Dan terjadi lagi. Kisah lama yang terulang kembali.

Pembukaan lagu Separuh Aku tersebut memang dirilis pada tahun 2012 oleh NOAH namun tidak basi di telinga. Iramanya yang ‘catchy’ dan merupakan lagu ‘debut’ NOAH semenjak berubah nama dari Peter Pan membuatnya meledak di pasaran. Lagu yang diciptakan oleh David NOAH ini menceritakan jeritan seorang laki-laki yang merasa kalau kekasihnya adalah separuh dari belahan jiwanya. Tetapi kekasihnya tidak lagi mau melanjutkan hubungan mereka.

Oleh karena itu, lagu ini merupakan upaya dari hati untuk menghibur diri sendiri yang gagal dalam hubungan asmara, meskipun berakhirnya kisah asmara itu bukanlah hal yang baru. Hanyalah sebuah Kisah lama yang terulang kembali. Kisah lama yang sebenarnya tak perlu terjadi lagi jika kita bisa introspeksi diri.

Tapi ternyata belajar dari kesalahan masa lalu tidak selalu mudah. Bahkan sekelas perpolitikan di Indonesia saja masih akan mengulang penyakit yang sama. Yakni menggunakan Pergolakan Agama sebagai kunci di pertarungan Pemilu 2024, tak ada bedanya dengan Pemilu 2019 yang sarat akan isu agama.

Mengapa bisa begitu? Coba simak penjelasan berikut.

Beberapa waktu yang lalu, Presiden Jokowi berkemah serta melakukan ritual Kendi Nusantara di Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Ritual ini turut dihadiri Gubernur-Gubernur se-Indonesia. Mereka membawa tanah dan air dari daerah masing-masing untuk dicampurkan ke dalam Kendi Nusantara.

Namun kemah dan ritual yang dilakukan Presiden Jokowi beserta jajarannya tersebut, ternyata mengundang beberapa persoalan baru. Mulai dari Ekonomi, Politik, Sosial, hingga Agama.

Pertama dari sisi ekonomi. Pada Januari 2020, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) mengatakan Softbank, perusahaan investasi multinasional yang berasal dari Jepang, berminat untuk berinvestasi di IKN hingga US$ 100 miliar. Namun pafda 11 Maret 2022 rencana itu batal, Softbank memastikan tidak akan berinvestasi di proyek IKN.

Meskipun begitu, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kebutuhan dana untuk proyek INK tetap Rp 466 triliun, di mana 20 persen dananya berasal dari APBN. Sementara sisa 80 persen berasal dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pembiayaan lain juga bisa murni investasi swasta, BUMN, hingga penerbitan obligasi publik.

Namun kegamangan terlihat jelas dari rencana pembangungan IKN. Sebab, situasi ini mendorong presiden meminta pimpinan Otorita IKN agar mampu bergerak lincah dalam mencari alternatif pendanaan.

Sumber : Swa[Softbank Batal Investasi IKN, Jokowi Pastikan Uang Negara Tetap 20 Persen]
Sumber : CNBC Indonesia [Jokowi Ingin Bos IKN Gercep, Cari Duit untuk Pembangunan]

Padahal faktor pendanaan (ekonomi) IKN saat ini tengah menjadi penentu kepercayaan diri dalam aspek politis pembangunannya. Bagaimana tidak, meski pencitraan dan kampanye politik IKN sedang digencarkan pemerintah, namun pemerintah telah kehilangan pegangan dana untuk menentukan jadi tidaknya sejumlah Kementerian beroperasi di IKN pada 2024, jadi atau tidaknya HUT RI ke-79 digelar di IKN, hingga lama durasi pembangunan ibu kota baru.

Habis jatuh tertimpa tangga, belum selesai soal pendanaan, muncul lagi persoalan sosial. Suku asli Penajam Paser Utara (PPU) yang berada di lokasi IKN mengaku khawatir akan terusir dari tanah leluhurnya sendiri.

Mereka menyebut patok-patok wilayah IKN Nusantara menerobos tanah adat yang mereka kerjakan secara turun temurun. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan sejumlah NGO pun memperingatkan potensi konflik yang kemungkinan melibatkan 16.800 orang dari 21 masyarakat ada di sekitar IKN Nusantara.

Sumber : BBC [IKN Nusantara: 'Anak-anak saya mau tinggal di mana', suku asli yang merasa dilewatkan ketika Presiden Joko Widodo berkemah]

Terakhir dari persoalan agama. Ternyata ritual Kendi Nusantara yang dilakukan Presiden Jokowi bersama para gubernur mendapat kritik dari Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin. Menurutnya, ritual yang dipimpin langsung Presiden Jokowi itu bertolak belakang dengan Sila Pertama Pancasila.

Mantan aktivis FPI itu mengaku mencium upaya membenturkan adat tradisi dengan agama. SImpatisan Rizieq Shihab ini pun mengutip Fatwa MUI Tahun 2005 Nomor 7 tentang Pluralisme, Sekularisme, dan Liberalisme Agama yang disahkan oleh Maruf Amin.

Novel menegaskan bahwa MUI mengharamkan pluralisme agama, dengan kata lain MUI mengharamkan pencampuradukkan agama.

Sumber : JPNN [Novel Bamukmin Pakai Fatwa MUI untuk Kritisi Ritual Kendi Nusantara Ala Jokowi]

Dari sini kita bisa tengok bahwa ada upaya untuk memanaskan ketegangan antara Presiden dengan Wakil Presiden dari aspek keagamaan Ritual Kendi di IKN, bukan?

Sehingga kita dapat simpulkan bahwa melemahnya pondasi ekonomi dalam membangun IKN Nusantara turut menggoyang kepercayaan diri politik soal IKN. Selain itu, ia juga menjadi celah bagi memanasnya aspek lingkungan hidup, sosial budaya, hingga keagamaan dalam pergolakan Ibukota Baru.

Ketika kepercayaan diri politik IKN Nusantara terus melemah dalam beberapa waktu ke depan, maka akan membuka peluang berkembangnya spekulasi Penundaan Pemilu 2024 untuk perpanjangan masa jabatan presiden demi memastikan pembangunan IKN berjalan.

Polemik penundaan Pemilu 2024 yang awalnya disuarakan oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang juga merupakan tokoh NU dan dekat dengan Wapres Maruf Amin ternyata berbuntut panjang.

Sebab sosok yang meminta agar Ketum PKB, Golkar, dan PAN mendorong wacana penundaan Pemilu 2024 adalah Menko Marves LBP yang sangat dekat dengan Presiden Jokowi. LBP mengklaim wacana penundaan pemilu merupakan aspirasi masyarakat berdasarkan big data yang ia punyai.

Wacana penundaan Pemilu 2024 ini pun berkembang menjadi pergesekan antar partai politik.

Pada 15 Maret 2022, Ketua DPR sekaligus elite PDIP Puan Maharani merespon langsung klaim Luhut soal big data tersebut. Ia mengaku PDIP juga memiliki big data sendiri, dan tidak ada aspirasi penundaan pemilu seperti yang dikatakan Luhut.

Politikus PDIP, Masinton Pasaribu bahkan menilai saat ini ada pihak yang berupaya mencederai demokrasi dan konstitusi lewat wacana penundaan Pemilu 2024. Ia berharap, saat ini tak lagi hadir sosok seperti mantan Ketua MPR, Harmoko, yang pada 1997 melapor kepada Presiden Soeharto dan menyatakan bahwa rakyat masih menghendaki Soeharto untuk dipilih oleh MPR menjadi Presiden RI periode selanjutnya.

Sumber : Republika [Kala PDIP Gusar Atas Klaim Luhut, Sebut Ada Harmoko Jilid 2 di Kabinet Jokowi]

Dengan kata lain, PDIP tengah mengkritisi manuver Menko Luhut yang dinilai akan menjerumuskan Presiden Jokowi sebagaimana Harmoko dulu menjerumuskan Soeharto jelang kejatuhannya.

Wacana Penundaan Pemilu 2024 ini pun menunjukkan adanya perpecahan di internal Golkar, dimana sebelumnya Idrus Marham (Blok Aburizal Bakri) berperan aktif membocorkan manuver LBP dan Ketum PKB dalam investigasi Majalah Tempo. Artinya di dalam Golkar sendiri ada perpecahan antara kubu LBP dengan Aburizal Bakrie (Ical) yang tetap ingin mengawal Airlangga Hartarto di Pemilu 2024 dan Jusuf Kalla yang mengingatkan bahwa penundaan pemilu melanggar konstitusi sekaligus rawan memicu konflik.

Sumber : Tempo [Tiga Skenario Untuk Lurah]
Sumber : Antara News [Aburizal Bakrie kawal pencalonan Airlangga dalam Pilpres 2024]
Sumber : Tempo [Wacana Penundaan Pemilu 2024, Jusuf Kalla Ingatkan Potensi Konflik]

Situasi ini juga sekaligus menandai gerakan 2 kaki Golkar, yakni : Blok LBP bersama PKB mendorong penundaan Pemilu 2024, sedangkan Blok Ical dan JK berposisi menolak Penundaan Pemilu 2024. Seandainya pemilu nanti tetap terjadi pada 2024, maka Blok Aburizal Bakrie akan bergeser mendukung Pasangan Batu Tulis 2024 (Gerindra – PDIP), sedangkan Blok JK – LBP mendukung pasangan Menko Perokonomian – Ketum PKB.

Bukankah Ical justru mendukung Airlangga? Ingat, konstelasi keberpihakan politik Golkar sering kali berubah. Bahkan dulu saat Pilpres 2014, Ical lewat Idrus Marham lebih memilih menjagokan Prabowo – Hatta ketimbang Jokowi (PDIP) – JK (Golkar).

Nantinya pun begitu, bisa saja ketika Pemilu 2024 tetap terlaksana, LBP memilih mendukung pasangan Batu Tulis 2024, Ical mendukung Airlangga Hartarto dan Ketum PKB, atau jika ada capres ketiga, JK akan memberikan dukungan pada capres potensial lain seperti Anies Baswedan/Ridwan Kamil – AHY.

Konstelasi politik tersebut pula yang agaknya menjadi penyebab mengapa Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf secara spontan menegaskan dukungan penuh apa pun keputusan pemerintah terkait penundaan pemilu karena memang bukan kewenangannya. "PBNU kan cuma mendengar dan mungkin menjembatani dialog kalau diperlukan. Tapi yang memutuskan kan bukan kami," kata Yahya pada 15 Maret 2022.

Sumber : Kompas [Soal Wacana Penundaan Pemilu, Ketum PBNU: Silakan Saja]

Ucapan Ketua PBNU dapat dimaknai sebagai penegasan misinya untuk melakukan depolitisasi PBNU dari Gerakan politik Penundaan Pemilu Ketum PKB.

Tidak percaya? Lihatlah saat di hari yang sama, Ketua DPR Puan bersilaturahmi ke PBNU. Artinya Aliansi Batu Tulis 2024 dan Ketum PBNU tengah berupaya menghadang skenario gerakan 2 kaki Golkar, untuk mencegah aliansi Blok JK – LBP menyokong pasangan Airlangga – Cak Imin merebut suara warga NU.

Sumber : Tempo [Puan Maharani Sebut Kunjungannya ke Kantor NU Meneruskan Silaturahmi]

Sementara Blok Politik lain seperti Demokrat dan NasDem memilih untuk menolak penundaan Pemilu.

Semua konstelasi politik tersebut menunjukkan bahwa jika Pemilu tetap 2024, maka Aliansi Batu Tulis 2024, Ketum PBNU, Golkar Faksi Ical, Golkar Faksi JK, Ketum Nasdem akan berlawanan dengan Golkar Faksi LBP dan Ketum PKB, yang akan berlawanan pula dengan Ketum Demokrat. Rivalitas tersebut nantinya akan bergeser menjadi rivalitas 3 pasangan Capres : Prabowo – Puan (Aliansi Batu Tulis 2024 – Ketum PBNU – Golkar Faksi Ical), Airlangga – Cak Imin (Golkar Faksi LBP dan JK – PKB – PPP), Ridwan Kamil/Anies Baswedan – AHY (NasDem – Demokrat – PKS)

Memang meski proyeksi yang disusung berdasarkan kondisi terkini tersebut masih dapat berubah, namun garis besar kontestasi politik 2024 adalah soal pertarungan antara 1 atau 2 pasang Capres (Prabowo – Puan dan Ridwan Kamil/Anies Baswedan – AHY) yang mendukung depolitisasi PBNU untuk menjadi penopang suara di 2024 melawan 1 pasang Capres (Airlangga – Cak Imin) yang menolak depolitisasi PBNU agar Blok Islam Bersatu menjadi penopang suara di 2024.

Pertanyaannya, mengapa sampai harus terbentuk konstelasi seperti ini hanya demi merebut suara Blok Islam bersatu? Kita ketahui bersama bahwa pemilih beragama Islam adalah mayoritas di negeri ini. Jadi pertanyaannya, bagaimana agar pemilih Islam mau memilih salah satu Capres?

Cara yang paling pragmatis adalah dengan memanfaatkan isu agama.

Apa tandanya isu agama bakal dipergunakan lagi seperti isu di Pilpres 2019? Kita bisa melihat contohnya dari kasus pendeta Saifuddin berikut.

Baru-baru ini di tengah isu penundaan pemilu tiba-tiba muncul sosok Pendeta Saifuddin Ibrahim alias Abraham Ben Moses yang membuat pernyataan meminta 300 ayat Alquran dihapus.

Pernyataan Saifuddin langsung direspon dan dipanaskan oleh Blok 212 hingga segudang tokoh NU seperti Menko Polhukam, Menag, Ketua MUI, hingga Wagub Jabar. Respon mereka tersebut perlu dibaca sebagai setali tiga uang, yang bertujuan mengukuhkan supremasi agama mayoritas terhadap segala kritik agama minoritas dalam jebakan penistaan agama.

Kemunculan tiba-tiba Pendeta Saifuddin Ibrahim yang langsung direspons oleh para tokoh NU politik yang menduduki jabatan vital di pemerintahan maupun organisasi seperti MUI, lalu selanjutnya didukung kelompok 212, tidak bisa dianggap sekedar peristiwa spontan, melainkan sebagai peristiwa terencana untuk perpolitikan 2024.

Seandainya tidak dipenuhi proses hukum pada Saifuddin tentu akan sangat mudah menjebak pemerintah dalam stigma Islamophobia dan Anti Islam. Stigma Anti Islam inilah yang dapat digunakan untuk menggalang Blok Islam Bersatu menjadi pondasi suara di 2024.

Sumber : Warta Ekonomi [Pendeta Saifuddin Ibrahim Buat Panas MUI hingga Jubir Habib Rizieq]
Sumber : Warta Ekonomi [Ulah Pendeta Saifuddin Ibrahim Buat Mahfud MD Turun Tangan]
Sumber : Jabar Ekspres [Panglima Santri Geram dengan Pendeta Saifudin yang Sebut Ponpes Produk Radikal]

Ingat ! Kelompok yang berupaya mendorong terbentuknya aliansi Blok Islam bersatu sebagai basis suara bagi capres parpol NU (PKB, PPP), membutuhkan posisi pemerintah terjebak dalam stigma anti Islam sebagai pondasi membentuk aliansi Blok Islam bersatu maupun menciptakan peluang kemenangannya di 2024.

Ujung-ujungnya adalah kaset rusak yang terus berulang, politik identitas lagi-lagi menjadi kunci dari pertarungan di Pemilu 2024, serupa dengan Pemilu 2019. Politik pergolakan agama yang hanya akan menimbulkan perpecahan rakyat Indonesia. Berbagai konstelasi politik yang mungkin tercipta berdarsarkan pantauan saat ini dari kelompok Nasionalis – Depolitisasi NU bertujuan untuk menandingi kelompok Islam Bersatu – Politisasi NU yang tengah berupaya merebut suara Blok Islam di Pemilu 2024 dengan cara menggoreng isu agama.