CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Dituduh Monopoli Label Halal, MUI Klaim Sudah Sesuai Hukum Fikih
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/61b19dc37ebd4f74af26ef8e/dituduh-monopoli-label-halal-mui-klaim-sudah-sesuai-hukum-fikih

Dituduh Monopoli Label Halal, MUI Klaim Sudah Sesuai Hukum Fikih

Dituduh Monopoli Label Halal, MUI Klaim Sudah Sesuai Hukum Fikih

Suara.com - Beberapa saat lalu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menuai hujatan lantaran dituduh memonopoli label halal karena dianggap satu-satunya yang memiliki kewenangan tersebut. 

Sejumlah ormas Islam bahkan mempertanyakan kredibilitas MUI hingga akhirnya Ketua MUI Bidang Halal dan Ekonomi Syariah, KH Sholahuddin Al Aiyub buka suara. Menurut dia, MUI adalah satu-satunya organisasi yang diterima oleh berbagai ormas Islam di Indonesia. 

Alasannya karena di dalam tubuh MUI ada perwakilan dari berbagai ormas mulai dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al Irsyad Al Islamiyah, Mathlaul Anwar, dan 59 ormas Islam lainnya sampai Persatuan Umat Islam.

Sehingga, bila sertifikasi halal jadi kewenangan salah satu ormas saja, maka akan terjadi perpecahan hingga menimbulkan tanda tanya terhadap standar halal produk di Indonesia.

"Penetapan halal dilakukan oleh MUI karena berdasarkan ketentuan fiqih qadha’i yaitu harus bersifat final dan berada di level aturan negara. Aturan perundang-undangan juga menuntut adanya legally binding,” kata Aiyub melalui laman resmi MUI, Kamis, (09/12/2021).

Ia juga menyebut, sertifikasi halal juga harus diserahkan kepada kepada organisasi yang memiliki kemampuan kompetensi di bidang terkait seperti Komisi Fatwa.

“Maka kewenangan ini tidak bisa dibagikan kepada siapapun. Hukum ini mengikat dan harus menghapus perbedaan. MUI merupakan rumah bernaung ormas Islam di Indonesia untuk menjembatani perbedaan-perbedaan ini," tulis dia dikutip dari laman IDXChannel.

Tidak hanya Komisi Fatwa, ada pula Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan LPPOM MUI yang juga menjadi pertimbangan dalam merilis sertifikasi halal. Sudah ada tiga LPH yang saat ini sudah diakui oleh BPJPH Kementerian Agama.

https://www.suara.com/bisnis/2021/12...ai-hukum-fikih

Emang d fiqih untuk menghalalkan sesuatu itu harus bayar pak??.. emoticon-Malu (S)



emoticon-Ngakak (S)emoticon-Ngakak (S)emoticon-Ngakak (S)
profile-picture
profile-picture
profile-picture
viniest dan 22 lainnya memberi reputasi
Halaman 1 dari 3
hukum fikih dgn stempel fulus
profile-picture
profile-picture
profile-picture
viniest dan 15 lainnya memberi reputasi
Agan ts komentarnya terlalu vulgar🤭

MUI : DAMN, IT HURTS RIGHT HERE IN MY MEOW MEOW😂
profile-picture
profile-picture
profile-picture
viniest dan 13 lainnya memberi reputasi
Ya bayar lah, jadi ulama juga sekolahnya tinggi, mahal dan capek sama seperti yang lainnya, masa gak dibayar.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
jiresh dan 5 lainnya memberi reputasi
Monopoli itu haram ya akhi, dilarang agama dan ga mencerminkan akhlaqul karimah ya pak yai emoticon-Sorry
profile-picture
profile-picture
profile-picture
viniest dan 10 lainnya memberi reputasi
Lihat 17 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 17 balasan
masih lama ga ngurusnya? akhirnya temen ane jualan tanpa pake logo halal. mau bener aja dipersulit.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
jiresh dan 8 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh nastak.beybeh
Lihat 8 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 8 balasan
Maklumin saja lah kalau agama itu.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
baikapuk dan 5 lainnya memberi reputasi
Kenapa gak di bawah depag?
profile-picture
profile-picture
profile-picture
baikapuk dan 7 lainnya memberi reputasi
Lihat 3 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 3 balasan
berhubung ane ga tergabung dalam ormas apapun. apa bisa diartikan ane ga menerima keberadaan mui?
profile-picture
profile-picture
profile-picture
baikapuk dan 5 lainnya memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 1 balasan
Pake peci, jidad item, otak isinya memeck ama duit muluemoticon-Ngakak
profile-picture
profile-picture
profile-picture
jiresh dan 8 lainnya memberi reputasi
btw apakah pernah ada release nominal yang dihasilkan dari biaya sertifikat halal pertahun?
profile-picture
profile-picture
profile-picture
jiresh dan 5 lainnya memberi reputasi
Lihat 3 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 3 balasan
ujung2nya setoran dan duit.

emoticon-Ngakak
profile-picture
profile-picture
profile-picture
jiresh dan 5 lainnya memberi reputasi
mencari pembenaranemoticon-Big Grin emoticon-Big Grin emoticon-Big Grin
fiqih
emoticon-Big Grin emoticon-Big Grin emoticon-Big Grin
profile-picture
profile-picture
profile-picture
jiresh dan 4 lainnya memberi reputasi
lsm tanpa badan hukum paling powerfull di +62 ................ emoticon-Cool
profile-picture
profile-picture
profile-picture
jiresh dan 6 lainnya memberi reputasi
Ormas dengan kewenangan tertinggi di Indonesia.

Seharusnya label halal dikembalikan wewenangnya ke kementerian agama.
Ini malah di tangan ormas. emoticon-Ngakak
profile-picture
profile-picture
profile-picture
mclonewolf dan 8 lainnya memberi reputasi
Lihat 2 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 2 balasan
"Penetapan halal dilakukan oleh MUI karena berdasarkan ketentuan fiqih qadha’i yaitu harus bersifat final dan berada di level aturan negara. Aturan perundang-undangan juga menuntut adanya legally binding,” kata Aiyub melalui laman resmi MUI, Kamis, (09/12/2021).

berdasarkan aturan fiqh memang persoalan halal itu diatur oleh negara, dalam hal ini harusnya kementerian agama yang urus, mungkin kerjasama dengan bpom dan kementerian negara lain boleh2 aja, tapi jelas menurut ketentuan fiqh ya harusnya label halal dikeluarkan kementerian agama RI bukan malah ormas mengatasnamakan negara dan umat, penipuan itu namanya !
profile-picture
profile-picture
profile-picture
jiresh dan 6 lainnya memberi reputasi
Lihat 2 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 2 balasan
Intinya mah duit
profile-picture
profile-picture
profile-picture
jiresh dan 6 lainnya memberi reputasi
Harusnya bisa dibuat aturan baru sih....

Pemerintah, mau depag, atau yg ngurusin makanan apa tuh namanya.

Keluarkan label mengandung atau tidak mengandung babi. Kl soal halal engga biarlah tetap mui. Yg jelas masy tahu kandungan makanan yg mereka beli ga ada babinya.

Semua administrasi yg mensyaratkan label halal diganti jd label tdk mengandung babi.
profile-picture
profile-picture
muhamad.hanif.2 dan valkyr9 memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 1 balasan

Cari cuan pake ayat ya kaya gini
profile-picture
profile-picture
profile-picture
jiresh dan 4 lainnya memberi reputasi
MUI kan ormas bukan badan resmi negara emoticon-Leh Uga
profile-picture
profile-picture
profile-picture
jiresh dan 7 lainnya memberi reputasi
justru karena di level negara ,
tidak boleh ormas yang memiliki kekuasaan
profile-picture
profile-picture
profile-picture
jiresh dan 5 lainnya memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 1 balasan
Halaman 1 dari 3


×
© 2022 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di