- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Ketua DPRD-BK Debat soal Agenda Interpelasi Formula E Tanpa Paraf Pimpinan
TS
sudarmadji-oye
Ketua DPRD-BK Debat soal Agenda Interpelasi Formula E Tanpa Paraf Pimpinan
Spoiler for mantap Pak Pras dari PDIP:
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memenuhi panggilan Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI. (Tiara/detikcom)
Jakarta - Pemeriksaan soal dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi sempat diwarnai perdebatan. Prasetyo menegaskan dia tak pernah menyelipkan penjadwalan rapat interpelasi Formula E di tengah rapat.
Momen debat itu diawali pertanyaan dari Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta, Oman Rakinda. Anggota DPRD dari F-PAN itu menanyakan kepada Prasetyo apakah penjadwalan paripurna interpelasi diagendakan dalam rapat bamus saat itu.
Sebab, sebagai anggota Badan Musyawarah DPRD DKI, Oman mengaku tak menerima undangan penjadwalan paripurna interpelasi Formula E.
"Kan ada undangan Bamus 23 September agenda 1-7 sudah menerima itu. Kemudian pada saat Bamus untuk diagendakan lagi jadwal hak interpelasi. Yang ingin saya tanyakan kapan surat itu diedarkan? Penetapan hak interpelasi 27 September 2021. Kebiasaan di Bamus kalau ada usulan tapi...," tanya Oman kepada Prasetyo di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (9/2/2022).
Prasetyo lantas berargumen pembahasan dalam rapat Bamus bisa bertambah atau berkurang tergantung dinamika serta persetujuan anggota rapat. Prasetyo menilai tak masalah jika paripurna interpelasi ditetapkan meski tak tercantum dalam undangan rapat.
"Apakah disetujui? Setuju. Ada Pak Nawawi, ada Pak Agust. Ada dari F-PKS. Ada F-Gerindra. Kalau nggak disetujui nggak mungkin seakan-akan ini milik saya. Kalau yang ditanyakan Pak Oman itu bisa saja terjadi. Bapak ini periode pertama? Pantas," jawab Prasetyo.
Oman kembali mempertanyakan kapan surat undangan pembahasan interpelasi Formula E itu diterbitkan. Kemudian, Prasetyo menyatakan surat itu baru dibuat di hari rapat Bamus.
"Yang saya tanya terbitnya," ujar Oman.
"Saya buat hari itu dan langsung disetujui. Kalau nggak disetujui nggak mungkin langsung nyelonong. Masalah diterima di interpelasi," jawab Prasetyo.
"Kapan terbitnya surat itu?" balas Oman.
"Setelah disetujui dan diketok untuk mengagendakan paripurna," balas Prasetyo.
Oman lantas menjelaskan hal yang melandasi laporan 7 fraksi ke Badan Kehormatan DPRD DKI. Menurut pelapor, Prasetyo melanggar Pasal 80 Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta. Di mana surat undangan rapat tidak ditandatangani 2 Wakil Ketua DPRD.
"Poin inilah yang dinilai oleh wakil ketua dan fraksi yang melaporkan ke BK itu yang tidak memenuhi kaidah pasal 80," terangnya.
Prasetyo menegaskan dirinya bertindak sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat 5. Di dalam ayat tersebut, menurut Prasetyo, keputusan tetap sah sekalipun tak mendapat paraf dari Wakil Ketua DPRD yang lain.
"Di pasal 178 dalam hal penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mendapat paraf koordinasi maka keputusan dimaksud tetap sah. Ini ada lo, Pak," sebut Prasetyo.
"Maksud saya begini, hasil klasifikasi," balas Oman.
Salah satu anggota BK DPRD DKI dari F-PDIP, Rasyidi, sempat meminta keduanya berhenti berdebat. Namun perdebatan itu terus berlanjut.
"Jangan berdialog, istilahnya kita mencari satu kesimpulan," ujar Rasyidi.
"Sambil menyampaikan klarifikasi atau laporan apa sih yang dilaporkan ke BK. Pasal 80-85 tentang surat itu yang harus diparaf oleh pimpinan. Itu poin yang dipermasalahkan," tegas Oman.
"Sekarang saya tanya, apa fungsi Bamus? Saya jawab anggota yang terhormat. Saya sudah jawab Pak Oman, di pasal 178 sudah ada," balas Prasetyo.
"Ada, Pak. Walaupun masih banyak persepsi. 80-85 itu tentang verbal menyangkut kolektif kolegial. Sedangkan 178 itu menurut kami beda konteks. Tapi tidak apa-apa," jawab Oman.
"Jangan mengabur ke mana-mana. Ini yang buat kita lo, Pak," balas Prasetyo.
https://news.detik.com/berita/d-5934963/ketua-dprd-bk-debat-soal-agenda-interpelasi-formula-e-tanpa-paraf-pimpinan.
"Ada, Pak. Walaupun masih banyak persepsi. 80-85 itu tentang verbal menyangkut kolektif kolegial. Sedangkan 178 itu menurut kami beda konteks. Tapi tidak apa-apa," jawab Oman.
"Jangan mengabur ke mana-mana. Ini yang buat kita lo, Pak," balas Prasetyo
loh?
hahaha maju terus Pak Pras hajaaarrrrrrrr
faded.007.69 dan 14 lainnya memberi reputasi
15
1.1K
30
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan