Foto Istimewa, Solidaritas Aksi Mahasiswa Patani Timur (SAMA PATIMURA)





[B]MataDemokrasiPublic. Co. Id. - Halteng -[/B] Solidaritas Aksi Mahasiswa Patani Timur (SAMA PATIMURA) Maluku Utara, menyikapi perihal penolakannya terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Sinar Asih Sumber Makmur di Hutan Patani Timur.

SAMA PATIMURA menolak keras rencana beroperasinya perusahaan tambang dikarenakan ada beberapa pertimbangan yang dinilai menjadi ancaman bagi petani dari sumber kehidupan di wilayah patani.

Wacana dalam Penolakan Izin Usaha Pertambangan (IUP), yaitu Terkait ancaman pencemaran lingkungan hidup, perampasan ruang hidup, Virus beracun yang akan timbul di tengah masyarakat.

Kata Sirajan Kordinator SAMA PATIMURA, bahwa gerakan solidaritas menolak keras rencana masuknya perusahaan tambang ini karena realitas membuktikan bahwa dari beberapa daerah yang menjadi cerminan salah satunya korban limbah seperti Lelilef, Pulau Gebe, Maba Pura dan Pulau Obi.

Cerminan itu menjadi ikhtiar bagi kami, bahwa ancaman bayang-bayang yang akan terjadi pula di daratan wilayah patani, maka kami sebagai generasi mengutuk keras terhadap pemerintah bahwa perusahaan bukan solusi Karena kami besar dari alam hutan patani.

"Sehingga Kami orang Patani tidak mau menjadi korban ancaman kerusakan lingkungan seperti yang sudah terjadi di beberapa daerah di Maluku Utara saat ini,”ujarnya.

Sirajan menyampaikan, problem sosial yang sudah terjadi berulang kali, maka dari itu kami wajib hukumnya melawan trias political kebijakan pemerintah yang hanya berpihak kepada kepentingan pemodal, kepentingan kelompok ini tidak mengatasi masalah-masalah yang dialami masyarakat malahan berdiam diri sepertinya tidak ada apa-apa. Rakus Oligarki ini kamipun melawan.

“Ini problem sosial yang seharusnya di perhatikan oleh pemerintah. Bukan berarti pemerintah diam atas kegelisahan rakyatnya.

Tidak hanya itu yang menjadi wacana kami, selain problem ekologi lingkungan, laut, dan udara, juga kehadiran perusahan pun dapat memicu kerusakan moral antar sesama manusia.

Menurutnya, masyarakat Patani Halmahera Tengah selama ini hidup berdampingan dengan pala, cengkih, kelapa, dan itu beribu-ribu tahun hasil pencarian kebutuhan ekonomi sampai ke anak-anak cucu bukan berarti tambang.

Olehnya itu, untuk menjaga kepercayaan masyarakat seharusnya pro terhadap masyarakat sama-sama tolak perusahaan tambang.

“Soal pembahasan revisi RT/RW yang di bahas oleh DPRD Halmahera Tengah pada beberapa bulan lalu juga memiliki hubungan dengan hutan Patani. Kami minta Pemda dan DPRD berpihak kepada masyarakat, jangan kepada pemodal.

Sikap SAMA PATIMURA Maluku Utara:

1. Stop Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Daratan Patani

2. Stop Lakukan Pencemaran Lingkungan atas Aktivitas Galian C di Patani

3. Jadikan Wilayah Patani Timur Sebagai Sektor Pertanian dan Perikanan

4. Polres Halmahera Tengah Segera tangkap dan Adili Pelaku Pembunuhan Tiga Warga di Kali Gowonle

5. DPRD dan Pemerintah Daerah Harus Bertanggungjawab Atas Kasus Pembunuhan di Kali Gowonle. Karena kalian wakil rakyat sebagaimana yang sudah disumpa jabatan sebagai fungsional.

6. Kepercayaan masyarakat akan hilang sekejap apabila pemerintah mengutamakan kepentingan investasi daripada masyarakat.