- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Walkot Bekasi Rahmat Effendi Didakwa Terima Suap Rp 10 Miliar!
TS
yellowmarker
Walkot Bekasi Rahmat Effendi Didakwa Terima Suap Rp 10 Miliar!
Spoiler for Thread Sebelumnya :
Senin, 30 Mei 2022 15:20 WIB
Rahmat Effendi (A. Prasetia/detikcom)
Tim detikcom - detikNews
Jakarta -Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi didakwa menerima duit Rp 10 miliar. Duit itu diterima pria yang akrab disapa Pepen tersebut terkait pengurusan tanah di Bekasi.
"Terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang dengan jumlah keseluruhan Rp 10.450.000.000," ucap jaksa penuntut umum (JPU) KPK saat membacakan dakwaan, seperti dikutip dari detikJabar, Senin (30/5/2022).
Sidang Pepen itu digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung. JPU menyatakan duit tersebut didapat oleh Rahmat Effendi dari Lai Bui Min sebesar Rp 4,1 miliar, Makhfud Rp 3 miliar, dan Suryadi Mulya Rp 3,3 miliar lebih.
Di kasus ini, Rahmat Effendi bersekongkol dengan Jumhana Luthfi Amin. Mereka melakukan perbuatan pengurusan agar Pemkot Bekasi membeli lahan Lai Bui Min di Jalan Bambu Kuning Selatan, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, seluas 14.392 meter persegi.
"(Lahan) itu terkait pengadaan lahan untuk kepentingan pembangunan Polder 202 oleh Pemkot Bekasi," tuturnya.
Pepen juga bersama Luthfi serta Wahyudin melakukan pengurusan ganti rugi lahan milik keluarga Makhfud Saifuddin yang telah dibangun SDN Rawalumbu I dan VIII yang terletak di Jalan Siliwangi/Narogong, Kota Bekasi, seluas 2.844 meter persegi.
Jakarta -Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi didakwa menerima duit Rp 10 miliar. Duit itu diterima pria yang akrab disapa Pepen tersebut terkait pengurusan tanah di Bekasi.
"Terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang dengan jumlah keseluruhan Rp 10.450.000.000," ucap jaksa penuntut umum (JPU) KPK saat membacakan dakwaan, seperti dikutip dari detikJabar, Senin (30/5/2022).
Sidang Pepen itu digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung. JPU menyatakan duit tersebut didapat oleh Rahmat Effendi dari Lai Bui Min sebesar Rp 4,1 miliar, Makhfud Rp 3 miliar, dan Suryadi Mulya Rp 3,3 miliar lebih.
Di kasus ini, Rahmat Effendi bersekongkol dengan Jumhana Luthfi Amin. Mereka melakukan perbuatan pengurusan agar Pemkot Bekasi membeli lahan Lai Bui Min di Jalan Bambu Kuning Selatan, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, seluas 14.392 meter persegi.
"(Lahan) itu terkait pengadaan lahan untuk kepentingan pembangunan Polder 202 oleh Pemkot Bekasi," tuturnya.
Pepen juga bersama Luthfi serta Wahyudin melakukan pengurusan ganti rugi lahan milik keluarga Makhfud Saifuddin yang telah dibangun SDN Rawalumbu I dan VIII yang terletak di Jalan Siliwangi/Narogong, Kota Bekasi, seluas 2.844 meter persegi.
Quote:
Eks Jubir: KPK Sekarang Banyak Gimmick
Rabu, 8 Juni 2022 | 19:47 WIB
Mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah. (instagram @febridiansyah)
Ikbal Muqorobin
Editor: Yuli Terbit
HARIANTERBIT.com - Meningkatnya lembaga penegak hukum lain di tengah merosotnya tingkat kepercayaan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sebagai bukti kerja lembaga tersebut.
Eks juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan penilaian publik sejalan dengan kinerja lembaga itu.
"Itu menjadi bukti-bukti sebenarnya kalau penegak hukum itu bekerja, dalam artian yang sebenarnya. Maka publik akan melihat secara linier," ujarnya dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia, Rabu (8/6/2022).
Febri menyebut KPK era kepemimpinan Firli Bahuri banyak melakukan pencitraan melalui beberapa tampilan alias gimmick. Dia mencontohkan program Rompi Biru yang diluncurkan beberapa waktu lalu sebagai gimmick semata.
"Jangan pernah berfikir masyarakat akan tertarik dengan gimmick-gimmick yang disampaikan penegak hukum itu apalagi akan membantu meningkatkan proses kepercayaan publik terhadap penegak hukum," urai Febri.
"KPK sekarang adalah KPK yang menurut saya full of controversy dan begitu banyak gimmick," lanjutnya.
Aktivis antikorupsi ini berharap agar KPK lebih sensitif dengan penilaian-penilaian yang timbul di masyarakat. Dia menyebut banyak sindiran yang diberikan soal program Rompi Biru di media sosial.
"Mestinya dilihat secara sensitif oleh pimpinan KPK. Saya yakin pegawai KPK resah dengan situasi yang ada saat ini. Karena itu tanggung jawab utama, kita harus tujukan kepada pimpinan KPK mulai pimpinan KPK dan empat wakil ketua KPK yang lain dan juga dewan pengawas," pungkas Febri.
Indikator Pokitik Indonesia merilia hasil survei periode 18 sampai 24 Mei 2022. Terkait dengan topik kepercayaan terhadap lembaga negara KPK berada di urutan 6. Di bawah TNI, Presiden, Polri, Kejaksaan Agung dan Pengadilan. ***
Quote:
Terima suap 10 miliar untuk musda partai adalah gimmick.
Keluar 600 jt dari kantong sendiri bukan gimmick.
Segera tangkap Harun Masiku karena cuma itulah satu2nya korupsi di Indonesia yang bukan gimmick.
Keluar 600 jt dari kantong sendiri bukan gimmick.
Segera tangkap Harun Masiku karena cuma itulah satu2nya korupsi di Indonesia yang bukan gimmick.
(feat.valkyr9)
Diubah oleh yellowmarker 11-06-2022 08:47
prabas memberi reputasi
1
774
4
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan