Jakarta, IDN Times - Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika (Diskominfotik) DKI Jakarta menerbitkan publikasi perihal acara balap mobil listrik Formula E. Salah satunya mengenai perubahan biaya yang diklaim tidak memakai APBD. Perubahan tersebut merupakan bagian dari revisi kajian kelayakan sesuai rekomendasi BPK.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti selisih Rp945 miliar antara saat mengajukan permohonan dana di APBD 2020 dengan biaya yang telah direvisi.

“Publikasi Diskominfotik itu justru menunjukkan ada bau busuk di Formula E. Saat pembahasan APBD 2020, Pemprov DKI meminta anggaran Formula E Rp1,13 triliun. Lalu setelah ditegur BPK, sekarang biayanya direvisi menjadi Rp336,67 miliar. Itu berarti, ada percobaan mark up anggaran sebesar Rp790,73 miliar,” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo dalam keterangannya, dikutip Kamis (30/9/2021).

1. Pemprov jelaskan pembayaran Commitment Fee selama tiga tahun senilai Rp560 miliar




Berdasarkan kajian kelayakan yang diajukan pada pembahasan APBD 2020, Pemprov DKI harus membayar commitment fee sebesar Rp360 miliar.

Biaya pelaksanaannya mencapai Rp344,4 miliar dan bank garansi Rp423 miliar. Dengan demikian, total biaya mencapai Rp1,13 triliun per tahun.

Sementara itu, menurut publikasi Diskominfotik baru-baru ini, commitment fee Rp560 miliar dipakai untuk semua tahun penyelenggaraan dari 2022 hingga 2024, sehingga rata-ratanya Rp186,67 miliar per tahun.


2. Beda saat sudah gunakan uang dari swasta




Anggara juga menjelaskan jika dari sisi lain, biaya penyelenggaraan adalah Rp150 miliar per tahun dan tidak ada bank garansi. Total biaya setelah revisi adalah Rp336,67 miliar per tahun.

“Waktu minta anggaran APBD biayanya mahal banget, tapi saat pakai uang swasta kok jadi murah banget? Ini jelas ada yang janggal dengan pengelolaan anggaran Formula E,” kata Anggara.


3. Fakta Formula E versi Pemprov DKI




Gelaran Formula E terus menuai kontroversi di tengah pandemik COVID-19. Satu sisi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ngotot ingin tetap menyelenggarakan Formula E pada Juni 2022 nanti. Sisi lain, internal DPRD DKI terbelah terkait hal ini.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta membagikan edaran informasi berjudul "Katanya vs Faktanya Formula" untuk menjawab beragam polemik Formula E.

Edaran yang dirilis menampilkan isu yang beredar terkait pelaksanaan Formula E serta penjelasan dari sisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini berisi isu terkait pemborosan APBD, Komitmen Fee, hingga tidak adanya Formula E di RPJMD.


Sumber :
https://www.idntimes.com/news/indone...e-rp790-miliar