Buchtar Tabuni: Pemerintah Indonesia Tak Punya Niat Selesaikan Pelanggaran HAM di Papua



Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) melakukan aksi guna menyambut kedatangan Dewan HAM PBB di Papua.
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Ketua West Papua Council pemerintahan ULMWP Buchtar Tabuni menuding Pemerintah Indonesia tidak punya niat baik untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Tanah Papua.

Tudingan itu disampaikan dalam sebuah pertemuan membahas rencana penyambutan kunjungan Dewan HAM PPB ke Papua, yang digelar di Kota Jayapura, Kamis (27/1/2022).

Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) bersiap menyambut kedatangan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di Papua.

"Mungkin perlu pihak lain untuk menyelesaikan hal ini. Karena ini menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik."

"Ini kebutuhan semua pihak, tidak hanya untuk pihak pro Merdeka tetapi siapa saja menjadi korban termasuk masyarakat Nusantara dan aparat keamanan, karena ini kebutuhan kita bersama," kata Buchtar kepada awak media termasuk Tribun-Papua.com, di Perumnas III, Waena, Kota Jayapura, Kamis (27/1/2022).

Rencana kunjungan Dewan HAM PPB ke Papua, menyusul adanya desakan 84 negara agar lembaga internasional tersebut melakukan investigasi dugaan pelanggaran HAM masa lalu.

Hanya, Buchtar belum mendapat konfirmasi lanjut soal waktu dan jumlah anggota dewan HAM PBB yang akan berkunjung ke Papua.

Kesiapan ULMWP disampaikan sebagai bentuk aspirasi masyarakat Papua terkait kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Kami minta semua pihak yang korban baik TNI-Polri, masyarakat nusantara, dan masyarakat Papua untuk dapat mendoakan secepatnya dewan HAM PBB dapat tiba di Papua, agar konflik ini dapat selesaikan," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Urusan Politik ULMWP Bazoka Logo mengatakan, pihaknya tengah membuat kepanitiaan untuk mempersiapkan rencana aksi penjemputan Dewan HAM PBB.

"Disesuaikan tanggal dan waktu setelah melakukan konsolidasi di negara atau wilayah adat di Papua dengan menentukan setiap koordinator yang sudah disiapkan," katanya.



Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) melakukan aksi guna menyambut kedatangan Dewan HAM PBB di Papua.
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Ketua West Papua Council pemerintahan ULMWP Buchtar Tabuni menuding Pemerintah Indonesia tidak punya niat baik untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Tanah Papua.

"Siapapun yang hadir sebagai undangan kami siap mobilisasi," lanjut Bazoka.

Dikatakan, dalam rangka menyambut komisaris dewan HAM PBB, ULMWP siap penuhi penjara Republik Indonesia demi mendengarkan dan mendapatkan pengakuan bahwa negara ini sebagai pelanggar HAM berat di Papua dan dunia.

"Hal ini kami tidak tanggung-tanggung jadi konsolidasi dan mobilisasi apapun akan kami lakukan. Indonesia mau tangkap mau kenakan pasal, kami tidak peduli," tegasnya.

Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pembuktian bahwa Indonesia sedang melakukan pelanggaran HAM dan pembatasan ruang hak demokrasi di Tanah Papua. (*)
https://papua.tribunnews.com/2022/01...-ham-di-papua.

Masalah Papua dalam isu pelanggaran HAM banyak sorotan dari PBB, akademisi internasional dan sebagainya.

Kehadiran utusan dewan HAM PBB yang harusnya masuk dari dulu ke Papua bisa menjadi momentum ULMWP menunjukan betapa banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan Indonesia dari zaman Orde Baru 

Di sisi lain, pihak Indonesia berusaha mempertahankan posisinya soal Papua agar citra Indonesia tidak jatuh dan tidak dimanfaatkan kelompok pro kemerdekaan untuk mendesak Indonesia melakukan referendum dan demiliterisasi Papua dengan memasukan tentara keamanan PBB seperti yang terjadi di Timor Timur di mana Tentara Australia masuk di akhir 1999 ketika TNI meninggalkan Timtim