Australia Klaim Gugusan Pulau Pasir, YPTB Desak Tunjukkan Bukti

Beranda
Komunitas
News
Berita dan Politik
Australia Klaim Gugusan Pulau Pasir, YPTB Desak Tunjukkan Bukti

samsol...

15-11-2021 19:42

Australia Klaim Gugusan Pulau Pasir, YPTB Desak Tunjukkan Bukti

Kupang - Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) meminta Pemerintah Australia menunjukkan bukti kepemilikan yang sah atas gugusan Pulau Pasir (Ashmore and Cartier Island) yang saat ini masih disengketakan namun sudah diklaim milik negara tersebut.

"Mereka hanya mengklaim bahwa itu milik mereka, padahal tidak ada bukti yang bisa mereka tunjukkan bahwa itu adalah milik mereka," kata Ketua YPTB Ferdi Tanoni, di Kupang, Senin (15/11/2021), seperti dilansir Antara.

Ferdi dengan tegas mengatakan pihaknya sudah sejak lama mendesak agar Australia menunjukkan bukti dari kepemilikan itu. Namun hingga saat ini hasilnya nol.

Ferdi menambahkan masyarakat NTT khususnya sangat mendukung upaya memberantas illegal fishing, tetapi tidak dengan memberantas nelayan tradisional di Laut Timor.

Ferdi yang selama ini berjuang untuk mendapatkan hak rakyat di Celah Timor ini, mendesak Pemerintah Australia juga Indonesia untuk segera memberikan bukti yang sah terhadap kepemilikan Australia atas Pulau Pasir.

"Kami rakyat Rote, Sabu, dan Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia mendesak Australia untuk segera memberikan bukti yang sah terhadap kepemilikan Australia atas gugusan Pulau Pasir/Ashmore and Cartier Island. Dengan demikian, seluruh urusan ini juga dapat segera kita akhiri," ujar dia.

Menurut dia, jika Australia tidak memberikan bukti yang sah atas kepemilikan gugusan Pulau Pasir/Ashmore and Cartier Island, pihaknya meminta semua nelayan, baik dari Australia maupun Indonesia, tidak melaut di daerah yang masih disengketakan itu.

Menurut Ferdi, selama ini perjanjian-perjanjian yang dibuat terkait urusan Pulau Pasir ini salah, hanya untuk menguntungkan Australia, karena itu harus dibatalkan.

"Kapal nelayan tradisional di Laut Timor yang berukuran antara 5-15 GT, tetapi Australia membuat perjanjian dengan Indonesia bahwa kapal-kapal yang boleh memasuki gugusan Pulau Pasir tidak boleh gunakan motor. Hanya perahu layar saja yang boleh melintasi gugusan Pulau Pasir dan mereka disebut nelayan tradisional," katanya pula.

Ferdi membeberkan, penangkapan teripang dan ikan dasar laut pun ada perjanjiannya. Sayangnya perjanjian ini lebih menguntungkan Australia.

"Ingat bahwa dasar Laut Timor merupakan hak Indonesia, dan air beserta ikan yang berenang merupakan milik Indonesia," ujar dia lagi.

https://news.detik.com/berita/d-5812...jukkan-bukti/2

Quote:

Jakarta, Beritasatu.com - Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia dan Australia pada tahun 1974 dan mengatur tentang hak-hak nelayan tradisional hanya merupakan kesepakatan untuk membicarakan hal tersebut saja. MoU itu bukan hukum dan tidak bisa digunakan seperti yang dilakukan Australia dengan membuat perjanjian-perjanjian yang sangat tidak masuk akal dan kemudian disetujui Indonesia.

Penegasan itu disampaikan Ketua Peduli Timor Barat Ferdi Tanoni dalam keteranganya di Kupang Rabu (23/9).
Dikatakan, MoU tidak memiliki bobot terkait siapa yang memiliki pulau-pulau tersebut. Di sisi lain, Indonesia tidak bisa berdiam diri kemudian hanya mengakuinya saja dan mengatakan Pulau Pasir adalah milik negara Australia.

“Sejak kapan Australia menguasai Pulau Pasir? Hingga tahun 1973 Pemerintah Kabupaten Kupang masih keluarkan ijin (surat jalan) kepada masyarakat/nelayan yang hendak berlayar ke Pulau Pasir,” jelasnya.

Dia mengatakan bahwa pemberian surat jalan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang telah dilakukan ratusan tahun lalu. Setidaknya pada tahun 1751 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda kepada seorang pedagang Tionghoa yang hendak berlayar menuju ke gugusan Pulau Pasir dan Rote.

Selain itu, perahu-perahu dari Makassar-Sulawesi Selatan dan daerah lainnya yang hendak memasuki wilayah Timor harus dilengkapi dengan surat ijin resmi dari ‘kompeni’ yang mengizinkan mereka untuk mengumpulkan teripang di wilayah yang direalisasikan tersebut tanpa halangan.
Kemudian, lanjut Ferdi, pada tahun 1974 Indonesia dan Australia tandatangani MoU tentang hak-hak nelayan tradisional dan setelah itu para nelayan tradisional Indonesia ditangkap, perahu mereka dibakar kemudian mereka dipenjarakan oleh Australia dan disetujui Pemerintah Indonesia.

Ferdi mempertanyakan jangan-jangan Indonesia juga sengaja membiarkan para nelayan tradisional di Laut Timor dimusnahkan. Untuk itu, Peduli Timor Barat, mendesak Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan RI untuk segera membatalkan MoU 1974 kemudian Perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif dan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu RI-Australia tahun 1997.

Ferdi menegaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat terbuka kepada Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne dan Menlu Indonesia Retno Marsudi untuk segera membatalkan klaim Australia atas Pulau Pasir dan berharap mereka menjawab pertanyaan saya.

baru denger ini kasus emoticon-Bingung

VIRALLLLLLKANNNNNNNMM emoticon-Belgia

trimusketeers dan 9 lainnya memberi reputasi

1.9K

Kutip

Balasan

Komentar yang asik ya

Urutan

Terbaru

Terlama

Komentar yang asik ya

Komunitas Pilihan