WOW! Indonesia Kekurangan 130 ribu Tenaga Kesehatan, Ini Langkah yang Diambil Kemenkes
 
- 5 Juni 2022, 20:45 WIB
Ilustrasi dokter. /Pexels/Gustavo Fring

INDRAMAYUHITS- Kementerian Kesehatan mengakui masih adanya ketimpangan fasilitas pelayanan kesehatan antara kota dan desa di Indonesia.
Menyikapi hal ini Meteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, mengeluarkan kebijakan sebagai langkah percepatan ketersediaan tenaga kesehatan spesialis, dengan membuka pendaftaran beasiswa dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter subspesialis dibuka mulai 6-26 Juni 2022.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pemerataan tenaga kesehatan di seluruh fasyankes di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
Apalagi, ketersediaan tenaga kesehatan spesialis di fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia terutama untuk penyakit-penyakit kronis saat ini masih kurang.

"Penyakit yang paling besar dampak nyawa dan biaya bagi masyarakat Indonesia adalah jantung, masih banyak provinsi yang tidak bisa memberikan layanan jantung di provinsi tersebut. Akibatnya kalau butuh intervensi harus diterbangkan ke daerah lain," kata Menkes dalam keterangan resminya, dikutip dari laman Indonesia.go.id pada Minggu.
Menkes Budi Gunadi Sadikin menargetkan seluruh fasyankes di tingkat provinsi bisa memberikan layanan kesehatan jantung di 2024 mendatang. Namun demikian, target ini terkendala lamanya proses pendidikan dokter spesialis.
Terlebih lagi, mengacu data Badan Kesehatan Dunia (WHO), rasio dokter untuk warga negara Indonesia adalah 1:1.000 dokter. Sementara itu di negara maju rasionya sudah mencapai 3:1.000, ada juga negara yang memilik rasio dokter 5:1.000.

Saat ini, jumlah dokter yang tersedia di Indonesia sekitar 270 ribu, sementara tenaga kesehatan yang memiliki surat tanda registrasi (STR) dan praktik sebanyak 140 ribu. Artinya, masih ada kekurangan tenaga kesehatan sebanyak 130 ribu.

"Dokter produksi setahunnya hanya 12 ribu, dibutuhkan setidaknya 10 tahun bahkan lebih untuk mengejar ketertinggalan jumlah dokter minimal sesuai standar WHO untuk melayani 270 juta masyarakat Indonesia," ungkap Menteri Budi.

Oleh karena itu, sebagai salah satu strateginya mempercepat pendayagunaan jumlah tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan kembali membuka Program Bantuan Pendidikan (PBP) untuk menempuh jenjang dokter spesialis maupun subspesialis.***

https://indramayu.pikiran-rakyat.com...ambil-kemenkes