Jakarta, CNBC Indonesia - Bisnis sewa perkantoran di DKI Jakarta terus mengalami tekanan imbas adanya varian omicron. Banyak perusahaan yang mulai kembali menerapkan sistem bekerja dari rumah (WFH) secara penuh.

Melihat kondisi ini, developer pun mulai menyesuaikan target proyeksi di tahun 2022 ini, salah satunya dalam hal okupansi. Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) DKI Jakarta Arvin Fibrianto Iskandar melihatnya dengan lebih realistis.
"Kalau Covid-19 masih bergulir seperti ini 50% (terisi) aja sudah sangat bagus sekali, tapi penyesuaian harga penyewaan harus dilakukan. Salah satunya penyesuaian harga yang dilakukan developer di sektor perkantoran mau ga mau harus dilakukan," katanya kepada CNBC Indonesia, Jumat (4/2/22).


Developer melakukan penyesuaian harga dengan tujuan tetap menarik perhatian penyewa. Pasalnya, banyak penyewa yang mengurangi kapasitas ruangan hingga meninggalkan kantornya tersebut. Semakin banyak kantor yang melakukan langkah ini, maka jumlah penyewa semakin sedikit. Sayangnya, kondisi ini sudah terjadi selama dua tahun terakhir.

"Perkantoran semenjak Covid mulai merebak di 2020 awal kebijakan WFH benar-benar banyak hal yang dilakukan untuk penyewaan perkantoran, karena terus terang sektor properti yang paling terdampak ya perkantoran mal yang ngga boleh beroperasi,"katanya.

Tekanan makin berat karena pemerintah juga mendorong agar perkantoran kembali melakukan WFH. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengimbau kepada seluruh perusahaan di Tanah Air agar dapat mempekerjakan karyawannya dari rumah selama dua minggu ke depan.
"Kami mengimbau kalau di kantor tidak perlu 100%. Tidak perlu 100% yang hadir. Jadi diatur saja," kata Luhut dalam konferensi pers usai rapat terbatas Januari lalu.


https://www.cnbcindonesia.com/news/2...abis-50-kosong