https://depok.pikiran-rakyat.com/nas...isiatif-dpr-ri
Quote:
Tok! RUU TPKS Disetujui Paripurna Jadi RUU Inisiatif DPR RI
Ramadhan Dwi Waluya
- 18 Januari 2022, 14:00 WIB
PR DEPOK - Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) telah disetujui menjadi RUU inisiatif DPR RI.
Persetujuan RUU TPKS menjadi RUU inisiatif DPR RI ini terjadi dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022.
Sebelum disetujui, Ketua DPR RI Puan Maharani bertanya anggota dewan mengenai RUU TPKS menjadi RUU inisiatif DPR RI.
"Apakah RUU usul inisiatif badan legislasi DPR RI tentang TPKS dapat disetujui menjadi RUU usulan DPR RI," ucapnya dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Menurut kabar yang dihimpun, rapat paripurna tersebut juga mendengarkan pendapat dari sembilan perwakilan fraksi di DPR RI.
Kabarnya, hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tak menyetujui RUU TPKS menjadi RUU inisiatif DPR RI dari sembilan fraksi di DPR RI.
Jubir Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayanti menjelaskan penolakan itu bukan karena tak setuju terhadap perlindungan korban kekerasan seksual terutama perempuan.
"Melainkan RUU ini tak memasukkan secara komprehensif seluruh tindak pidana kesusilaan yang meliputi kekerasan seksual, perzinahan, dan penyimpangan seksual yang jadi esensinya," kata dia menjelaskan.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PDIP, Riezky Aprilia memberikan pernyataan mengenai RUU TPKS menjadi RUU inisiatif DPR RI.
Dalam keterangannya, ia menyebut Fraksi PDIP memberikan dukungan penuh dengan beberapa catatan.
"RUU TPKS memberikan pembaharuan hukum berkaitan dengan hak-hak korban," ucap dia menjelaskan.
"RUU juga mengakomodir pengaturan mengenai pelecehan seksual berbasis elektronik, sebagai bagian dari delik pidana kekerasan seksual," tutur dia lagi.***
Cuma PKS yang nolak RUU PKS. Ya wajar. PKS maunya bukan cuma pemidanaan kekerasan seksual; tapi juga kriminalisasi seks luar nikah, LGBT ("penyimpangan"), pengistimewaan ulama, pengistimewaan Islam dan umat Islam, pemberlakuan syariah, dan perubahan dasar negara.
