Original Posted By 54m5u4d183►Gelaran balap Formula E di Ibu kota terus menuai kontroversi, makin asyik, lawan dan kawan saling bermanuver.

Pada Rabu, 29 September 2021, atau sehari setelah drama rapat paripurna soal interpelasi Formula E gagal digelar oleh DPRD DKI lantaran tak memenuhi kuorum, anak buah Anies, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI menyebar dokumen yang diberi judul: “Katanya vs Faktanya”, dan diunggah di Situs resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ( ppid.jakarta.go.id )

Total, ada 12 poin pernyataan soal ajang balap Formula E yang dijawab Pemprov DKI.

Akan tetapi, dalam dokumen yang telah diunggah di situs resmi Pemprov DKI Jakarta, 'Faktanya' tidak ada pejabat DKI yang tanda tangan, tidak ada cap SKPD, dan tidak ada juga nama pejabat yang bertanggungjawab.

'Faktanya' sejauh ini, soal sponsor, juga belum disebut siapa saja hingga saat ini. 'Faktanya' sampai dengan saat ini, soal lokasi Formula E juga belum jelas dimana tempatnya. 'Faktanya' studi kelayakan terbaru juga belum ada. 'Faktanya' tiga pabrikan otomotif (Mercedes-Benz, BMW, Audi) tarik diri dari ajang balap mobil listrik, artinya ya sudah ngak menarik.

Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai, Formula E dibiayai lewat sponsor hanya angan². Dia mengingatkan Pemprov DKI soal UU.

"Biaya 'akan' dibayarkan oleh sponsor bukanlah fakta, tapi angan-angan. Perhitungan akan dilangsungkan hanya 2022-2024 bila atas negosiasi atau MoU baru menyalahi PP 12 2019, dan harus atas persetujuan DPRD. Semua persetujuan internasional harus melalui DPRD sebagaimana ditulis dalam UU 23 2014. Sepertinya ini semua harus dituntut secara hukum agar tahu dan sadar akan hierarki perundang-undangan dimana kepala daerah wajib tahu hierarki perundang-undangan sesuai UU 30 2014. Ini sungguh kesengajaan yang ditunjukkan," kata Gilbert.

Penjelasan dari pihak Pemprov DKI, lewat Diskominfotik sejauh ini masih sebatas imajiner, belum terjadi.

Apakah, Diskominfotik memiliki kompetensi untuk memberi penjelasan soal Formula E ?

Kenapa yang memberi penjelasan bukan pihak Dispora DKI atau JakPro, yang ditunjuk Anies sebagai penyelenggara Formula E Jakarta ?

Kalau memang, Gubernur Anies, ingin memberikan penjelasan secara rinci, secara komprehensif, mau katanya kek, mau faktanya kek, itu sudah ada ruang yang tersedia, di rapat paripurna, sampaikan aja secara terhormat di sidang yang terhormat, jawab aja hak interpelasi yang kemarin digulirkan. Dari situ (paripurna) bisa saling konfirmasi secara detail.

Tapi, dengan adanya rilis oleh Diskominfotik, menandakan bahwa ada kegamangan juga di kalbu Anies.

Seperti perbandingan Bumi dan Langit. Anies pede memberi penjelasan secara gamblang di KPK soal kasus Munjul, tapi giliran Formula E kok seolah dihindari interpelasi, seolah-olah menghindar. Sampai hari ini Anies belum bicara soal Formula E, kita nggak tahu ada apa, malah Ariza yang berani menjawab pertanyaan media dan netizen.

Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio menyebutkan, balap mobil listrik belum terbukti mendatangkan banyak wisatawan seperti balapan lain yang lebih dulu ada: Formula 1 dan MotoGP. Wishnutama menegaskan, pemerintah harus bisa menghitung potensi wisatawan asing yang datang. “Kami perlu mendapat masukan soal Formula E ini,” ujar Wishnutama.

Tak banyak yang tahu bahwa balap mobil listrik Formula E, disokong nama² penting di lingkaran dalam mantan wakil presiden Jusuf Kalla.

Selain Sadikin Aksa, yang merupakan putra Aksa Mahmud, kakak ipar Kalla, ada beberapa pembantu dekat Kalla di tim Anies saat ini. Dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, keluarga Kalla dan Aksa Mahmud adalah motor pendukung utama Anies Baswedan.

Sejak awal Januari lalu, Husain Abdullah, juru bicara Jusuf Kalla semasa di kantor wakil presiden, didapuk sebagai penasihat panitia Formula E di bidang komunikasi. “Kalau tidak ada krisis, saya tidak akan laku,” kata Husain kepada Tempo di kantor PT Jakarta Propertindo di kawasan Thamrin City pada Kamis, 20 Februari lalu.

Husain mengaku dia diajak masuk tim ini oleh Francis Wanandi, yang kini berperan sebagai Managing Director Formula E di Indonesia. Francis adalah keponakan Sofjan Wanandi, konglomerat yang juga mantan anggota staf khusus Jusuf Kalla di kantor wakil presiden.

Francis punya sedikit rekam jejak dalam penyelenggaraan hajatan internasional. Dia pernah menjadi Ketua Deputi II Bidang Administrasi Pertandingan Indonesian Asian Games Organizing Committee (Inasgoc), penyelenggara Asian Games 2018 di Jakarta.

Francis tak bersedia menjelaskan ihwal keterlibatannya dalam acara Formula E. Dia meminta Tempo bertanya kepada Sadikin Aksa dan FEO. “Silakan tanya ke mereka,” ujar Francis.

Selain itu, penyelenggaraan Formula E di Monas melibatkan Wijayanto Samirin, anggota staf khusus bidang ekonomi dan keuangan Kalla saat menjabat wakil presiden. Wijayanto juga pernah menjadi deputi rektor ketika Anies Baswedan menjabat Rektor Universitas Paramadina.

Ditanyai soal ini, Wijayanto mengakui dia terlibat karena pengalamannya membantu penyelenggaraan Asian Games 2018. “Organising committee yang meminta,” ujarnya.

Eks Direktur Utama PT Jakpro Dwi Wahyu tak menampik info tentang banyaknya orang di lingkaran Jusuf Kalla yang terlibat di Formula E. Namun dia meminta pernyataannya tak dikutip. “Kalau potensinya diperlukan, tidak ada salahnya,” katanya ringan.

Adapun Husain Abdullah memastikan Jusuf Kalla tahu tentang keterlibatan timnya dalam penyelenggaraan Formula E. Menurut Husain, Anies juga berkonsultasi dengan Kalla. "Pesan Pak Kalla kepada Anies adalah ‘kerja yang baik, apa pun pasti ada kritik’," ujar Husain menirukan pernyataan bosnya. "Pasti ada yang setuju ada yang kontra, biasalah.”

Anies mengakui kerap berkomunikasi dengan Kalla meskipun topiknya bukan soal Formula E. “Terakhir, kami berbicara per telepon soal Museum Rasulullah,” kata Anies.

Sejak awal, rencana menggelar Formula E di Jakarta sudah menuai kontroversi. Sebagian politikus Ibu Kota khawatir ajang balap mobil listrik ini hanya akan menjadi panggung politik Anies Baswedan. Salah satunya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Solidaritas Indonesia, Anthony Winza Prabowo. Dia beralasan penyelenggaraan Formula E tidak termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jakarta.

Anies tak ambil pusing dengan tudingan itu. Menurut dia, anggaran untuk penyelenggaraan Formula E sebesar Rp 1,6 triliun hanya sekitar 2 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jakarta 2020, yang mencapai Rp 87,95 triliun. Soal tak masuk rencana kerja daerah, Anies membandingkannya dengan pelaksanaan Asian Games 2018, yang juga tak masuk program nasional.

Apakah, penyelenggaraan balapan Formula E bakal mulus sampai garis finis Juni 2022 mendatang ?

Total, ada 12 poin pernyataan soal ajang balap Formula E yang dijawab Pemprov DKI.

Akan tetapi, dalam dokumen yang telah diunggah di situs resmi Pemprov DKI Jakarta,'Faktanya' tidak ada pejabat DKI yang tanda tangan, tidak ada cap SKPD, dan tidak ada juga nama pejabat yang bertanggungjawab.