- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
KPK Bongkar Aliran Suap Rp3,1 Miliar untuk Bupati Nonaktif Penajam Paser Utara
TS
yellowmarker
KPK Bongkar Aliran Suap Rp3,1 Miliar untuk Bupati Nonaktif Penajam Paser Utara
Kamis 09 Juni 2022 09:17 WIB
Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud (Foto : Sindo)
Arie Dwi Satrio, Okezone
JAKARTA -Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar aliran uang dugaan suap sebesar Rp3,1 miliar yang diterima Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas'ud. Uang itu diterima Abdul Gafur bersama-sama Bendahara DPC Partai Demokrat Kota Balikpapan, Nur Afifah Balgis, dan sejumlah pihak lainnya.
Jaksa menyebut Abdul Gafur Mas'ud menerima suap Rp3,1 miliar dari berbagai perusahaan swasta terkait penerbitan perizinan di Kabupaten PPU. Di antaranya, dari PT Bara Widya Tama; PT Prima Surya Silica; PT Damar Putra Mandiri; PT Indika Mining Resources; PT Waru Kaltim Plantation; serta PT Petronesia Benimel.
"Terdakwa memerintahkan Muliadi untuk meminta uang atas penerbitan perizinan yang diajukan oleh PT Bara Widya Tama; PT Prima Surya Silica; PT Damar Putra Mandiri; PT Indika Mining Resources; PT Waru Kaltim Plantation; serta PT Petronesia Benimel," demikian dikutip dari surat dakwaan jaksa KPK untuk Abdul Gafur Mas'ud, Kamis (9/6/2022).
Surat dakwaan tersebut telah dibacakan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Samarinda, Rabu, 8 Juni 2022. Sementara terdakwa Abdul Gafur Mas'ud menjalani persidangan secara daring dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Berdasarkan surat dakwaan jaksa KPK, Abdul Gafur menerima suap dari perusahaan swasta tersebut melalui orang kepercayaannya. Mereka yakni, Dewan Pengawas pada PDAM Danum Taka, Asdarussalam, dan Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Muliadi.
Jaksa menyebut Abdul Gafur melalui Asdarussalam memerintahkan Muliadi dan Kadis PUPR Kabupaten PPU, Edi Hasmoro; serta Kabid Sarana dan Prasarana pada Disdikpora PPU, Jusman untuk mencari uang. Uang itu akan digunakan untuk operasional Abdul Gafur selaku Bupati PPU maupun Ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan.
"Menindaklanjuti perintah terdakwa Abdul Gafur Mas'ud tersebut, Muliadi; Asdarussalam; Edi Hasmoro; dan Jusman, kemudian mengumpulkan uang masing-masing," beber jaksa.
Muliadi selaku Plt Sekda PPU mengumpulkan uang lewat penerbitan perizinan beberapa perusahaan. Di antaranya, berasal dari Direktur PT Bara Widya Utama, Aat Prawira sebesar Rp500 juta. Uang itu diterima Muliadi melalui Kasubbag Ekonomi Setda Kabupaten PPU, Herry Nurdiansyah.
Quote:
Eks Jubir: KPK Sekarang Banyak Gimmick
Rabu, 8 Juni 2022 | 19:47 WIB
Mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah. (instagram @febridiansyah)
Ikbal Muqorobin
HARIANTERBIT.com - Meningkatnya lembaga penegak hukum lain di tengah merosotnya tingkat kepercayaan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sebagai bukti kerja lembaga tersebut.
Eks juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan penilaian publik sejalan dengan kinerja lembaga itu.
"Itu menjadi bukti-bukti sebenarnya kalau penegak hukum itu bekerja, dalam artian yang sebenarnya. Maka publik akan melihat secara linier," ujarnya dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia, Rabu (8/6/2022).
Febri menyebut KPK era kepemimpinan Firli Bahuri banyak melakukan pencitraan melalui beberapa tampilan alias gimmick. Dia mencontohkan program Rompi Biru yang diluncurkan beberapa waktu lalu sebagai gimmick semata.
"Jangan pernah berfikir masyarakat akan tertarik dengan gimmick-gimmick yang disampaikan penegak hukum itu apalagi akan membantu meningkatkan proses kepercayaan publik terhadap penegak hukum," urai Febri.
"KPK sekarang adalah KPK yang menurut saya full of controversy dan begitu banyak gimmick," lanjutnya.
Aktivis antikorupsi ini berharap agar KPK lebih sensitif dengan penilaian-penilaian yang timbul di masyarakat. Dia menyebut banyak sindiran yang diberikan soal program Rompi Biru di media sosial.
"Mestinya dilihat secara sensitif oleh pimpinan KPK. Saya yakin pegawai KPK resah dengan situasi yang ada saat ini. Karena itu tanggung jawab utama, kita harus tujukan kepada pimpinan KPK mulai pimpinan KPK dan empat wakil ketua KPK yang lain dan juga dewan pengawas," pungkas Febri.
Indikator Pokitik Indonesia merilia hasil survei periode 18 sampai 24 Mei 2022. Terkait dengan topik kepercayaan terhadap lembaga negara KPK berada di urutan 6. Di bawah TNI, Presiden, Polri, Kejaksaan Agung dan Pengadilan. ***
Editor: Yuli Terbit
Quote:
Terima suap 3,1 miliar untuk musda partai adalah gimmick.
Keluar 600 jt dari kantong sendiri bukan gimmick.
Segera tangkap Harun Masiku karena cuma itulah satu2nya korupsi di Indonesia yang bukan gimmick.
Keluar 600 jt dari kantong sendiri bukan gimmick.
Segera tangkap Harun Masiku karena cuma itulah satu2nya korupsi di Indonesia yang bukan gimmick.
(feat.valkyr9)
Diubah oleh yellowmarker 10-06-2022 12:55
xneakerz dan 2 lainnya memberi reputasi
3
1K
6
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan