Direktur HAM dan Kemanusian Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Achsanul Habib (Foto: istimewa)
Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah melalui Direktur HAM dan Kemanusian Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Achsanul Habib menegaskan tidak ada rencana Komisi Tinggi HAM PBB untuk berkunjung ke Papua maupun Papua Barat dalam kerangka investigasi. Pernyataan ini disampaikan menanggapi isu yang beredar yang menyebut Komisi Tinggi HAM PBB akan mendatangi Papua atas dugaan pelanggaran HAM.

"Berita yang beredar bahwa pada tahun 2022 akan berlangsung kunjungan KT (Komisi Tinggi) HAM atau special report ke kedua provinsi kita tersebut dapat dipastikan adalah berita yang tidak mendasar," kata Achsanul Habib dalam keterangan pers, Senin (23/5/2022).


Achsanul Habib mengatakan, dalam sesi ke-49 sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss beberapa waktu lalu, Indonesia bersama 46 negara anggota Dewan HAM PBB aktif berperan dalam putaran perundingan. Namun, dalam perundingan yang berlangsung selama sebulan tersebut tidak ada agenda atau pembahasan khusus mengenai Indonesia, termasuk mengenai dugaan pelanggaran HAM di Papua.

"Kami ingin sampaikan dalam agenda sesi sidang tersebut tidak ada agenda dan bahasan mengenai khusus Indonesia atau isu-isu khusus misalnya dugaan pelanggaran HAM di Papua. Sekali lagi, tidak ada mengenai Indonesia," tegasnya.


Achsanul Habib menjelaskan yang terjadi adalah pemerintah Indonesia justru mengundang untuk meninjau pembangunan dan capaian SDG's di Papua dan Papua Barat. Ditekankan, Komisi Tinggi HAM PBB menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Hubungan antara pemerintah Indonesia dengan Komisi Tinggi HAM PBB juga berjalan baik.

"Terkait dengan beredarnya berita bahwa tahun 2022 akan ada kunjungan KT HAM ataupun special report ke Provinsi Papua maupun Papua Barat, dapat kami sampaikan tidak ada permintaan atau rencana kunjungan untuk tahun 2022 ini, karena apa? karena kantor KT HAM menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah Indonesia," katanya.
https://www.beritasatu.com/news/9305...igasi-ke-papua



Beberapa bulan lalu di twitter resmi HAM PBB menciut isu HAM di Papua...