bersatu, bagaimana membangun, percepatan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Lukas saat ditemui usai pertemuan.

Mendagri Tito menyetujui pernyataan Lukas bahwa usul pemekaran menjadi tujuh provinsi sudah sejak lama. Saat ini Pemerintah dan DPR RI masih membahas tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait pemekaran atau Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Papua, yakni Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan. “UU (Undang-Undang) nya, sekarang lagi diproses pembahasannya (dengan) DPR,” kata dia.

Selain itu, lanjut Mendagri, telah masuk juga usulan pemekaran untuk Provinsi Papua Barat Daya. Bila pembahasan itu berlangsung tahun ini, maka diperkirakan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya bakal dilakukan pada tahun depan.

Mendagri menjelaskan bahwa selama pertemuan dengan Lukas, juga muncul usulan untuk pemekaran di wilayah adat Saereri, sehingga nantinya menjadi Provinsi Papua Utara. “Nah ini kita akan masukan dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) untuk dibahas di tahun depan supaya bisa segera juga untuk dimekarkan. Saya kira itu, ini kesepakatan kita,” ujarnya. (*)
https://nasional.tempo.co/read/16030...n/full&view=ok

berberapa minggu lalu nolak...


Gubernur Lukas: Rakyat Papua Tolak Pemekaran

Gubernur Lukas Enembe mengatakan masyarakat menolak rencana pemekaran atau penambahan tiga daerah otonomi baru di Papua. [Antara/Desca Lidya Natalia]
Suara.com - Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan bahwa mayoritas rakyat Papua menolak rencana pemekaran yang akan menambah tiga provinsi di daratan paling timur Indonesia tersebut.

Lukas mengatakan bahwa Papua tak memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk mengelola tiga provinsi baru. Selain itu rakyat setempat juga tidak dimintai pendapat terkait rencana pemekaran Papua itu.

"Tidak ada cukup orang di sini (Papua) untuk membuat provinsi-provinsi baru," kata Lukas seperti yang dilansir dari Reuters, Jumat (27/5/2022).

Ia mengatakan pembentukan tiga provinsi baru akan mendorong masuknya warga dari luar Papua.

Penolakan juga disampaikan sebelumnya oleh Ketua Majelis Rakyat Papua atau MRP Timotius Murib. Ia menegaskan kalau pihaknya tetap menolak pemekaran atau daerah otonomi baru (DOB) di Papua.

Murib menjelaskan tiga alasan mendasar mengapa MRP menolak adanya DOB Papua. Pertama saat ini masih ada kebijakan moratorium atau pemberhentian sementara pembentukan DOB.

Kedua, rencana melakukan pemekaran itu tanpa kajian ilmiah. Alasan ketiga, Pendapatan Asli Daerah (PAD) 28 kabupaten/kota masih sangat rendah bahkan masih ada yang nol dan menyebabkan ketergantungan tinggi terhadap APBN.

"Sehingga ini perlu menjadi perhatian serius bagi bapak presiden. Nanti kalau dipaksakan provinsi ini dibentuk maka beban negara akan menajdi sangat besar dan itu fatal, meurut saya itu kemunduran," kata Murib kepada Suara.com pada Rabu malam (25/5/2022).

Selain itu, Murib juga menilai rencana pemekaran tiga wilayah di Papua tidak dapat menjamin memberikan kesejahteraan masyarakat di Bumi Cenderawasih. Pasalnya, tidak ada ketentuan yang dapat menjelaskan soal jaminan kesejahteraan di dalam legislasi.


Alih-alih memberikan kesejahteraan, Murib menduga upaya pemekaran wilayah itu dilakukan oleh pihak-pihak yang hendak menjarah kekayaan sumber daya alam di Papua.

"Sehingga selalu menggunakan alasan kesejahteraan rakyat itu menjadi tameng untuk tetap ngotot Cumiarkan ada kepentingan memburu kekayaan sumber daya alam di tanah Papua atau memburu emas di Papua," tegas Murib.
https://www.suara.com/news/2022/05/2...olak-pemekaran


ini gimana caranya Mendagri bikin Gub.Papua akhirnya dukung DOB?