Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana menerapkan kelas standar atau tunggal BPJS Kesehatan, menggantikan kelas 1, 2 dan 3 yang saat ini berlaku.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin beberapa waktu lalu menyebutkan alasan kelas rawat inap BPJS Kesehatan diubah adalah untuk mencegah kembali terjadi defisit karena nantinya iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi satu nilai.

"Kita tidak mau BPJS defisit. Harus positif. Jadi bisa meng-cover rakyat lebih luas dengan layanan standar," ujar Budi belum lama ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Slamet Budiarto mengatakan, kebijakan tersebut akan menimbulkan kegaduhan. Menurut dia, peserta JKN-KIS kelas 1 akan keberatan dengan adanya kelas standar.


"Menurut kami, kami menginterpretasikan yang dimaksud kelas standar ya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tidak usah merubah lagi hanya dua kelas, PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan non PBI. Itu dari kacamata peserta," kata dia kepada CNBC Indonesia seperti dikutip Sabtu (5/2/2022).

Tak hanya peserta, pihak rumah sakit pun belum tentu dapat mengikuti kebijakan baru tersebut. Pasalnya, hal ini akan mengubah banyak hal. Slamet mengungkapkan, selama ini ketentuan peserta JKN-KIS diatur oleh Kementerian Kesehatan.
Ia juga menegaskan, penetapan aturan standar kelas tersebut masih memerlukan pembahasan lebih jauh, sosialisasi, dan memerlukan implementasi yang bagus.

"Saya yakin belum semua siap karena selama ini, kan, mengikuti standar sesuai yang ditetapkan Kementerian Kesehatan itu kelas 3, kelas 2, kelas 1. Kemudian rumah sakit disuruh merubah lagi, pasti akan kerepotan. Butuh waktu panjang," jelas dia. 



https://www.cnbcindonesia.com/news/2...-peserta-gaduh