Media asal Inggris, The Guardian membongkar sebuah informasi yang mengatakan bahwa buzzer mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dibayar sekitar Rp4 juta per bulan.

Melalui wawancara yang dilakukan kepada seorang narasumber yang mengaku anggota tim buzzer Ahok, terungkap mereka bekerja dari sebuah rumah mewah yang berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat.

Buzzer-buzzer ini ditugaskan untuk mengelola ratusan akun media sosial palsu untuk menyerang lawan dan menaikkan pamor Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Masing-masing anggota tim buzzer Ahok yang terdiri dari mahasiswa dan pendukung Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) itu diharuskan mengirim 60 hingga 120 kali cuitan di akun Twitter palsu mereka dan membuat beberapa unggahan di Facebook setiap hari.

Menanggapi hal ini, Pakar hukum tata negara Refly Harun mengaku sudah tidak heran.

"Saya kok nggak heran? Biasa saja kalau menurut saya," kata Refly Harun.

Meski begitu, Refly Harun mempertanyakana apakah praktk-praktik buzzer dibenarkan dalam Pemilu.

Menurut Refly Harun, hal tersebut menunjukkan dalam kontestasi politik di Indonesia, kecurangan masih menjadi hal yang jamak.

"Hanya ingin menunjukkan bahwa dalam kontestasi Pilkada, Pileg, Pilpres, itu becek semuanya. Jadi, kita tidak bisa mengatakan satu pihak main bersih, pihak lain kotor," ujarnya, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Refly Harun pada Senin, 31 Januari 2022.

Mantan Ketua Tim Anti Mafia Mahkamah Konstitusi itu berharap ke depannya dapat memperbaiki pemerintahan, baik melalui Pilkada maupun Pemilu.

"Termasuk mengatur buzzer-buzzer ini apakah ini justified ataukah tidak, harus jelas," tuturnya.

Selain itu, ia menegaskan perbaikan pasca pemilu harus dilakukan agar tidak ada pembelahan dalam masyarakat.

"Kalau kohesivitas itu tidak bisa direkatkan kembali, maka itu adalah kegagalan pemimpin yang terpilih. Siapa pun dia, di tingkat apa pun dia," tegasnya.*

https://seputartangsel.pikiran-rakya...ecek-semuanya?

Bisa gak heran ya