KOMUNITAS
Home / FORUM / All / Story / ... / B-Log Personal /
catatan kelebihan bayar
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/623f77ab8adc344fbb191c44/catatan-kelebihan-bayar

catatan kelebihan bayar

catatan kelebihan bayarmasyaallah

atas izin allah gw bisa buat blog di kaskus

lanjutken kelebihan bayar
profile-picture
profile-picture
profile-picture
gomamon. dan 9 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh kelebihan.bayar
Halaman 1 dari 5
sial gw di suruh ngeruk kali mampang
profile-picture
profile-picture
profile-picture
gomamon. dan 4 lainnya memberi reputasi
atas izin allah sirkuit formula E udah 90 % selese
profile-picture
profile-picture
profile-picture
gomamon. dan 4 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh kelebihan.bayar

Sirkuit Formula E Jakarta Berpotensi Bahayakan Pembalap, FIA Turun Tangan

Sirkuit Formula E Jakarta Berpotensi Bahayakan Pembalap, FIA Turun Tangan

Otomotifnet.com - Sirkuit Formula E Ancol sempat direvisi Federasi Otomotif Internasional (FIA).

Revisi tersebut dilakukan karena berpotensi membahayakan pembalap.

Hal tersebut diungkap oleh Komite Pelaksana Formula E Jakarta Irawan Sucahyono saat menjelaskan revisi sirkuit.

"Kemarin setelah ditinjau FIA ada sedikit perubahan," kata Irawan saat ditemui di lokasi sirkuit, Ancol, Jakarta Utara (25/3/2022).

"Rute track run off (yang dievaluasi) untuk keselamatannya," tambahnya.

Irawan menunjuk beberapa titik lokasi yang disebut mengalami perbaikan, seperti pada tikungan pertama dibuat menjadi lebih lebar di sudut luar. Begitu juga di tikungan tujuh, tikungan 13 dan tikungan 18.

Aspal dibuat menjorok keluar lintasan agar saat ban mobil mengalami sliding bisa tetap aman dari sisi keselamatan.

Namun, revisi tersebut harus dibayar dengan penambahan waktu pembangunan yang molor.

Sebelumnya, pembangunan sirkuit sepanjang 2,4 kilometer tersebut ditargetkan selesai selama 54 hari terhitung 3 Februari - 27 Maret 2022. Namun, penyelesaian akhirnya molor.

Irawan tidak bisa memberikan kepastian kapan pembangunan bisa mencapai 100 persen.

Ia mengatakan pada awal Mei 2022 sirkuit dengan bentuk kuda lumping itu bisa selesai.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
starbox.design dan 4 lainnya memberi reputasi
masyaallah

kadrun gw bohongin dan percaya, dasar kadrun bloon


lanjutken kelebihan bayar
profile-picture
profile-picture
profile-picture
starbox.design dan 3 lainnya memberi reputasi
masyaallah

semoga nggak di audit BPK dan KPK

lanjutken kelebihan bayar
profile-picture
profile-picture
profile-picture
starbox.design dan 3 lainnya memberi reputasi
catatan kelebihan bayar
profile-picture
profile-picture
profile-picture
starbox.design dan 5 lainnya memberi reputasi
catatan kelebihan bayar
profile-picture
profile-picture
profile-picture
starbox.design dan 5 lainnya memberi reputasi
PSI Soroti Target Penonton Formula E Merosot: Kita Dibohongi Berjemaah!
PSI Soroti Target Penonton Formula E Merosot: Kita Dibohongi Berjemaah!

Jakarta - PSI menyoroti pemangkasan kapasitas kursi penonton ajang Formula E Jakarta yang terlampau jauh dari target awal. PSI mengungkap, dalam proposal pengajuan penyertaan modal daerah (PMD) tahun 2020 silam, JakPro menargetkan 90 ribu orang menonton Formula E.

"Angka 90 ribu tersebut berasal dari proposal permohonan JakPro di 2020. Jadi mereka ketika minta PMD untuk menyelenggarakan Formula E, target yang ditaruh di dokumen tersebut adalah 90 ribu penonton," kata anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Anggara Wicitra, kepada wartawan, Senin (28/3/2022).

PSI lantas merasa dibohongi oleh panitia penyelenggara Formula E maupun Pemprov DKI. Pasalnya, dia beranggapan semestinya perubahan target penonton ini diikuti oleh revisi studi kelayakan.

Di samping itu, Anggara juga menyoroti rekomendasi BPK dalam laporan pemerintah DKI Jakarta pada 2019 yang tak pernah dijalankan oleh Pemprov.

"Sampai hari ini kan belum pernah ada revisi feasibility study (FS) karena itu kan hasil rekomendasi BPK tuh, jadi hasil BPK, Pemprov, dan penyelenggara Formula E ada beberapa poin. Pertama, merevisi FS itu belum pernah mereka lakukan, kemudian kedua melibatkan pihak sponsor," ujarnya.

"Jadi ketika angkanya dari penjelasan kemarin itu kursi penontonnya hanya 10 ribu, kami merasa kita semua sedang dibohongi berjamaah," sambungnya.

Selain itu, Anggara mempertanyakan total keuntungan yang bakal didapatkan JakPro jika kapasitas penonton dipangkas. Sebab, di dalam proposal pengajuan PMD JakPro sudah memprediksi penjualan tiket sebesar Rp 50 miliar untuk 90 ribu penonton.

"Dulu 90 ribu aja asumsi mereka bisa mereka mendatangkan Rp 50 m, hanya Rp 50 m. Nah, kalau hanya 90 ribu pertanyaannya kalau cuman 10 ribu berapa yang bisa didapatkan dari keuntungan tiket? Kemudian keuntungan tiket itu nanti akan jadi hak nya siapa? Apakah penyelenggara? Padahal beban yang sudah dikeluarkan APBD itu udah lebih besar jauh lebih besar," tegasnya.

Baca artikel detiknews, "PSI Soroti Target Penonton Formula E Merosot: Kita Dibohongi Berjemaah!" selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-6005...ongi-berjemaah
profile-picture
profile-picture
bukan.bomat dan lupis.manis memberi reputasi
masyaallah

tiap gw nulis anies laptop gw matee
padahal gw pake linux, gw akui tim hacker nya anies jago

lanjutken kelebihan bayar
profile-picture
profile-picture
profile-picture
starbox.design dan 2 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh kelebihan.bayar
catatan kelebihan bayar
profile-picture
profile-picture
profile-picture
pilotwaras108 dan 3 lainnya memberi reputasi
Masya Allah, Alhamdulillah, dipertemukan kembali dengan Ramadhan 1443 H.
Berdasarkan hasil sidang isbat Kementerian Agama, awal puasa Ramadhan jatuh pada hari Minggu, 3 April 2022.
Saya ucapkan selamat berpuasa bagi teman-teman yang sudah menunaikan puasa esok hari, 2 April 2022. InsyaAllah Ramadhan ini membawa kita kepada hati yang selalu ridho akan ketetapan Allah SWT. Mari luruskan niat Lillahi Ta’ala, dan bersama saling mengingatkan dalam kebaikan, mohon maaf lahir dan bathin.

lanjutken kelebihan bayar
profile-picture
profile-picture
bukan.bomat dan lupis.manis memberi reputasi
masyaallah

Deretan Proyek Kelebihan Bayar di DKI, Dosen UI: Patut Diduga Itu Modus Korupsi

Pakar Komunikasi sekaligus Dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando menyoroti kelebihan bayar pada sejumlah proyek di DKI Jakarta.
Selain kelebihan bayar, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menemukan adanya pemborosan.
"Kalau kelebihan bayarnya berulangkali, patut diduga itu modus korupsi," tulis Ade Armando, lewat akun Twitter @adearmando1, Jumat (6/8/2021), seperti dilansir Tribun-timur.com.

Cuitan Ade Armando disertai kolase beberapa judul artikel tentang kelebihan bayar di DKI Jakarta.
Pada sisi kiri bawah tertulis ANIES DUTA LEBIH BAYAR.
Di samping tulisan itu, ada foto Gubernur DKI Jakarta sedang membaca buku dengan cover yang sudah diedit.
Dalam capture tersebut, ada enam artikel tentang kelebihan bayar di DKI Jakarta.
Berikut beberapa kelebihan bayar ataupun pemborosan di Jakarta:
1. Temuan BPK: kelebihan bayar proyek air limbah sebesar Rp 1,59 M.
BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran atas dua Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik atau SPALD pada Sudin SDA Kabupaten Kepulauan Seribu senilai Rp1,59 Miliar.
2. Temuan BPK: Anies bayar pegawai yang telah wafat dan pensiun dengan total Rp 862 juta.

3. Temuan BPK: Anies kelebihan bayar subsidi ke Transjakarta sebesar Rp 415 M.
4. Kelebihan bayar proyek PLTS atap di gedung sekolah.
5. Kelebihan bayar Rp 6,52 M untuk pengadaan mobil damkar.
6. Pemborosan Rp 5,8 M untuk pengadaan masker
7. Kelebihan Bayar Dana KJP Plus Rp 2,3 M

lanjutken kelebihan bayar
profile-picture
profile-picture
bukan.bomat dan lupis.manis memberi reputasi
masyaallah

Jabodetabek Tak Mau Terseret Hukum, Anies Baswedan Gandeng Kejati DKI Jumat, 01 April 2022 – 13:56 WIB Tak Mau Terseret Hukum, Anies Baswedan Gandeng Kejati DKI - JPNN.COM Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bicara pencegahan korupsi. Ilustrasi/Foto: Ricardo/JPNN.com JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com WhatsApp JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Telegram jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggandeng Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk menciptakan pemerintahan yang bersih sekaligus mencegah terjadinya praktik korupsi. Kerja sama ini dilakukan dengan penandatanganan Kesepakatan bersama (MoU) di Balai Kota Jakarta, pada Kamis (31/3) kemarin. “Ini wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk bisa melaksanakan program kami dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Anies dalam keterangannya, seperti dikutip Jumat (1/4). Baca Juga: Bicara Pencegahan Korupsi, Anies Baswedan: Jakarta Terbaik Menurut Anies, kerja sama ini memberikan manfaat terhadap empat hal. Yang pertama ialah pemberian legal opinion kepada perangkat daerah dan BUMD. Kemudian, adanya pendampingan pada perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang berpotensi terjadi kecurangan. “Ketiga ialah membantu upaya penyelesaian sengketa lewat musyawarah dengan pihak ketiga,” jelasnya. Baca Juga: Tak Ingin Idulfitri Jadi Musibah, Ini Saran Anies Untuk Puasa dan Sahur Kenneth PDIP Minta Anies Tuntaskan Masalah Air Bersih di Jakarta Yang terakhir ialah memonitor penanganan pandemi mulai dari bansos, vaksinasi, hingga distribusi oksigen. "Jadi, kami semua bisa menghindari pembangunan yang stagnan, akibat adanya masalah hukum. Kehadiran Kejati DKI ialah untuk stabilisasi, memperlancar, serta menghindari permasalahan hukum,” tambah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (mcr4/jpnn)

Artikel ini telah tayang di JPNN.com dengan judul
"Tak Mau Terseret Hukum, Anies Baswedan Gandeng Kejati DKI",
https://m.jpnn.com/news/tak-mau-terseret-hukum-anies-baswedan-gandeng-kejati-dki

lanjutken kelebihan bayar
profile-picture
profile-picture
bukan.bomat dan lupis.manis memberi reputasi
masyaallah

formula E jadee atau nggak, nggak masalah yang penting duitnya cair
gw melakuken pencucian uang di proyek formula E

lanjutken kelebihan bayar
profile-picture
profile-picture
bukan.bomat dan lupis.manis memberi reputasi
masyaallah
setelah melakuken test level kegoblokan kadrun, ternyata kadrun tambah goblok
berarti maseeh bisa gw pake sebagai timses 2024

lanjutken kelebihan bayar
profile-picture
profile-picture
bukan.bomat dan lupis.manis memberi reputasi
masyaallah

anies ini copy paste nya soeharto yang menghalalken segala cara buat kekuasaan

lanjutken kelebihan bayar
profile-picture
profile-picture
bukan.bomat dan lupis.manis memberi reputasi
masyaallah

catatan kelebihan bayar

lanjutken kelebihan bayar

profile-picture
profile-picture
profile-picture
pilotwaras108 dan 2 lainnya memberi reputasi
catatan kelebihan bayar
profile-picture
profile-picture
bukan.bomat dan lupis.manis memberi reputasi
emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak
profile-picture
profile-picture
bukan.bomat dan kenditz memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 1 balasan
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membongkar banyak mata anggaran Pemprov DKI Jakarta yang kelebihan bayar. Yang terbaru, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kedapatan masih membayar bantuan pendidikan KJP Plus kepada ribuan siswa yang sudah lulus dari sekolahnya. Polemik seperti ini memang sudah santer terdengar. Lantas apa sebetulnya akar masalahnya?

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta Pemut Aryo Wibowo pada 5 Agustus menemukan adanya pemborosan anggaran pemprov DKI Jakarta atas pengadaan pembelian masker Respirator N95 hingga Rp5 miliar. Anggaran ini diambil dari pos belanja tak terduga (BTT) APBD DKI tahun 2020.

Laporan tersebut menjelaskan Pemprov DKI melakukan pembelian masker dengan jenis yang sama kepada dua perusahaan berbeda, yakni PT IDS dan PT ALK. Tapi harganya berbeda. "Permasalahan di atas mengakibatkan pemborosan keuangan daerah senilai Rp5.850.000.000," tulis Pemut.

Dinas Kesehatan DKI meneken kontrak pembelian masker tiga kali kepada PT IDS dengan total 89 ribu masker. Pembelian pertama sebanyak 49 ribu buah masker dengan harga satuan senilai Rp70 ribu. Kedua, 30 ribu buah dengan harga satuan Rp60 ribu. Dan ketiga membeli 20 ribu buah dengan harga satuan Rp60 ribu.

Lalu ternyata Pemprov DKI juga membeli masker sejenis kepada PT ALK sebanyak 195 ribu buah masker dengan harga satuan barang Rp90 ribu. Padahal BPK mengonfirmasi ternyata PT IDS sanggup memenuhi pengadaan masker sebanyak 200 ribu buah. Tapi Pemprov DKI melakukan pembelian kepada PT ALK.

"Jika mengadakan barang yang berjenis dan kualitas sama, seharusnya melakukan negoisasi harga minimal dengan harga barang yang sama atas harga respirator (N95) lainnya yang memenuhi syarat atau bahkan lebih rendah dari pengadaan sebelumnya," ucap Pemut. Dengan demikian, Pemut menganggap PPK tidak cermat dalam mengelola keuangan daerah secara ekonomis.
Ilustrasi masker N95 3M. (Wikimedia Commons/U.S. Customs and Border Protection)

Kemudian BPK juga mengungkapkan Pemprov DKI kelebihan bayar pengadaan alat rapid test COVID-19 pada 2020 dengan nilai mencapai Rp1,1 miliar. Menurut pemeriksaan BPK, ditemukan dua penyedia jasa pengadaan alat tersebut dengan merek serupa dalam waktu berdekatan tapi harganya berbeda.

Bukan cuma itu, kata Pemut Anies masih membayar gaji pegawai yang sudah wafat hingga pensiun senilai Rp 862 juta dalam APBD DKI 2020. "Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja daerah (TKD) atau TPP senilai Rp862.783.587 atas 103 orang pegawai pada 19 organisasi perangkat daerah (OPD)."

Memang Pemut menuturkan sejumlah OPD telah mengembalikan kelebihan pembayaran gaji ke kas daerah. Namun baru sejumlah Rp200,9 juta. "Sehingga masih terdapat kelebihan pembayaran gaji dan TKD/TPP seniali Rp661.801.780."

Pemut memandang, adanya kelebihan bayar gaji dan TKD/TPP pada pegawai yang semestinya tak lagi menerima disebabkan karena pejabat masing-masing OPD tidak melakukan verifikasi daftar gaji pada tiap pegawainya secara berkala. Karenanya, Pemut menyebut BPK merekomendasikan perbaikan.

Bulan lalu juga terungkap Pemprov DKI melakukan hal serupa dalam pembelian alat pemadam kebakaran. Berdasarkan laporan keuangan Pemprov DKI periode 2019, BPK temukan empat paket dana pengadaan mobil pemadam kebakaran dengan pengeluaran yang melebihi harga alat tersebut. Total kelebihan bayar tercatat sekitar Rp6,5 miliar.
Modus korupsi

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai masalah ini sebetulnya bukan kelebihan bayar. "Tapi sebenarnya modus korupsi itu," kata Trubus kepada VOI.

Musababnya, kata Trubus unsur kesengajaan dari masalah ini tinggi. "Orang ini berulang-ulang kok."

Trubus bilang kita tak bisa menganggap hal ini sebagai sebuah kewajaran. Sebab kata dia modus korupsi itu bentuknya macam-macam.

"Sebutannya sebetulnya markup kan, cuman bahasanya dia kan kelebihan bayar. Overpay. Korupsi itukan modusnya macem-macem," ujar Trubus.

Menurut Trubus, masalah kelebihan anggaran ini bak fenomena gunung es. "Pertanyaannya yang enggak ketahuan lebih banyak lagi kan berarti? Kalau kita bicara fenomena gunung es, berarti itu di bawahnya lebih banyak lagi. "

"Karena banyak kasus kan tidak hanya damkar, tanah, kemudian siswa yang sudah lulus juga masih dibayar. Itu sudah hampir semua mata anggaran kalau begitu kan," tambahnya.
Kata Anies

Beberapa sorotan BPK pada persoalan kelebihan bayar ini sudah pernah ditanggapi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia mengklarifikasi beberapa hal terkait temuan BPK pada saat sidang paripurna 2 Agustus.

Terkait pemborosan atas pengadaan masker dan alat rapid test COVID-19 misalnya, menurut Anies hal itu telah ditindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK. "Sudah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK," kata Anies.

Selain itu, soal kelebihan bayar pada pembelian paket pengadaan alat mobil pemadam, Anies juga bilang temuan tersebut telah ditindak lanjuti. "Dan dikembalikan ke Kas Daerah."

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan DKI Widyastuti mengatakan masalah pengadaan masker dan rapid test, itu sebetulnya kegiatan tahun 2020 dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh BPK. "Itu kegiatan di tahun 2020 dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan tidak ditemukan kerugian negara," kata dia kepada wartawan 6 Agustus.
Kadinkes DKI Widyastuti (DOK VOI/Diah Ayu)

Menurut Widyastuti masalah kelebihan bayar masker dan alat tes COVID-19 ini hanya masalah administrasi. "Tidak ada kerugian negara, itu hanya masalah administrasi saja."

Widyastuti juga menjelaskan alasan ada perbedaan harga pengadaan masker. "Itu kan Awal awal dulu kan masker sulit sehingga banyak sekali jenis yang ada. Nah tentu kita sesuai dengan spek yang diminta dengan masukan dari user," kata dia.
Akar masalah

Analis Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menjelaskan pangkal masalah kelebihan anggaran yang terjadi bertubi-tubi ini. Menurutnya semua masalah bersumber dari penyusunan APBD.

"Selama penyusunan itu tertutup. Jadi enggak melibatkan publik terlalu banyak. Karena kondisi COVID-19 juga kan. Sementara rapatnya juga di Puncak Bogor itu kan. Orang mau akses juga susah," beber Trubus.

Setelah itu kemudian polemik mengenai anggaran juga sempat muncul. "Misalnya beli bolpen yang mencapai sekian miliar," kata Trubus.

Sampai kepada persoalan pembayaran gelaran Formula E. "Kasus itu kan enggak diketahui ujung pangkalnya bagaimana. Itu padahal sudah dibayar."

Seharusnya kata Trubus masalah ini sudah diantisipasi semenjak penyusunan anggaran tersebut. "Tapi ini kan keliatan sekali tertutup semua."

Trubus juga bilang kalau para pemangku kebijakan mungkin tahu kalau ada anggaran berlebih. "Kelebihan itulah bagian dari modus," tutupnya.
profile-picture
bukan.bomat memberi reputasi
Halaman 1 dari 5


×
© 2022 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di