KOMUNITAS
Informasi! Kaskus Update Fitur Baru! Intip di Sini!
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Proyek Satelit Kemhan Rugikan Negara Rp800 M dan Bisa Lebih Besar Lagi
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/61e0f53486f1570d5e222ba2/proyek-satelit-kemhan-rugikan-negara-rp800-m-dan-bisa-lebih-besar-lagi

Proyek Satelit Kemhan Rugikan Negara Rp800 M dan Bisa Lebih Besar Lagi

Proyek Satelit Kemhan Rugikan Negara Rp800 M dan Bisa Lebih Besar Lagi

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengelolaan proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang dijalankan pada 2015 diduga merugikan negara hingga Rp800 miliar. Di luar angka tersebut, negara juga masih berpotensi ditagih sejumlah perusahaan transnasional akibat kontrak yang dibuat Kemenhan.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan salah satu kejanggalan dalam persoalan ini adalah Kemenhan membuat kontrak dengan Avanti Communication Limited. Padahal negara belum menganggarkan kontrak itu.

"Kementerian Pertahanan pada tahun 2015, melakukan kontrak dengan Avanti untuk melakukan sesuatu. Padahal, anggarannya belum ada. Anggarannya belum ada, dia sudah kontrak," kata Mahfud dalam konferensi pers virtual, Kamis (13/1).

Mahfud menjelaskan persoalan ini bermula saat Satelit Garuda-1 keluar meninggalkan Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur (BT). Akibatnya, timbul kekosongan pengelolaan slot orbit.

Sementara itu, International Telecommunication Union (ITU) menetapkan negara yang memiliki hak mengelola suatu slot orbit diberi waktu selama tiga tahun untuk mengisi kekosongan itu. Jika tidak dilakukan, maka hak pengelolaan slot orbit secara otomatis akan gugur. Negara lain juga bisa menggunakan slot tersebut.

Menghindari kekosongan orbit lebih lama, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kemudian memenuhi permintaan Kemenhan untuk membangun Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan).

Mahfud membeberkan Kominfo baru menerbitkan persetujuan pengelolaan oleh Kemhan per 29 Januari 2016. Namun, Kemenhan telah membuat kontrak sewa satelit Artemis pada 6 Desember 2015.

"Kemenhan kemudian membuat kontrak sewa Satelit Artemis yang merupakan floater (satelit sementara pengisi orbit) milik Avanti Communication Limited, pada tanggal 6 Desember 2015," kata Mahfud.

Pada 25 Juni 2018 Kemenhan mengembalikan hak pengelolaan slot orbit 123 derajat BT ke Kemkominfo. Kemudian, pada 10 Desember tahun yang sama, Kemkominfo memutuskan Hak Penggunaan Filing Satelit Indonesia pada Orbit 123 derajat untuk Filing Satelit Garuda-2 dan Nusantara-A1-A kepada PT Dini Nusantara Kusuma (PT. DNK).

Namun, perusahaan tersebut tidak bisa menyelesaikan residu dampak tindakan Kemenhan dalam pengadaan Satkomhan.

Menurut Mahfud, saat meneken kontrak sewa dengan Avanti tahun 2015, Kemenhan belum memiliki anggaran untuk membangun Satkomhan.

Sementara itu, sepanjang 2015-2016 Kemenhan meneken kontrak dengan Navayo, Detente, Airbus, Lovel, Hogan, dan Telesat. Padahal, anggarannya belum tersedia pada 2015.

"Sedangkan di Tahun 2016, anggaran telah tersedia namun dilakukan self blocking oleh Kemenhan," ujar Mahfud.

Beberapa waktu kemudian, Avanti melayangkan gugatan melalui London Court of International Arbitration. Sebab, Kemenhan tidak membayar satelit sesuai nilai kontrak yang telah disepakati.

Kata Mahfud, pengadilan arbitrase kemudian menjatuhkan vonis yang membuat negara harus mengeluarkan uang hingga setengah triliun.

"Lalu, pada tanggal 9 Juli 2019, pengadilan arbitrase menjatuhkan putusan yang berakibat Negara telah mengeluarkan pembayaran untuk sewa Satelit Artemis, biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filing satelit sebesar Rp515 Miliar," kata Mahfud

Terkait kontrak dengan pihak Navayo, pada 2016-2017 pejabat Kemhan disebut tetap menerima dan menyetujui barang-barang yang diserahkan oleh Navayo meski tidak sesuai dengan dokumen Certificate of Performance.

Navayo kemudian menagih uang sebesar USD16 juta kepada Kemenhan. Namun, pemerintah menolak membayar tagihan ini. Navayo kemudian menggugat Indonesia ke pengadilan Arbitrase Singapura pada 22 Mei tahun lalu.

"Berdasarkan putusan Pengadilan Arbitrase Singapura tanggal 22 Mei 2021, Kemenhan harus membayar USD20.901.209 kepada Navayo," tutur Mahfud.

Selain dua tagihan bernilai jumbo itu, kata Mahfud, masih ada kemungkinan Kemenhan bakal ditagih oleh Detente, Hogan Lovells, Teleset, dan Airbus.

"Negara bisa mengalami kerugian yang lebih besar," tutur Mahfud.


https://www.cnnindonesia.com/nasiona...bih-besar-lagi


----------------------------------------------

Duduk Perkara Proyek Satelit Kemhan Yang Bikin Rugi Negara Ratusan Miliar

https://www.viva.co.id/berita/nasional/1440313-duduk-perkara-proyek-satelit-kemhan-bikin-rugi-negara-ratusan-miliar



---------------------------------------------------

2015, RI via DepHan meneken kontrak sewa satelit.
Anggaran di APBN utk itu belum ada, tapi kontrak udah di teken.

2016 anggaran siap, tp diblocking oleh kemhan,
Shg pemilik satelit menggugat pemerintah, biaya sewa satelit ke pengadilan arbitrase Int'l. di London sebesar 515M.

2021 pemerintah RI juga di gugat via Pengadilan Arbitrase Int'l. di singapore sebesar 20 juta dolar oleh vendor perlengkapan / pengelolaan satelit lainnya.

2022 tidak menutup kemungkinan vendor perlengkapan / pengelolaan satelit yang lainnya lagi juga akan menggugat pemerintah RI.

Note : menhan saat itu Ryamicard Ryacudu




ruwet...
emoticon-Bingung
monggo yg mau nambahin / yg paham / yg bs menjelaskan lbh detail emoticon-thumbsup




Quote:







profile-picture
profile-picture
profile-picture
Jazed dan 10 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh Mas.Brayy
Halaman 1 dari 2
kirain prabowo
skip dulu deh
kyk rakyat peduli aje mau rugi ribuan triliun jg rakyatnya masa bodo yg penting rakyat rajin bayar pajak itu sudah
profile-picture
profile-picture
bukan.bomat dan jgc14arman23 memberi reputasi
Bawah ane mungkin lebih paham.
profile-picture
profile-picture
bukan.bomat dan Mas.Brayy memberi reputasi
Belom ada yg jd tersangka
Ati2 kl hoax pak, bs kena UU ITE

emoticon-Mewek
profile-picture
zelfrizk memberi reputasi
Lihat 3 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 3 balasan
loh emang harus nya punya satelit sendiri kok untuk militer , kalo perang gak terganggu atau di dikte sama negara lain.
berapa pun biaya nya harus nya tetep di bayar emoticon-Bingung
profile-picture
Mas.Brayy memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 1 balasan
Klo terbukti tangkap
Bocor.... Bocor.... hayo siapa yang bertanggunjawab
Hati ane selalu mengatakan kalau Polri itu bobrok
Tapi dalam hati kecil ane ane juga mengatakan TNI juga sama bobroknya emoticon-Hammer (S)

tapi itu mah cuman kata hati ane nggak perlu ditanggepi serius emoticon-Malu
profile-picture
profile-picture
profile-picture
Kranevitter dan 2 lainnya memberi reputasi
Lihat 4 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 4 balasan
Belum ada anggaran sudah buat kontrakemoticon-Ngakak
profile-picture
profile-picture
Jazed dan pilotugal2an541 memberi reputasi
Waduh oknum, mutasi! emoticon-Marah

Kelar deh masalah......eh...mutasi ke luar angkasa malah makin tekor dong...emoticon-Hammer
mirip sama balap tamiya tuh... cuma balap tamiya bisa kucurkan duit tanpa ada di anggaran.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
EnzoMan dan 5 lainnya memberi reputasi

Pelan2 mafia kemenhan kebuka, betul kata pengamat militer yg jga mantan istri jendral tni connie bakrie disana banyak sarangnya tp untuk alutista ya

Eh sekarang perkara satelit dari kemenhan juga emoticon-Shutup
profile-picture
bukan.bomat memberi reputasi
Diubah oleh clcyep
paling kasusnya sama ky heli AW, kalo udah nyenggol keatas makin banyak gemboknya
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 1 balasan
Wow....
Post ini telah dihapus
Post ini telah dihapus
kalau negara rugi2 gini, dampak ke masyarakat apa ya?? sampai sekarang masih belum ngerti
Lihat 2 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 2 balasan
manahemen hontrol emoticon-Leh Uga
Ngapain susah2 pake beli satelit

Kan uda ada walki talkie, pake telmoknyet kek, atau kalo gak mau disadap pake morse senter goceng an
profile-picture
profile-picture
jgc14arman23 dan adamyvon memberi reputasi

Ternyata seperti ini awal masalahnya

https://www.kaskus.co.id/thread/5af9...more_like_this

https://www.kaskus.co.id/thread/5b21...more_like_this



hmmm...dikit2 jadi mulai agak paham.

Jan 2015 - Satelit Garuda milik RI keluar orbit. shg slot orbit satelit milik RI jadi kosong.
Slot yg kosong, bila tdk diisi satelit lagi dlm waktu 3 tahun, sesuai aturan Int'l, maka slot tsb bisa di isi negara lain.
Jika slot ini diisi negara lain, ini sangat merugikan RI, krn satelit tsb utk kepentingan pertahanan / militer RI, yg berada diatas wilayah RI, yaitu pulau sulawesi.
& RI akan selamanya tergantung kpd satelit negara lain yg mengisi slot tsb, utk keperluan militernya. Dan ini tentu saja akan sangat melemahkan pertahanan negara.

Des 2015 - Menhan, saat rapat dgn presiden jokowi, diberi arahan utk segera mengisi kembali slot milik RI tsb dgn satelit lain.
Lalu dikarenakan bikin satelit baru itu butuh waktu lama, yaitu sekitar 3 tahun, maka diputuskan utk sewa dadakan (tanpa ada rencana dulu di APBN).
Satelit yg disewa adalah satelit artemis milik Avanti.

Nop 2016 - Satelit artemis berhasil dimasukkan ke slot orbit satelit milik RI. Dengan biaya sewa 30 jt dolar & baru dibayar 13,2 jt dolar.
& karena blm ada anggarannya di APBN itulah makanya pelunasan sewanya macet.

Agt 2017 - Karena macet bayar pelunasan sewa, Avanti selaku pemilik satelit menggugat pemerintah RI melalui pengadilan arbitrase Int'l sebesar 20 jt dolar.

Nop 2017 - Avanti mengeluarkan satelit artemis dari slot orbit milik RI.


ini berarti sepenuhnya kesalahan & tgg jawab pemerintah RI utk menyelesaikan masalah urusan sewa menyewa satelit ini
profile-picture
profile-picture
profile-picture
Jazed dan 5 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh Mas.Brayy
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 1 balasan
Halaman 1 dari 2


×
© 2022 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di