Foto: Komisi IV cecar Dirjen pkh kementan nasrullah soal vaksin PMK (Tangkapan layar youtube)

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi IV DPR RI mempertanyakan, langkah Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) dalam penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang ternak ruminansia termasuk sapi di dalam negeri.

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan, menerima banyak keluhan dari peternak. Apalagi, bulan depan, adalah hari raya Iduladha, yang membutuhkan banyak pasokan daging untuk kurban.

"Dari pagi dari subuh saya menerima WA, ada 50. Ada yang sampai nangis, punya ternak 3, mati 2, tinggal 1. Sebentar lagi Iduladha. Tampaknya Kementan cq PKH santai aja kok. Nggak ada gerakan. Cobalah," tukas Sudin saat membuka rapat dengar pendapat dengan Eselon I Kementan, Rabu (8/6/2022).

"Tepat sebulan lagi kita menghadapi Iduladha yang membutuhkan hewan sapi ternak dalam jumlah besar, kurang lebih 1,6 juta ekor. Jangan sampai ini berdampak pada ketersediaan pasokan ternak dan stabilitas harga yang merugikan peternak sebagai produsen dan konsumen," lanjut Sudin.

Sudin pun mempertanyakan perkembangan pengadaan vaksin PMK oleh Ditjen PKH Kementan.

Dirjen PKH Kementan Nasrullah mengatakan, telah mengalokasikan anggaran untuk pembelian 3 juta dosis vaksin darurat. Hingga produksi dari dalam negeri tersedia.

"Untuk vaksin darurat sebesar 3 juta dosisi yang bersumber dar APBN PKH, asal vaksin dari Perancis estimasi kedatangan minggu kedua Juni 2022. Kemudian dari mitra juga FAO estimasi kedatangan 12 Juni. Kemudian dari kerja sama dengan Australia untuk 500 ribu sampai 1 juta akan masuk 1 Juli, dari Brasil 100 ribu tahap pertama 1 Juli, Selandia Baru 100 ribu dosisi pada 1 Juli 2022," kata Nasrullah.



Untuk pengembangan vaksin di Pusat Veteriner Farma tengah dalam proses persiapan.

"Estimasi kita akan mulai di bulan Agustus-September 2022," ujarnya.
Nasrullah menjelaskan, untuk tahun 2022 dibutuhkan 17 juta dosis vaksin. Untuk cakupan 80% populasi provinsi terdampak.

"Frekuensi vaksinasi sebanyak 3 kali. 2 kali di tahun 2022 dan 1 kali di 2023. Sehingga kebuthan vaksin di 2022 ini sekitar 27,2 juta dosis," kata Nasrullah.
Hanya saja, Sudin mempertanyakan kevalidan data yang dipaparkan oleh Nasrullah.
"Ngarang bebas dulu aja nggak apa-apa kok," tukas Sudin.

Nasrullah melanjutkan dengan memaparkan data perkembangan penyebaran PMK di dalam negeri.

"Data sampai 6 Juni yang masuk dari kabupaten/ provinsi sampai pusat, yang sakit itu ada 81.800, kesembuhan 28.568, kemudian pemotongan bersyarat 607 dan mati 524 ekor, tersisa kasus belum sembuh 52.211," kata Nasrullah.

Sudin mempertanyakan kejelasan data soal rencana Kementan mengenai pengadaan vaksin PMK.

"Yang tahap pertama seperti saya sampaikan dari APBN kita sebanyak 3 juta dosis dari Perancis,' ujarnya.

"Sekarang saya tanya, berarti anda menyembunyikan anggaran untuk beli vaksin itu. Anda kan tidak ada di perencanaan awal akan ada PMK. Ada ketidakjujuran di anda," katanya.

Nasulah pun menjelaskan bahwa anggaran yang digunakan adalah alokasi untuk pengendalian penyakit.

Sudin pun mempertanyakan sikap Kementan yang mengabaikan usulan refocusing anggaran untuk memacu penanganan wabah PMK.


sumber








Buset dah, tadi nanya soal pengadaan vaksin, udah dijawab dan dikasih solusi malah nuduh orang nyembunyiin anggaran. Betapa bobroknya birokrasi anjimcnesial ini