Koalisi Rakyat West Papua dan Front Rakyat Indonesia for West Papua Sulut minta operasi militer diakhiri

[ara peserta diskusi KNPB Baliem Barat tentang pencanangan Tri Komando Rakyat oleh Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961. - Dok. KNPB Baliem Barat Koran Jubi

Jubi – Koalisi Rakyat West Papua dan Front Rakyat Indonesia for West Papua di Sulawesi Utara meminta pemerintah segera mengakhiri operasi militer di Tanah Papua. Mereka juga menolak rencana pemekaran provinsi di Tanah Papua. Hal itu disampaikan Koalisi Rakyat West Papua dan Front Rakyat Indonesia for West Papua Sulawesi Utara dalam keterangan pers di Manado pada Minggu (19/12/2021). Keterangan pers itu digelar untuk menanggapi 60 tahun pencanangan Tri Komando Rakyat (Trikora) oleh Presiden Soekarno pada 1 Desember 1961.

Koalisi Rakyat West Papua dan Front Rakyat Indonesia for West Papua Sulawesi Utara menyatakan pencanangan Trikora mengawali operasi militer ilegal di Papua.

“Trikora merupakan ekspresi awal dilakukannya penjajahan Indonesia atas bangsa West Papua, yang faktanya bukan pembentukan Belanda,” kata Koordinator Lapangan Anselmus Kambu.

Kambu mengatakan Trikora yang dinyatakan Soekarno pada 19 Desember 1961 mengawali berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Tanah Papua.

“Kasus itu antara lain Biak Berdarah pada 6 Juli 1998, Wasior Berdarah pada 13 Juni 2001, Wamena Berdara pada 4 April 2003, Uncen Berdarah pada 16 Maret 2006, Paniai Berdarah pada 8 Desember 2014, Deiyai Berdarah pada 1 Agustus 2017. Hingga kini, operasi militer merupakan alat Negara Indonesia yang paling ampuh untuk meghalau perlawanan rakyat West Papua yang ingin kembali  merdeka dari Indonesia,”katanya.

Kambu menyatakan berbagai operasi militer yang diberlakukan di Papua telah menimbulkan teror, intimidasi, kekerasan, bahkan pembunuhan terhadap rakyat Papua.

“Dalam dekade 1961-an hingga 2021, rakyat West Papua mengalami teror, intimidasi, pemboman, penembakan, pembunuhan, pemenjaraan, penculikan, kejahatan kemanusiaan hingga terjadi pengungsian di Kabupaten Nduga, Intan jaya, Puncak Jaya, Puncak, Maybrat, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo,” katanya.

Kambu menegaskan Koalisi Rakyat West Papua dan Front Rakyat Indonesia for West Papua di Sulawesi Utara meminta pemerintah segera mengakhiri operasi militer di Tanah Papua.

“Kami dengan tegas menyatakan sikap, segera tarik militer organik dan non-organik dari West Papua. Stop operasi militer di Kabupaten Nduga, Intan jaya, Puncak Jaya, Puncak, Maybrat, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo,” ujarnya. ;

Koalisi Rakyat West Papua dan Front Rakyat Indonesia for West Papua di Sulawesi Utara juga menolak seluruh rencana pemekaran provinsi di Tanah Papua. Menurutnya, pembentukan Daerah Otonom Baru di Papua hanya dijadikan jalan untu membentuk komando teritorial baru aparat keamanan di Tanah Papua.

“Kami menolak semua pembangunan Kodim dan Korem di seluruh Tanah Papua,” katanya.

Pemerintah juga diminta segera menghentikan kegiatan pertambangan PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika dan membatalkan rencana eksploitasi Blok Wabu di Intan Jaya, serta membuka akses bagi jurnalis asing untuk meliput situasi Papua. Selain itu, Koalisi Rakyat West Papua dan Front Rakyat Indonesia for West Papua di Sulawesi Utara juga meminta Perserikatan Bangsa-bangsa segera mengintervensi krisis kemanusiaan yang terjadi di Tanah Papua.

“Kami mendukung Seruan 194 Pastor se-tanah Papua yang menyeruhkan kepada PBB untuk intervensi ke West Papua terkait penyelesaian pelanggaran HAM di tanah Papua,” Katanya.

Mereka juga menyerukan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk  menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

“Kami meminta Polda Papua segera bebaskan Tuan. Viktor Yeimo dan tahanan politik lainnya. Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa segera Intervesi perlanggaran HAM berat di Tanah Papua, dan berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri,” kata Kambu.

Tuntutan serupa disampaikan Komite Nasional Papua Barat atau KNPB Baliem Barat. Pencanangan Trikora di Alun-alun Yogyakarta pada 19 Desember 1961 dinilai KNPB Baliem Barat sebagai awal dari rentetan panjang operasi militer Indonesia di Tanah Papua. Ketua Diplomasi KNPB Baliem Barat Lanny Jaya, Siram Padam Wenda mengatakan operasi militer Indonesia di Papua dimulai setelah Soekarno mengumumkan Trikora.

“Peristiwa  Trikora tanggal 19 Desember 1961 adalah awal perintah operasi yang dikeluarkan Soekarno untuk mengagalkan negara West Papua yang dideklarasikan pada tanggal 1 Desember 1961 di Holandia [yang kini disebut] Jayapura,” katanya saat dihubungi melalui panggilan telepon pada Senin (20/12/2021).

Wenda mengatakan operasi militer tersebut terus berlangsung hingga kini, di mana aparat keamanan TNI/Polri disebarkan ke seluruh Papua. Ia menyatakan operasi militer itu telah menimbulkan banyak korban, khususnya dari kalangan orang asli Papua.

“Karena itu, kami bangsa dan rakyat Papua mendesak kepada Presiden Republik Indonesia agar menarik pasukan non-organik yang sedang melakukan pelanggaran HAM berat di seluruh Tanah Papua. Itu solusi damai dan demokratis, segera berikan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat bangsa Papua,” katanya. (*) Editor: Aryo Wisanggeni G

Artikel ini telah tayang di jubi.co.id -LINK Sumber- https://jubi.co.id/koalisi-rakyat-we...medium=twitter
19 Desember 1961 tanggal diserukannya Trikora oleh Presiden Sukarno di Yogyakarta.
1 Desember 1961 pengibaran bendera bintang kejora mulai dilakukan dan jadi hari cuti di tanah Papua saat itu

Tapi mereka para koalisi di atas nggak pernah bahas pembunuhan dan pembakaran sekolah-sekolah sama teroris
mungkin dianggap framing media atau perjuangan kemerdekaan