Jakarta, CNN Indonesia -- Tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 bentukan Presiden Jokowi menuai sorotan lantaran ada sejumlah orang yang dekat dengan pemerintah.

Dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan. Misalnya, pemilihan anggota KPU-Bawaslu tidak dilakukan secara independen, melainkan berdasarkan kedekatan dengan pemerintah.

Tim seleksi KPU itu mengingatkan kembali tentang Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan KPK 2019 lalu yang menuai banyak kritik. Persoalannya sama, ada anggota pansel yang notabene dekat dengan pemerintah.

Timsel KPU
Komposisi Tim Seleksi KPU-Bawaslu dikritik peneliti KoDe Inisiatif, Muhammad Ihsan Maulana. Salah satunya mengenai latar belakang Ketua Timsel Juri Ardiantoro yang pernah menjabat Wakil Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019.

Selain keberadaan Juri, Ihsan juga menyoroti perwakilan pemerintah yang mendominasi komposisi Timsel. Menurut catatan Ihsan, setidaknya ada lima pejabat publik dalam Timsel KPU-Bawaslu.

Selain Juri yang menjabat Deputi IV Kepala Staf Presiden, ada Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar, serta Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej.

Kemudian, ada nama Abdul Ghaffar Rozin selaku Staf Presiden yang masuk dalam anggota Timsel. Terakhir, ia juga menyinggung nama Poengky Indarty yang berstatus sebagai Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

"Berarti ada lima dari 11 timsel yang memiliki jabatan publik. Padahal UU Pemilu membatasi perwakilan pemerintah hanya tiga orang," ujar dia.

Selain lima nama itu, sebetulnya terdapat nama-nama lain seperti mantan pimpinan KPK Chandra M. Hamzah, kemudian Airlangga Pribadi Kusuma, Hamdi Muluk, Endang Sulastri, I Dewa Gede Palguna, dan Betti Alisjahbana.

Namun, publik terlanjur memiliki pandangan miring dengan komposisi timsel. Oposisi seperti Partai Demokrat dan PKS pun kompak mengkritik susunan anggota timsel.

Juri Ardiantoro dan Mendagri Tito Karnavian sudah angkat suara menyikapi kritik yang datang. Mereka menegaskan timsel bakal bekerja independen.

Tito juga menjamin pemerintah tidak akan mengintervensi timsel dalam menyeleksi anggota KPU-Bawaslu berikutnya.

Pansel KPK
Polemik komposisi Tim Seleksi KPU ini mengingatkan publik akan memori Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Koruspi (KPK) 2019 lalu.

Saat itu, susunan pansel capim KPK juga mendapat sejumlah sorotan karena diduga kuat memiliki konflik kepentingan.

Sebab, dari susunan pansel terdapat tiga nama yang merangkap tenaga ahli di pemerintahan, yakni Hendardi, Indriyanto Seno Adji, termasuk Yenti Garnasih yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pansel.

Bahkan, Pansel Capim KPK periode 2019-2023 ini dinilai sebagai pansel terburuk yang pernah ada sejak KPK didirikan tahun 2002 silam.

Pansel jalan terus. Mereka lalu menetapkan 10 calon pimpinan KPK. Salah satunya Firli Bahuri yang kemudian hari menjadi ketua padahal pernah diberi sanksi etik saat di KPK.

Selain itu pansel juga menetapkan Alexander Marwata, (komisioner KPK), I Nyoman Wara (auditor BPK), Johanis Tanak (jaksa), Lili Pintauli Siregar (advokat), Luthfi Jayadi Kurniawan (dosen), Nawawi Pomolango (hakim), Nurul Ghufron (dosen), Roby Arya B (PNS Sekretariat Kabinet), serta Sigit Danang Joyo (PNS Kementerian Keuangan).

Anggota Pansel KPK Indriyanto Seno Adji bahkan terkesan membela Firli saat itu. Ia menyebut Firli Bahuri memiliki nilai dengan konsistensi terbaik dalam seleksi capim KPK.

DPR lalu mengesahkan lima calon pimpinan KPK 2019-2023. Mereka di antaranya Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pamolango, serta Nurul Ghufron.
(dmi/bmw)

Sumur:
cnnindonesia.com

makin surem aja