Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa mengumumkan keadaan darurat publik nasional pada Jumat (1/4/2022) malam. Ini terjadi menyusul protes keras atas krisis ekonomi terburuk dalam beberapa dekade terakhir.
Dalam surat kabar pemerintah yang dikutip Reuters, Rajapaksa mengatakan mengambil keputusan demi keamanan publik, perlindungan ketertiban umum dan pemeliharaan pasokan dan layanan penting.
Pada Kamis (31/3/2022) sebelumnya, ratusan pengunjuk rasa bentrok dengan polisi dan militer di luar kediaman Rajapaksa di pinggiran kota Kolombo.


Polisi menangkap 53 orang dan memberlakukan jam malam di dan sekitar Kolombo pada Jumat. Langkah ini untuk menahan protes sporadis yang pecah karena kekurangan barang-barang penting, termasuk bahan bakar dan barang-barang lainnya.
Polisi juga menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa di dekat kediaman Rajapaksa, setelah mereka membakar beberapa kendaraan polisi dan tentara.
Setidaknya dua lusin personel polisi terluka dalam bentrokan itu, kata seorang pejabat, yang menolak berkomentar mengenai jumlah pengunjuk rasa yang terluka.
Menteri Pariwisata Prasanna Ranatunge memperingatkan protes semacam itu akan membahayakan prospek ekonomi.

"Masalah utama yang dihadapi Sri Lanka adalah kekurangan valas, dan protes seperti ini akan merugikan pariwisata dan memiliki konsekuensi ekonomi," kata Ranatunge.

Perwakilan PBB di negara itu, Hanaa Singer-Hamdy, menyerukan untuk menahan diri dari semua kelompok yang terlibat dalam bentrokan. "Kami memantau perkembangan dan prihatin dengan laporan kekerasan," katanya di Twitter.
Negara kepulauan di Samudra Hindia yang berpenduduk 22 juta orang itu menghadapi pemadaman bergilir hingga 13 jam sehari. Ini terjadi saat pemerintah berjuang mengamankan devisa untuk membayar impor bahan bakar.
Industri pariwisata yang menguntungkan di negara itu serta pengiriman uang pekerja asing melemah akibat pandemi. Akibatnya keuangan publik semakin terpukul oleh pemotongan pajak besar yang dijanjikan oleh Rajapaksa selama kampanye pemilihannya tahun 2019.
Orang-orang Sri Lanka biasa juga menghadapi kekurangan dan inflasi yang melonjak, setelah negara itu secara tajam mendevaluasi mata uangnya bulan lalu menjelang pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk program pinjaman.
Aliansi 11 partai politik telah mendesak Rajapaksa untuk membubarkan kabinet dan membentuk pemerintahan dengan semua partai untuk menangani krisis, menurut media lokal.
Sementara itu, perdagangan di pasar saham negara itu dihentikan untuk hari ketiga berturut-turut setelah indeks blue-chip utama turun 10% pada Jumat.


https://www.cnbcindonesia.com/news/2...status-darurat