Ketua Presidium Pemekaran Apau Kayan Ibau Ala.

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Persoalan perbatasan di Kalimantan Utara (Kaltara) kerap menjadi isu strategis yang menjadi perhatian. Pasalnya, pembangunan infrastruktur masih jadi prioritas dalam upaya pemerataan melalui pembiayaan APBN setiap tahunnya. Hanya saja, hingga tahun ini, masih ada sejumlah wilayah yang sulit diakses melalui jalur darat.
Yang terbaru, adalah daerah Apau Kayan Kabupaten Malinau yang disorot oleh para wakil rakyat. Awal pekan lalu, DPRD Kaltara menggelar rapat dengar pendapat membahas akses jalan yang rusak parah, membuat 12.000 lebih penduduk nyaris terisolir.
Menyikapi hal itu, Ketua Presidium Pemekaran Apau Kayan Ibau Ala mengatakan, solusi masalah di perbatasan adalah pemekaran. Seperti diketahui, setidaknya empat dari lima wilayah di Kaltara yang diusulkan menjadi daerah otonomi baru (DOB), berada di wilayah perbatasan. Seperti Apau Kayan, Bumi Dayak Perbatasan, Krayan hingga Sebatik.
“Solusi untuk mengatasi persoalan di Apau Kayan itu, hanya lewat pemekaran ini. Tapi apa boleh buat masih moratorium. Kami sangat berharap ada pengecualian untuk Apau Kayan, atau daerah perbatasan. Yang kaitannya dengan kawasan strategis nasional,” katanya saat dikonfirmasi Koran Kaltara pekan kemarin.
Pria yang juga Ketua Komisi III DPRD Malinau itu mengemukakan, Presiden Joko Widodo memang memiliki program Nawacita. Program tersebut menurutnya sudah berjalan dengan baik, di mana banyak daerah pinggiran dan perbatasan yang dibangun. Namun, hal itu dinilai belum cukup untuk menjawab masalah perbatasan negara di Kaltara.
“Bukan Saya bilang nawacita tidak berhasil, itu sangat berhasil. Tapi itu alami sekali. Makanya kejadian (jalan rusak) ini berulang-ulang setiap tahunnya,” ujarnya.
Akses menuju Apau Kayan hanya mengandalkan jalan perusahaan. Kondisinya saat ini, tengah diupayakan perbaikan setelah 7 bulan terakhir nyaris terputus. Bahkan, akses warga Apau Kayan untuk mendapatkan kebutuhan pokok dari ibukota kabupaten, harus menempuh waktu hingga sepekan.
“Karena saat musim hujan, pasti rusak karena jalan ini hanya badan jalan. Belum ada pengerasan sama sekali, apalagi pengaspalan,” ungkapnya.
Untuk itu, lanjut dia, jika pemerintah pusat memberikan pengecualian pemekaran, pembangunan akan lebih terpusat. Terlebih, saat ini secara administratif, sudah ada empat kecamatan definitif, yakni Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir, Kayan Selatan dan Sungai Boh. “Kemudian ada satu kecamatan persiapan, yakni Kecamatan Long Sule,” sebutnya.
Terhadap pemekaran nantinya, menurut Ibau Ala, tidak mesti memenuhi syarat administratif. Termasuk soal jumlah penduduk dan kecamatan. Sebab calon DOB yang diusulkan menjadi beranda negara, dan perlu mendapat pengecualian.
“Ada pengecualian kawasan strategis nasional daerah perbatasan. Tak disebutkan jumlah kecamatan dan jumlah penduduknya. Kalau moratorium dicabut, kesempatan lebih besar. Kami berharap ada pengecualian,” harapnya. (*)

https://korankaltara.com/pemekaran-w...di-perbatasan/