Jakarta, CNN Indonesia -- Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur mengungkapkan dua anak perusahaan PT Toba Group milik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meninggalkan 12 lubang tambang di dalam kawasan ibu kota negara (IKN) baru.

Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang menyebut dua anak perusahaan itu yakni PT Kutai Energi (PT KE) dan PT Trisena Mineral Utama.

"[Lubang tambang dari perusahaan Luhut di IKN] itu fakta. Kami bisa menghadirkan data. Bahkan di bawah payung perusahaan, di dalam konsesi tambang Luhut itu ada 12 lubang tambang," kata Rupang kepada CNNIndonesia.com, Jumat (4/2).

Berdasarkan data Jatam, rincian 12 lubang tambang itu, tiga di antaranya dihasilkan oleh PT Trisena Mineral Utama dengan luasan 3.414,00 hektare. Kemudian, sembilan lubang lainnya dihasilkan dari PT KE dengan luasan 4.461,00 hektare dan dikelilingi oleh perkebunan sawit yang juga milik Luhut.

"Kebun sawit yang mengelilingi tambang di ini [PT KE] juga kebun sawit Luhut. Nama perusahaannya PT Perkebunan Kaltim Utama I," ucapnya.

Rumpang mengatakan, 12 lubang tambang itu merupakan temuan Jatam di lapangan dan mengantongi sejumlah bukti berupa foto bekas lubang-lubang tambang itu.

"Ini enggak bisa dia bantah. Ini sudah di-cross check langsung ke lapangan," ujarnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga menemukan 38 lubang bekas tambang di sekitar kawasan IKN. Puluhan lubang itu juga dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan milik Luhut.

"Kalau di luar lanskap IKN lebih banyak lagi. Ada 50 lubang tambang [total dengan 12 tambang di dalam IKN] di tiga konsesi perusahaan," ucap dia.

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi membantah temuan Jatam tersebut. Dia mengatakan Luhut hanya berposisi sebagai pemegang saham di PT TBS Energi Utama Tbk dan tak punya perwakilan di jajaran direksi.

"Kalau yang terkait TBS, Pak Luhut di TBS Energi Utama cuma punya 10 persen saham dan tidak ada perwakilan di dewan komisaris atau direksi. Jadi, mohon ditanyakan langsung kepada manajemen TBS," kata Jodi lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Senin (7/2).

Jodi mengakui memang ada beberapa lubang tambang yang dibuat PT Kutai Energi, anak perusahaan TBS Energi Utama. Namun, ucap Jodi, Kutai Energi mematuhi kaidah serta mendapat sertifikat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam melakukan aktivitas itu.

Dia menyebut area reklamasi Kutai Energi setara 64 persen luas lahan terbuka. Menurutnya, angka itu melampaui syarat minimal yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 38 Tahun 2015.

Menurut Jodi, Kutai Energi juga mencatat seluruh lubang tambang aktif (pit) dan tidak aktif (void). Perusahaan itu pun melaporkan AMDAL secara berkala ke pemerintah daerah.

Jodi justru mempertanyakan balik klaim Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) soal keterlibatan Luhut di lubang tambang IKN. Menurutnya, Jatam tidak paham soal lubang tambang.

"Itu tambang aktif kan. Bagaimana sih Jatam masa kayak begitu saja enggak mengerti?" ucap Jodi.

"Tambang Kutai Energi adalah tambang yang masih beroperasi sehingga apa yang terlihat ada pit yang aktif sedang ditambang. Penambangan ini sesuai dengan rencana penambangan," tuturnya.

Sebelumnya, Faisal Basri mengkritik keras pemindahan IKN. Ia menilai ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, ibarat 'surga' yang dikelilingi 'neraka'.

Faisal mengatakan pengibaratan itu ia buat karena lokasi ibu kota baru dikelilingi oleh berbagai tambang migas batu bara, gas, kilang minyak. Ibu kota baru juga dikelilingi kebun sawit. Beberapa lubang tambang itu dihasilkan oleh Luhut.

Namun belakangan Jodi Mahardi justru meminta Faisal Basri membuka data atas tudingan tersebut. Luhut juga meminta Faisal untuk memberikan penjelasan ke publik bahwa data yang disampaikannya tidak kredibel.

"Sampai sekarang kita masih menunggu konfirmasi dari Pak Faisal Basri mengenai informasi beliau bekas tambang Pak Luhut, lubang tambang Pak Luhut. Kami mohon jika beliau punya datanya segera menyampaikan," Kata Jodi, Selasa (25/1).

"Supaya kalau informasi betul Pak Luhut segera memerintahkan perusahaannya untuk segera menyelesaikan pertanggungjawabannya, tapi kami harap kalau pernyataan itu salah data tidak akurat atau data tidak kredibel, mohon dijelaskan ke publik," imbuhnya.

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...di-kawasan-ikn

Benar tidak tuh