FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta mengkritik Majelis Ulama Indonesia (MUI) Wilayah DKI yang menyediakan tim siber army untuk membela Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Ketua PWNU DKI, Samsul Ma’arif mengingatkan MUI tentang fungsi ulama untuk mengontrol penguasa bukan malah menjadi pembela bagi pemerintah.

“Jadi bukan pasang badan kalau ada apa-apa kita membela, bukan itu tugasnya, itu penjilat namanya,” ucap Samsul, dikutip Senin (22/11/2021).

Menurutnya, dana hibah Pemrov DKI Jakarta yang diberikan ke MUI DKI merupakan uang rakyat. Bukan uang pribadi Anies Baswedan.

“Ada kesan seakan-akan MUI itu kan dibayar oleh Pemda, dikasih yang banyak. Padahal itu uang rakyat bukan uang Anies,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar membantah tuduhan pembentukan pasukan siber lindungi Anies Baswedan karena mendapat dana hibah Rp10,6 miliar.

Munahar mengatakan, inisiatif pembentukan pasukan siber atau cyber army untuk untuk meng-counter berita-berita negatif dan hokas.Terutama dalam membela umat dan ulama, atau beramar makruf nahi munkar.

“Karena itu adalah salah satu tugas MUI. Jadi, tidak ada hubungannya dengan dana hibah,” kata Munahar.

Sementara dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta tidak digunakan untuk membiayai tim siber. Dana hibah itu digunakan untuk program kerja MUI.

“Dana hibah tidak digunakan untuk mendanai tim cyber army. Dana hibah hanya dipakai untuk membiayai pelaksanaan program kerja, serta kegiatan operasional MUI. Dari tingkat provinsi, kota, kecamatan, selanjutnya juga untuk tingkat kelurahan,” terangnya.

“Yang menghubungkan pembentukan tim siber dengan dana hibah, nggak paham MUI beserta tugas dan program-programnya,” tandas Munahar. (fin/fajar).


Sumber :
https://fajar.co.id/2021/11/22/mui-j...anya/?page=all