Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan menolak untuk memenuhi undangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) untuk menjadi narasumber dalam rapat koordinasi membahas penundaan Pemilu 2024.
KPU tidak akan hadir jika Kemenko Polhukam tetap ingin rapat dengan tema penundaan Pemilu 2024.

"Kalau masih tema itu (penundaan pemilu) kami tidak akan menghadiri acara tersebut. Kami juga sudah minta pelaksana berkoordinasi dengan KPU RI dan KPU Kaltim," ujar Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha kepada CNNIndonesia.com pada Jumat (18/3).

Thoha mengatakan Kemenko Polhukam juga belum berkoordinasi dengan KPU Kalimantan Timur ketika mengundang KPU Balikpapan sebagai narasumber.

"Secara hierarki kami ini bawahan," imbuhnya.

Hingga kini, Thoha mengaku belum mendapatkan penjelasan komprehensif terkait rakor penundaan pemilu yang digagas Kemenko Polhukam tersebut.

Sejauh ini KPU Balikpapan sudah koordinasi dengan KPU Kaltim dan KPU RI. Saran yang ia peroleh adalah tidak menghadiri rapat koordinasi jika tema yang dibahas tetap Penundaan Pemilu 2024.

"Masalahnya nanti bisa bias lah. Berbagai macam bisa terjadi. Siapa bisa menahan jika ada opini terbentuk. Seolah-olah kemunduran jadwal pemilu jadi kehendak kami," tegasnya.

Acara akan dihelat di Hotel Gran Senyuur Balikpapan pada 21 Maret dan bakal dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik.

Menko Polhukam Mahfud MD membenarkan ada agenda rapat tersebut. Namun dia mengklaim rapat digelar bukan untuk mengonsolidasikan penundaan pemilu.

"Jadi itu untuk menjawab bahwa isu penundaan pemilu itu takkan mempengaruhi tahap-tahap kerja pemerintah untuk menyiapkan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024," kata Mahfud, Jumat (18/3).

Sumur:
cnnindonesia.com

aneh2 aja dah kerjaan si mahfud