Dengan adanya nota kesepahaman antara Indonesia dan Singapura akan banyak menguntungkan kedua belah pihak. Salah satunya adalah mempersempit gerak para buronan dan koruptor yang melarikan diri ke Singapura. Sebelumnya para buronan ini bisa melenggang dengan bebas ke Singapura karena belum adanya kerjasama dalam ekstradisi.

Kita masih ingat banyak buronan  Indonesia yang kabur ke Singapura seperti:  tersangka korupsi Cassie Bank Bali, Djoko S Tjandra. Samadikun Hartono, tersangka korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Bank Modern juga telah ditangkap. Sjamsul Nursalim, yang kini sudah bukan berstatus tersangka kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) lagi.

Dengan adanya kerjasama ini akan membawa angin segar bagi penegakan hukum di kedua belah pihak. Terlebih lagi, dalam menangkap pelanggar hukum yang melarikan diri dan mencari perlindungan.

Dalam sektor ekonomi, negara tetangga Singapura menjadi salah satu investor utama di Indonesia. Perlu dicatat nilai perdagangan kedua Negara dari di tahun 2020 sebesar USD 20,47 miliar dan kuartal awal tahun 2021 mencapai USD 10,97 Miliar. Belum lagi, penanaman modal asing (Foreign Direct Investment) mencapai USD 2,6 miliar yang tersebar dari 3.634 proyek.

Jadi, ke depan kerjasama pada berbagai sektor antar kedua belah pihak sangat menjanjikan. Tentunya, akan membawa kemajuan bagi kedua Negara.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan PM Singapura Lee Hsien Loong menyaksikan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman antara Indonesia dan Singapura. Salah satu yang disepakati adalah penyesuaian flight information region (FIR).

Penandatangan nota kesepahaman itu dilakukan di Bintan, Kepulauan Riau, seperti disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (25/1/2022). Selain soal FIR, ada sejumlah nota kesepahaman lainnya yang disepakati.

Penandatangan nota kesepahaman itu dilakukan oleh kedua menteri dari kedua negara. Dari Indonesia, ada Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menhub Budi Karya Sumadi, Menhan Prabowo Subianto, hingga Menkumham Yasonna Laoly.

Sebagai catatan, perubahan terbesar adalah pengendalian ruang udara di atas Natuna yang kini diserahkan ke Indonesia. Sebelumnya, wilayah ini dikendalikan oleh Singapura dan sebagian di delegasikan ke Malaysia.

Dalam bidang pertahanan juga dilakukan kerjasama. Jadi, keuntungan yang diraih sudah pasti tinggal implementasinya yang akan membawa kemajuan diantara kedua Negara. 


Sumber : Detik.com