Jakarta -

Keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menginvasi Ukraina tampaknya berbuntut panjang. Tak hanya kecaman dari Barat hingga sanksi berderet yang merugikan, Putin sepertinya juga harus menanggung risiko besar kehilangan aliansinya di bekas negara-negara Uni Soviet yang tersebar di Eropa Tengah dan Timur, bahkan dari negara-negara yang terkenal paling pro-Rusia sekalipun.

Dilansir kantor berita Associated Press, Jumat (25/2/2022) dua negara paling pro-Rusia di Uni Eropa, Ceko dan Hungaria bahkan mengecam Rusia habis-habisan atas tindakan paling agresifnya sejak invasinya ke Afghanistan tahun 1979 silam.

Republik Ceko

Presiden Ceko Milos Zeman menyebut invasi yang dimulai Kamis (24/2) lalu sebagai tindakan agresi yang tidak beralasan. "Rusia telah melakukan kejahatan terhadap perdamaian,".

Kecaman dari salah satu negara paling pro-Rusia ini mengagetkan. Pasalnya Zeman sempat jadi sorotan setelah menyebut pencaplokan Rusia atas Semenanjung Krimea pada 2014 lalu sebagai "ketentuan yang harus diterima".

Banyak orang di Republik itu mencerca Zeman bak 'pelayan Kremlin' setelah memihak Rusia dan meragukan temuan dinas keamanan dan intelijennya sendiri atas dugaan partisipasi mata-mata Rusia dalam ledakan amunisi besar tahun 2014.

Bahkan sampai beberapa hari yang lalu, Zeman bersikeras bahwa Rusia tidak akan menyerang Ukraina karena "mereka tidak gila untuk meluncurkan operasi yang akan lebih merusak bagi mereka daripada menguntungkan."

"Saya akui saya salah," kata Zeman, tepat setelah Putin memerintahkan invasi besar-besaran ke Ukraina.

Zeman bahkan menyerukan sanksi keras terhadap Rusia, termasuk pengecualian Rusia dari sistem Swift - layanan pesan keuangan global. Sistem ini digunakan oleh ribuan lembaga keuangan di lebih dari 200 negara. Dengan dikecualikan Rusia dari Swfit, bank-bank Rusia akan sulit melakukan bisnis di luar negeri.

"Penting untuk mengisolasi 'orang gila' dan tidak hanya membela diri dengan kata-kata tetapi juga dengan perbuatan," katanya.

Perdana Menteri Ceko Petr Fiala juga menyuarakan dukungan penuh untuk kemungkinan sanksi sekuat mungkin atas apa yang disebutnya "tindakan agresi yang sama sekali tidak dapat dibenarkan terhadap negara berdaulat."

Praha memerintahkan penutupan dua konsulat Rusia di Republik Ceko dan berhenti menerima permintaan visa dari warga Rusia.

Pavel Rychetsky, ketua hakim di Mahkamah Konstitusi, otoritas hukum tertinggi negara itu, menyarankan agar surat perintah penangkapan Eropa harus dikeluarkan terhadap Putin. Dia mengatakan Putin harus diadili di Pengadilan Kriminal Internasional karena "meluncurkan perang yang belum pernah terjadi sebelumnya di benua Eropa untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II."

Selain Ceko, sejumlah negara yang dulunya bekas pengaruh Soviet juga bereaksi serupa

Hungaria

Sejalan dengan Republik Ceko, Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban tanpa basi-basi mengkritik keras tindakan Rusia ke Ukraina. Padahal selama beberapa pekan lalu, para pejabat tinggi Hungaria menghindari mengutuk tindakan Rusia secara langsung.

Diketahui di bawah kepemimpinan Orban, Hungaria telah menjalin hubungan dekat dengan Putin, yang menjadi perhatian banyak mitra barat Hungaria. Namun pasca Putin mengumumkan invasi, Orban dengan lantang mengecam Rusia.

"Rusia menyerang Ukraina pagi ini dengan kekuatan militer," kata Orban dalam sebuah video di Facebook. "Bersama dengan Uni Eropa dan sekutu NATO kami, kami mengutuk tindakan militer Rusia."

"Posisi Hungaria jelas: kami mendukung Ukraina, kami mendukung integritas dan kedaulatan wilayah Ukraina," kata Menteri Luar Negerinya Peter Szijijarto.

Kecaman Negara Lainnya

Bulgaria, sekutu terdekat Moskow selama Perang Dingin, turut mengecam hal serupa.

"Memiliki pembom strategis dan rudal yang terbang di Eropa pada abad ke-21, serangan melalui udara dan laut terhadap negara berdaulat, sama sekali tidak dapat diterima," kata Presiden Bulgaria Rumen Radev.

Rumania juga berdiri kukuh menentang invasi Rusia ke Ukraina.

"Melalui invasi hari ini, Federasi Rusia adalah arsitek dari krisis keamanan terburuk sejak Perang Dunia II," kata para pemimpin koalisi yang berkuasa.

Republik Moldova, bekas republik Soviet dan salah satu dari sedikit negara komunis Eropa Timur yang belum bergabung dengan NATO sejauh ini, menggemakan pandangan serupa. Presiden Moldova, Maia Sandu, menekankan bahwa serangan Rusia "melanggar norma-norma internasional," menambahkan bahwa masyarakat internasional "dengan suara bulat mengutuk tindakan militer ini."

https://news.detik.com/internasional...-eropa-timur/1

waduh... semoga rakyat russia bisa selamat