Jakarta, CNBC Indonesia - Pertemuan pertama Presidensi G20 tingkat menteri keuangan dan gubernur bank sentral membahas sejumlah permasalahan, salah satunya terkait dengan utang.

Dalam keterangan pers virtual, Jumat (18/2/2022) malam, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ekonomi dunia memang telah mengarah menuju pemulihan. Sayangnya, belum semua negara yang mengalami pemulihan ekonomi.

Bahkan, beberapa negara masih berjuang dalam menangani pandemi Covid-19 dan dampak rembetan dari pandemi. Dampak rembetan dari pandemi Covid-19 yang dimaksud adalah masalah perekonomian, salah satunya adalah utang yang menggunung yang dimiliki oleh negara-negara dengan pendapatan rendah.

Sayangnya, menurut Sri Mulyani, negara-negara berpendapatan rendah tersebut saat ini belum pulih ekonominya dan kesulitan untuk membayar utang. Di satu sisi, kreditur atau pemberi utang negara-negara pendapatan rendah tersebut, banyak berasal dari negara-negara anggota G20.

"Pembahasan finance track di dalam G20 ini juga masalah treatment negara-negara miskin yang menghadapi isu utang mereka," ujar Sri Mulyani. "Sangat spesifik terdapat tiga negara sedang dalam proses negosiasi utang yang tidak sustainable. Mereka yakni Chad, Zambia, dan Ethiopia," lanjutnya.

Indonesia dalam Presidensi G20, kata Sri Mulyani, mencoba untuk menjembatani karena banyak kreditur berasal dari negara anggota G20.

"Ini harus segera dibantu dan untuk terus menjembatani dari negara-negara kreditur dari tiga negara ini," jelas Sri Mulyani.

Pandemi dan kebijsakan fiskal negara-negara berpenghasilan rendah menjadi sesuatu yang rentan. Hal ini juga menjadi suatu perhatian penuh dalam pertemuan pertama Presidensi G20 tingkat menteri keuangan dan gubernur bank sentral yang berlangsung sejak Kamis (17/2/2022) hingga Jumat (18/2/2022).

"Ini perhatian G20 karena pada Presidensi G20 sebelumnya telah dibangun kerangka bersama untuk menangani debt treatment dari berbagai negara. Juga insiatif untuk memberikan jeda (pembayaran utang) ke negara yang mengalami masalah utangnya," ujar Sri Mulyani.

"Ini sedang dan terus menjadi pembahasan, cukup pelik dan rumit, terutama untuk negara low income, tapi punya utang yang besar. Indonesia sebagai pemimpin sidang ini harus mendengar semua pihak, untuk bersepakat. Menyangkut reputasi dari G20 untuk bisa membantu negara-negara yang sedang dalam situasi yang tidak mudah," lanjutnya.

Kebijakan pajak
Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani mengatakan paket kebijakan perpajakan internasional juga menjadi salah satu agenda prioritas finance track. Sri Mulyani menjelaskan dua pilar prinsip perpajakan, yakni mengenai perpajakan di sektor digital dan pajak global minimum atau global minimum taxation.

"Dalam pertemuan kali ini disepakati untuk pilar I dan II bisa dijalankan sebagai suatu kebijakan yang efektif pada 2023," ujarnya.

Sebagai informasi, sebelumnya juga telah disepakati tarif pajak minimum akan dikenakan pada perusahaan multinasional yang memiliki peredaran bruto tahunan sebesar EUR750 juta atau lebih.

Dengan pajak minimum pada pilar kedua, tidak akan ada lagi persaingan tarif yang tidak sehat di antara negara-negara yang selama ini terjadi. Pilar kedua akan memastikan perusahaan multinasional dikenakan tarif pajak minimum sebesar 15%.

Kendati demikian, kata Sri Mulyani, beberapa negara mengaku membutuhkan bantuan teknis mulai dari membangun legislasi atau aturannya. Agar bisa menjalankan kesepakatan ini dan otoritas pajak masing-masing negara siap mengimplementasikannya

"G20 juga menyepakati akan adanya dukungan untuk kapasitas penambahan/peningkatan kapasitas bagi negara-negara berkembang yang membutuhkan bantuan untuk mengimplementasikan dua pilar itu secara sesuai dengan kesepakatan waktu yang disebut sangat ambisius yaitu tahun 2023," ujarnya.

Selanjutnya G20 juga akan membuat berbagai langkah seperti simposium pada level menteri, dalam rangka membahas capacity building dan pelaksanaan dari dari dua pilar secara konsisten.

link


"Pembahasan finance track di dalam G20 ini juga masalah treatment negara-negara miskin yang menghadapi isu utang mereka," ujar Sri Mulyani. "Sangat spesifik terdapat tiga negara sedang dalam proses negosiasi utang yang tidak sustainable. Mereka yakni Chad, Zambia, dan Ethiopia," lanjutnya.