Bisnis, JAKARTA – Inggris mulai menarik staf dari kedutaan Inggris di Ukraina di tengah peringatan invasi Rusia. Para pejabat mengatakan tidak ada ancaman khusus terhadap diplomat Inggris, tetapi sekitar setengah dari staf yang bekerja di Kiev akan kembali ke Inggris.

Itu terjadi ketika Amerika Serikat memerintahkan kerabat staf kedutaannya untuk meninggalkan Ukraina, dengan mengatakan invasi Rusia bisa datang "kapan saja", tulis BBC dan Al Jazeera pada Senin (24/01/2022). Rusia membantah memiliki rencana untuk aksi militer di Ukraina.

Departemen Luar Negeri AS juga memperingatkan orang-orang untuk tidak melakukan perjalanan ke Ukraina dan Rusia karena ketegangan yang sedang berlangsung dan "potensi pelecehan terhadap warga AS".

"Ada laporan bahwa Rusia merencanakan aksi militer yang signifikan terhadap Ukraina," kata penasihat dari Departemen Luar Negeri AS.

Namun, langkah penarikan staf kedutaan Inggris dan kerabat staf kedutaan AS itu adalah tindakan pencegahan dan tidak ada hal spesifik yang diperkirakan terjadi dalam 24 jam terakhir yang memicu keputusan tersebut.

Baca : Kondisi Terakhir 8 Hari Gunung Meletus dan Tsunami Tonga Berlalu

Staf kedutaan AS yang tidak penting juga telah diberi tahu bahwa mereka dapat pergi, dan warga AS didesak untuk melakukan hal yang sama. AS menekankan bahwa itu bukan evakuasi, tetapi Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa jika ada invasi Rusia, "tidak lagi dalam posisi untuk mengevakuasi warga AS".

Pada Sabtu, sekitar 90 ton "bantuan mematikan" AS termasuk amunisi untuk "pembela garis depan" tiba di Ukraina. Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken mengatakan pemerintah sedang menyusun "serangkaian tindakan yang akan diperhitungkan Presiden Putin" termasuk meningkatkan pertahanan di Ukraina dengan lebih banyak bantuan militer.

Rusia merebut wilayah Ukraina sebelumnya ketika mencaplok Krimea pada 2014, menyusul protes sengit di Ukraina yang menggulingkan presiden pro-Rusia negara itu. Pasukan Rusia menguasai Krimea sebelum wilayah tersebut memilih untuk bergabung dengan Rusia dalam referendum yang dianggap ilegal oleh Barat dan Ukraina.

Sejak saat itu, militer Ukraina terlibat dalam perang dengan pemberontak yang didukung Rusia di wilayah timur dekat perbatasan Rusia. Diperkirakan 14.000 orang telah tewas di Donbas.

Pada Minggu (23/01/2022), Kantor Luar Negeri Inggris menuduh Putin berencana mengangkat tokoh pro-Moskwa untuk memimpin pemerintah Ukraina. Pria yang disebutkan oleh Kantor Luar Negeri Inggris, mantan anggota parlemen Ukraina Yevhen Murayev, menyebut klaim itu bodoh.

Para menteri Inggris telah memperingatkan bahwa Pemerintah Rusia akan menghadapi konsekuensi serius jika menyerang Ukraina. Para pejabat AS mengatakan mereka khawatir bahwa Rusia dapat mencoba untuk menggulingkan dan menggantikan Pemerintah Ukraina, tetapi menolak untuk mengomentari pernyataan kantor luar negeri Inggris.