Demo para rohaniwa katolik tolak kekerasan negara dan investor terhadap Papua 2016 silam (Jubi/Mawel)
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Dewan Adat Papua minta para aktivis HAM hingga politisi dan birokrasi di Papua tidak sibuk memberikan komentar terkait pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Jawa Timur. Pembangunan yang akan merekrut 40 ribu tenaga kerja yang memprioritaskan warga lokal di wilayah itu.

“Orang Papua (pemerintah, politisi, pengusaha, aktivis dan masyarakat adat) tidak perlu gelisah dan ngotot bicara soal Smelter,”ungkap ketua Dewan Adat Papua, Dominikus Surabut kepada jurnalis Jubi, Kamis (14/10/2021) malam. Sebab menurutnya, komentar dengan logika hukum hingga logika hak asasi manusia sekali pun, pemerintah Indonesia dan PT Freeport tidak akan pernah peduli. Pemerintah Indonesia telah dan akan terus melakukan kekerasan atas nama pengamanan objek vital, separatisme dan terorisme.

“Kita lebih fokus pada sejarah kelam yang gelap, kini sedang menyengsarakan kita yaitu Freeport adalah akar sejarah bangsa Papua. kaum kapitalis dan penguasa dunia bernama Freeport, Jakarta rebut recehan dan masyarakat adat menerima tulang belulang dan air mata,”katanya.

Kata dia, masyarakat adat Papua harus sadar akan hak-hak yang melekat pada diri orang asli Papua, pemilik hak mutlat atas tanah emas Papua. Masyarakat adat Papua adalah pihak yang pertama kali mendiami di tanah Papua, sebelum pemerintah Indonesia dan Freeport datang membawa derita. Masyarakat adat Papua telah lama menjaga kekayaan alam Papua dengan berbagai tradisi dan kearifan. Tradisi penyebahan nenek moyang melalui tempat-tempat keramat sehingga kekayaan alam itu terawat dengan baik. Tetapi pemerintah datang tidak menghargai hak itu.

“Hak kesulungan (otoritas kepemilikan mutlak ada di masyarakat adat Papua) sudah lama terabaikan sebagai bola pingpong ekonomi politik,”Karena nafsu mencuri dan merebut kekayaan orang Papua, menurut Surabut, sejak eksplorasi sampai kini, PT Freeport melalui pemerintah Indonesia tidak memikirkan manfaat bagi masyarakat adat Papua. Pemerintah bersama Freeport tidak mengatur dasar hukum tentang posisi pemilik hak ulayat dalam kontrak karya Freeport.

“[B]Jelas karena tidak ada pasal dalam Kontrak Karya yang membicarakan khusus tentang bagi hasil untuk masyarakat adat [//B],”. Benyamin Lagowan, aktivis mahasiswa Papua mengatakan pembangunan smelter di Jawa Timur dan memprioritaskan tenaga kerja orang lokal itu, merupakan akibat cara pandang penguasa dan investor terhadap Papua. Cara pandang superior terhadap kelompok tertentu dan anggap kelompok tertentu berada di kelas lain dari kelompok superior.

Kata dia, pembangunan itu juga memperlihatkan kelompok mana yang mengendalikan dan menguasai Republik Indonesia. Pengusaha terus mengendalikan Papua demi kepentingan diri dan kelompoknya sehingga mengabaikan kepentingan orang Papua, yang merupakan kelompok minoritas dan lemah di Indonesia.

“Dominasi penguasa itu terlihat dalam pentas PON Papua ada harus, sebab itulah basisnya bahwa Smelter pun harus dibangun di Jawa Timur. Itu, penguasa tunggal RI 1,”kata pria yang kini menjalani profesi sebagai dokter muda di Papua ini.

Solusi untuk menjelaskan posisi orang asli Papua dalam kontrak karya Freeport, menurut Surabut, harus diperjuangkan masyarakat adat . “Kita harus bangun persatuan dan rekonsiliasi masyarakat adat. [B]Konsolidasi tutup Freeport atau rebut saham Freeport[//B]”.

Wartawan Jubi berusaha meminta komentar Riza Pratama, Vice President Corporate Communication atau juru bicara PT Freeport melalui pesan Whatsapp. Pesan terkirim dan ada tanda telah dibaca. Tetapi dia tidak memberi respons hingga berita ini diturunkan. (*)  Editor: Syam Terrajana

Artikel ini telah tayang di jubi.co.id -LINK Sumber- https://jubi.co.id/stop-bicara-smelt...aham-freeport/

Bukannya sahamnya udah ada jatah untuk Pemkab dan masyarakat adat?