BANYUASIN - Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Banyuasin menerima laporan petani Desa Sejagung Kecamatan Rantau Bayur Kab. Banyuasin Sumatera Selatan terkait duagaan alat pertanian yang disewakan lebih kurang 15 meter persegi (Satu jult) 30 ribu.


Hal ini diutarakan ketua DPD JPKP Banyuasin Indo Sapri kepada awak Rabu 1 juni 2022, di ruangan kerja jalan bukit komplek Perumahan residen block C 2. pangkalan Balai Banyuasin lll.


Menurut Indo keluhan ini memberatkan petani dan harus mestinya setiap kebijakan atas nama Gabungan Kelompok Tani memiliki payung hukum yang jelas agar tidak menimbulkan keresahan berimbas kericuhan.


Mestinya aturannya harus jelas dulu apalagi berhubungan dengan dana, jadi peruntukan dana yang ditarik jelas kegunaannya. timpal indo

Kalau memang terbukti tidak ada aturan perdes atau perkades atau aturan lainnya. Pengurus Gapoktan yang menaungi kelompok tani yang mestinya meringankan atau menyerap aspirasi petani malah memberatkan, maka dari itu meminta kepada kades menindaklanjuti lapaoran ini dan sudah layak ketua gapoktan segera dievaluasi bila perlu diganti segera jika benar terbukti. Imbuhnya.

Adanya wadah perani seperti gapoktan bertujuan meringankan beban petani bukan memberatkan maka dari itu jika benar laporan petani ini ketua Gapoktan segera dicopot. tegasnya.

Sumber : adaberitanet.com