Jakarta - Kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta digeledah oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI terkait dugaan kasus korupsi kegiatan pembebasan lahan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yakin sejauh ini jajarannya memahami aturan.

"Sejauh ini kami meyakini semua jajaran mengerti dan memahami aturan yang ada. Namun demikian kami hargai dari pihak kejaksaan yang melaksanakan tugasnya," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Jumat (21/1/2022) malam.

Riza masih menunggu perkembangan proses hukum yang berjalan. Dia mengatakan jika nantinya terbukti ada yang salah, maka yang bersangkutan harus bertanggung jawab.

"Kita lihat nanti dalam prosesnya kalau memang ternyata nanti terbukti ada aparat kami ya tentu nanti yang bersangkutan harus menjelaskannya, mengklarifikasi, dan memang harus dipertanggungjawabkan. Mari kita saling menghormati, memberikan kesempatan seluas luasnya bagi semua, kita yang bertugas sesuai bidang dan profesi dan tanggung jawab kita masing masing," ujarnya.

Riza menuturkan proses pengadaan tanah membutuhkan waktu yang panjang. Dia menyebut bisa saja prosesnya dilakukan dari pejabat sebelumnya.

"Iya memang kan proses pengadaan tanahnya itu kan prosesnya panjang, tidak selesai dalam 1-2 tahun. Bisa saja pelaksanaannya itu berproses dari pejabat-pejabat sebelum, tidak ada masalah, semuanya silakan dicek bersama-sama," tuturnya.

Lebih lanjut, Riza berharap tidak ada permasalahan yang muncul dari pengadaan lahan di DKI Jakarta. Dia menyerahkan seluruh proses hukum kepada aparat.

"Dan kami berharap mudah-mudahan tidak ada masalah ya dari pengadaan lahan di DKI Jakarta. Selebihnya kita serahkan ke aparat hukum yang lebih mengerti, memahami dan kita beri kesempatan seluas-luasnya untuk melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan tindakan apapun, mari kita saling hormati dan menghargai," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Kejati DKI tengah menyidik dugaan kasus korupsi dalam kegiatan pembebasan lahan oleh Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta di Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Tahun 2018. Kejati DKI melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pertamanan dan Hutan DKI Jakarta.

"Penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan tindakan penggeledahan di Kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta," kata Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Ashari Syam dalam keterangan tertulis, Kamis (20/1).

Penggeledahan itu dilakukan pada Kamis (20/1). Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti.

"(Penggeledahan) Untuk mencari dan mengumpulkan bukti serta melakukan penyitaan terhadap benda-benda guna kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembebasan lahan oleh Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta di Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Tahun 2018.

Dalam kasus ini, berdasarkan fakta penyidikan, pada 2018, Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta memiliki anggaran untuk Belanja Modal Tanah sebesar Rp 326.972.478.000 yang bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Anggaran tersebut untuk kegiatan pembebasan tanah taman hutan, makam, dan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.

Namun, dalam pelaksanaannya, diduga ada kemahalan harga yang dibayarkan sehingga merugikan Negara cq Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurang-lebih sebesar Rp 26.719.343.153.

"Kemahalan harga tersebut disebabkan karena dalam menentukan harga pasar tidak berdasarkan harga dari aset identik atau sejenis yang ditawarkan untuk dijual sebagaimana diatur dalam Metode Perbandingan Data Pasar berdasarkan Standar Penilai Indonesia 106 (SPI 106)," ungkapnya.

https://news.detik.com/berita/d-5909...gub-buka-suara

Udah bingung cari alasan ngeles.. Sekarang langsung lempar masalah ya pak??..

Yg kelebihan bayar pak anies.. Tapi yg salah tetap ahok..