Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk mengklarifikasi isu normalisasi hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel. Hidayat meminta kepada Menlu Retno Marsudi dan para pejabat negara lainnya tetap memegang komitmen konstitusional dalam mendukung kemerdekaan bangsa Palestina.


"Isu sensitif yang digulirkan beberapa media di dalam dan luar negeri, soal normalisasi hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel ini, penting segera diklarifikasi secara tegas dan terbuka oleh Menlu RI agar tidak menimbulkan spekulasi yang tidak kondusif, yang hadirkan kegaduhan di masyarakat Indonesia, yang sekalipun masih dilanda COVID-19, tapi tetap memegangi konstitusi Pembukaan UUD 1945 yang menolak penjajahan," ujar Hidayat Nur Wahid atau HNW, dalam keterangan tertulis, Jumat (24/12/2021).

Disinggung Menlu AS Saat ke Jakarta
Hidayat menjelaskan munculnya isu normalisasi hubungan Indonesia dengan Israel awalnya dikaitkan dengan Menlu Amerika Serikat (AS) Antony Blinken usai pertemuannya dengan Menlu RI pekan lalu. Merujuk dari pemberitaan media massa, sebut dia, pejabat Israel mengatakan pertemuan itu turut membahas kemungkinan normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dengan Indonesia.


"Saya mengingatkan agar para menteri ekstra waspada dan jangan menjadi korban dari main apinya lobi Yahudi, yang dengan berbagai jurus terus mendesakkan agenda normalisasi dengan Indonesia, sekalipun mereka tahu bahwa hal itu bertentangan dengan konstitusi Indonesia," ujarnya.



Politisi yang juga kerap disapa HNW itu mengingatkan para menteri dan pejabat terkait lainnya atas sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di mana, menurut HNW, Presiden Jokowi terus menekankan komitmen membela perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina.

"Para menteri tentu diapresiasi bila sikap mereka justru mempertahankan dan memperjuangkan pernyataan dan sikap resmi Presiden Joko Widodo, yang menegaskan untuk terus membela perjuangan bangsa Palestina hingga meraih kemerdekaannya, dan karenanya tidak membuka normalisasi hubungan dengan Israel," imbaunya.


HNW menambahkan Indonesia sejak kepemimpinan Sukarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memegang teguh komitmen kemerdekaan bangsa Palestina, Presiden Jokowi juga demikian. Dia menegaskan bahwa sikap tersebut sesuai dengan perintah UUD 1945.

"Dari Presiden Soekarno hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, semuanya berkomitmen untuk membela perjuangan bangsa Palestina hingga merdeka, dan karenanya tidak menjalin hubungan politik dengan Israel. Ini karena perintah dari UUD NRI 1945 yang menolak penjajahan di atas dunia yang saat ini dialami oleh bangsa Palestina," lanjutnya.


Isu normalisasi hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel juga dikritik oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon. Dalam cuitan akun Twitter-nya, Fadli Zon menilai jalinan hubungan diplomatik yang dilakukan Pemerintah RI melalui Menlu dengan Israel merupakan bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi.

"Klu yg dimaksud normalisasi adalah pembukaan hubungan diplomatik, tentu itu merupakan pengkhianatan thd konstitusi kita sendiri n perjuangan kemerdekaan Palestina selama ini. Tolak normalisasi, n dukung Palestina menjadi negara merdeka," cuit @fadlizon, seperti dilihat detikcom, Jumat (24/12).

Sumber