Dukungan ibu kota baru terus mengalir dan persyaratan terhadap kebijakan juga terlampir dengan jumlah banyak.

Pemerintah terus mengupayakan terbentunya ibu kota baru sampai dengan ketidakpastian bentuk dari ibu kota yang sah.

Rancangan undang-undang ibu kota baru terus dibahas tanpa kepastian dan pemerintah terus menghindari media untuk memberikan klarifikasi.

Ibu kota baru terancam mengalami ibu kota fiktif dan kegiatan penuh kecurangan dari kepentingan politik. Ibu kota baru bisa menjadi senjata politik kuat tahun 2024 dengan berbagai kasus.

Kasus ibu kota baru tahun 2024 yaitu terbentuknya ibu kota baru menjelang pemilihan umum presiden, jadi presiden terpilih adalah presiden yang membawa blue print terhadap kesuksesan ibu kota baru karena ibu kota baru menjadi ibu kota yang memiliki kegiatan negara baru dan tidak bisa presiden biasa untuk mengatur ibu kota baru.

Gagalnya ibu kota baru terjadi banyak kepentingan politik sehingga menjadi senjata kampanye pemimpin untuk memiliki informasi bebas terhadap perkembangan ibu kota baru dan menjadi rancangan kampanye masuk akal untuk mempengaruhi masnyarakat.

Ibu kota baru harapan menjadi impian yang terus dikampanye untuk meraih suara politik pada pemilihan umum dan memberikan gambaran tentang resiko pada pertumbuhan ekonomi, kemudian ibu kota baru harapan bisa mengalami perubahan haluan seperti memilih tempat yang strategis untuk menjadi ibu kota baru.

Sejarah ibu kota baru mengajarkan cara membentuk ibu kota dengan berbagai dinamika dan menjadi gambar yang jelas dan memberikan rumus untuk membantu menjawab permasalahan pemerintahan.

Ibu kota baru tercipta satu tahun terpilihnya pemerintahan baru yang sesuai dengan janji kampanye adalah kebijakan asli dan benar dan tidak menghabiskan masa jabatan untuk berbelok pada kepentingan lain, jadi proses bisa dipangkas menjadi sebuah kepastian dan bukan membenturkan berbagai kepentingan politik dan mengacaukan sistem undang-undang sah.

Pemerintah yang terus mengulur bentuk ibu kota baru dan menghindari media untuk melakukan klarifikasi menjadi bentuk kegagalan pemerintah terhadap kegiatan membentuk ibu kota baru dan memiliki kewajiban memberikan klarifikasi terhadap bentuk pembatalan program ibu kota baru.