Makassar, CNN Indonesia -- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Sulawesi Selatan, yang mendampingi kasus dugaan pencabulan terhadap tiga orang anak diduga dilakukan ayah kandungnyamembeberkan sejumlah keanehan dalam proses penyelidikan kasus yang telah dihentikan Polres Luwu Timur pada 2019 silam.
Wakil Direktur LBH Makassar, Aziz Dumpa menerangkan ibu korban melaporkan ke polisi kasus dugaan pencabulan terhadap tiga anaknya pada Oktober 2019. Kemudian penyelidikan pun dilakukan. Namun, hanya sekitar dua bulan, tepatnya pada 10 Desember 2019 Polres Luwu Timur mengeluarkan surat perintah penghentian penyelidikan (SP3) kasus tersebut.

Oleh karena itu pihaknya menduga sejak awal proses penyelidikan kasus tersebut sudah terjadi malprosedur sehingga tak layak dikeluarkan SP3.

"Tidak layak dihentikan, karena sejak awal proses penyelidikannya memang terjadi malprosedur, artinya memang terkesan ada keberpihakan kepada terlapor sejak awal," kata Azis Dumpa di Makassar, Jumat (8/10).

Dalam proses penyelidikan kasus ini kata Azis pihaknya menemukan sejumlah keanehan dan keberpihakan kepada terlapor, seperti terlapor merupakan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Luwu Timur.

"Kami sudah mengadukan itu kepada P2TP2A Luwu Timur karena itu melanggar, pelaku itu ASN. Waktu itu ternyata yang memeriksa korban di P2TP2A di sana itu berteman dengan terlapor sehingga memanggil terlapor. Jadilah banyak keanehannya," ujar Azis.

Selain itu, beber Azis, proses penyelidikan kasus tersebut bisa dikatakan terbilang singkat sejak dilaporkan ibu korban di Polres Luwu Timur pada Oktober hingga disetop polisi pada Desember 2019.

"Pemeriksaannya hanya dua bulan, itu cukup aneh. Pada hal, itu masih cukup waktu untuk didalami. Seolah-olah karena mereka telah bercerai dan itu sebagai balas dendam kepada suaminya, tapi kan ini tidak ada hubungannya," ujar Azis.


Keanehan selanjutnya, dalam proses penyelidikan kasus ini, kata Azis seharusnya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Luwu Timur memeriksakan terlapor ke psikiater. Bukan sebaliknya, malah ibu korban yang diperiksa oleh psikiater.

"Kemudian ada pelanggaran dalam penyelidikannya, kok secara sepihak ibu korban yang diperiksa oleh psikiater, lalu ada rekomendasi dari psikiater bahwa dia punya waham," ujarnya.

Selain itu, dalam pemeriksaan psikiater dari P2TP2A Luwu Timur itu pun terbilang singkat.

"Pemeriksaan juga malprosedur masa 15 menit sudah ada hasilnya, itukan sudah melanggar. Padahal pemeriksaan psikiater itu ada tahap-tahapnya, dan itu membutuhkan waktu. Tapi itu pertanyaan yang kritis kok ibunya yang diperiksa kan aneh, terus korban hanya diperiksa sekali," kata Azis.


Sementara itu, saat dikonfirmasiKepala Seksi P2TP2A Luwu Timur, Firawati mengatakan, penanganan kasus tersebut sudah ditangani sesuai prosedur.

"Kalau masalah pelayanan kami sudah sesuai dengan SOP," kata Firawati kepada CNNIndonesia.com, Jumat.

Mabes Polri menyatakan penghentian penyelidikan kasus dugaan pencabulan oleh seorang bapak terhadap tiga anaknya di Luwu Timur itu masih memungkinkan dibuka kembali apabila ada bukti baru.

"Ini tidak final. Apabila memang ditemukan bukti-bukti baru maka penyidikan bisa dilakukan kembali," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Rusdi Hartono kepada wartawan, Kamis (7/10).

Sejauh ini, kata Rusdi, polisi telah menutup penyidikan perkara tersebut karena tak menemukan bukti cukup terjadinya dugaan tindak pidana pencabulan. Oleh sebab itu, Rusdi menjelaskan bahwa penanganan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan atau bahkan untuk menyeret terduga pelaku hingga ke meja hijau.

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...imur-versi-lbh



ini soal anak2 jdi sedikit punya hati nuranilah dan bersikap profesional.
Jangan sampai hukum karma berlaku pada aparat hukum bila tak adil dalam kasus ini