PDSI Dorong Revisi UU Praktik dan Pendidikan Kedokteran
Kamis, 28 April 2022 | 12:39 WIB

(kiri ke kanan) Sekretaris Umum PDSI dr Erfen Gustiawan, Ketua Umum PDSI Brigjen TNI (Purn) dr Jajang Edi Priyatno dan Wakil Ketua PDSI dr Deby Susanti Pada Vinsky. (Foto: BeritasatuPhoto/Hendro D Situmorang)
Jakarta, Beritasatu.com - PDSI mendorong adanya revisi UU Praktik Kedokteran serta UU Pendidikan Kedokteran. Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) yang baru saja resmi dideklarasikan, Rabu (28/4/2022) sebagai salah satu organisasi profesi kedokteran, mendorong dilakukan revisi Undang-Undang (UU) 29/2004 tentang Praktik Kedokteran dan UU 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
Ketua Umum Pengurus Pusat PDSI, Brigjen TNI (Purn) dr Jajang Edi Priyatno mengakui perlu adanya revisi tersebut guna penyempurnaan kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat luas yang disesuaikan dengan perubahan waktu.
"Ke depan kami akan berjuang dengan stakeholder untuk merevisinya. Semoga nanti bersambut di legislatif agar merevisi UU Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan Kedokteran," katanya kepada Beritasatu.com, Rabu (28/4/2022).

Lebih lanjut Jajang mengatakan pihaknya banyak menerima keluhan masyarakat tentang banyak ketidakadilan dalam dunia kedokteran Indonesia, terkait adanya diskriminasi terutama terhadap kaum minoritas. Mau masuk Fakultas Kedokteran atau program pendidikan spesialis sangat mahal.
Hal ini membuat orang yang berpendapatan rendah susah masuk fakultas ini karena biaya pendidikan sangat tinggi, walaupun mereka pintar. Hal sama juga untuk masuk ke pendidikan dokterspesialis sangat mahal perlu ratusan juta. Praktik-praktik diskriminasi seperti ini tentang tidak akan menghasilkan dokter yang terbaik, karena setelah menjadi dokter, para dokter akan berpikir untuk mengembalikan modal besar yang sudah dikeluarkan selama mengikuti pendidikan.
Begitu juga dengan distribusi dokter khusus dokter spesialis yang tidak merata di Indonesia. Penyebaran dokter ini perlu ditata dengan baik sehingga tidak terjadi ketimpangan pelayanan kesehatan.
"Kita tidak menutup mata bahwa memang masuk ke Fakultas kedokteran dan spesialis itu sangat mahal. Itulah makanya kami dirikan PDSI ini yang siap untuk membantu penyelesaian mahalnya biaya pendidikan kedokteran. Mudah-mudahan kami bisa hadir untuk itu dan kami siap berjuang all out untuk menekan biaya pendidikan kedokteran serendah mungkin," ungkapnya.
Jajang pun memberikan contoh di negara Kuba bahwa biaya pendidikan kedokteran terbilang minimal dan terjangkau, sehingga setiap salah satu anggota keluarga di Kuba turut menyumbangkan menjadi profesi dokter. Makanya angka kesakitan di pandemi ini terbilang rendah karena mereka memiliki dokter yang cukup, bahkan mampu mengirimkan para dokternya ke Amerika Latin.
"Sementara di Indonesia, jumlah tenaga dokter kita paling rendah di Asia Tenggara. Dan ini menjadi tantangan bagi kami untuk terlibat menambah jumlah dokter dan mempermudah izin praktik dokter, apalagi saat kasus pandemi Covid-19 banyak tenaga medis kita menjadi korban dan semakin kurang dalam melayani kesehatan masyarakat," urai dr Jajang.
Sementara itu Wakil Ketua PDSI dr Deby Susanti Pada Vinski menyatakan pihaknya juga siap memfasilitasi para dokter Indonesia yang bekerja di luar negeri kembali ke Tanah Air demi meningkatkan mutu kesehatan. Apalagi pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah berjanji prosesnya akan dipermudah.

"Kami akan fasilitas dokter Indonesia yang berpraktik di luar negeri datang ke Indonesia. Hal ini sudah masuk program kerja kami. Makanya dalam PDSI ada pernyataan kami Indonesia untuk dunia. Dokter dari luar negeri pun bisa mendapatkan keanggotaan PDSI bila ingin kembali berpraktik di Indonesia," ucap dr Deby.
Menurutnya, PDSI siap mewujudkan permintaan Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan untuk mendatangkan para dokter luar negeri yang ingin "pulang kampung" ke Indonesia. Prosesnya pun akan dipasang secara online supaya bisa lebih transparan sehingga semua orang bisa melihatnya.

https://www.beritasatu.com/politik/9...n-kedokteran/3